Mataram, Juralekbis.com – Kasus jurnalekbis.com/tag/agus/">Agus alias IWAS, seorang disabilitas yang menjadi perhatian di Nusa Tenggara Barat (NTB), terus mendapat pengawasan intensif. Dalam perkembangan terbaru, tim supervisi dari Mabes Polri mengunjungi Mapolda NTB untuk memeriksa proses penyelidikan kasus ini. Langkah ini bertujuan memastikan penanganan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, menyambut baik kedatangan tim supervisi dari Mabes Polri. Menurutnya, kunjungan ini menjadi momen penting untuk memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum telah sesuai dengan prosedur.
“Sebagai pembina fungsi dan teknis, Mabes Polri memastikan bahwa apa yang dilakukan Polda NTB berjalan di koridor aturan yang berlaku. Kami menyambut baik supervisi ini sebagai bahan evaluasi sekaligus dorongan untuk bekerja lebih baik lagi,” ujar Syarif pada Selasa (3/12).
Supervisi ini melibatkan pemeriksaan mendetail terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan penyidik, mulai dari proses penyelidikan, pengumpulan bukti, hingga penanganan terhadap tersangka dan korban.
Kombes Syarif menjelaskan bahwa berkas perkara Agus telah memasuki tahap pertama. Saat ini, Agus berada dalam status tahanan rumah, dengan masa tahanannya yang akan segera diperpanjang.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan penyidik kejaksaan untuk memenuhi segala petunjuk jaksa. Mudah-mudahan proses ini berjalan lancar, dan kami tetap berada dalam koridor hukum yang ada,” tambah Syarif.
Proses hukum Agus juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Komite Disabilitas Daerah (KDD) NTB, yang menjadi saluran informasi utama terkait para korban.
KDD NTB memainkan peran penting dalam menghimpun informasi dari para korban yang diduga terdampak oleh tindakan Agus. Hingga saat ini, ada dua korban yang secara resmi menjalani pemeriksaan, sementara laporan tambahan terus masuk.
Meskipun laporan resmi masih terbatas, jumlah korban yang diduga terlibat diperkirakan lebih besar. KDD NTB bersama penyidik Polda NTB bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap laporan diverifikasi dengan baik sebelum dimasukkan ke dalam berkas perkara.
Kasus Agus tidak hanya menjadi perhatian penegak hukum, tetapi juga menuai sorotan publik, terutama dari netizen yang memberikan kritik terhadap proses penanganan kasus ini. Kombes Syarif menyatakan bahwa kritik tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi Polda NTB.
“Kami menerima semua masukan, baik kritik maupun hujatan dari masyarakat, sebagai koreksi yang membangun. Di satu sisi, kami memperbaiki kekurangan, dan di sisi lain, kami menjadikan ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik,” tegasnya.
Salah satu fokus perbaikan adalah pada aspek komunikasi publik. Kombes Syarif mengakui bahwa proses penegakan hukum seringkali bersifat teknis dan tidak dapat dijelaskan secara rinci kepada masyarakat. Namun, ia berkomitmen untuk memberikan informasi yang lebih transparan dan mudah dipahami oleh publik.
Tim supervisi Mabes Polri menyoroti sejumlah poin penting terkait penanganan kasus ini, termasuk kesuaian proses dengan aturan hukum, pengelolaan informasi dan koordinasi,pendekatan terhadap korban, peningkatan kinerja penyidik
Publik NTB berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan transparan dan profesional. Proses supervisi dari Mabes Polri menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara menyeluruh.
“Kami memahami bahwa masyarakat ingin mengetahui perkembangan kasus ini secara jelas. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus memberikan informasi yang akurat dan terbuka sambil menjaga proses hukum tetap berjalan sesuai aturan,” tutup Kombes Syarif.
Kasus Agus menjadi kompleks karena melibatkan berbagai aspek, mulai dari jumlah korban yang terus bertambah hingga keterlibatan korban anak-anak yang membutuhkan perlakuan khusus. Selain itu, status Agus sebagai disabilitas juga menambah tantangan tersendiri dalam proses hukum.
Untuk menjamin keadilan, Polda NTB tidak hanya fokus pada penanganan terhadap tersangka, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan pendampingan korban, baik secara hukum maupun psikologis.
