Lombok Timur, Jurnalekbis.com – Kabupaten Lombok Timur menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan jiwa bagi warganya. Langkah strategis ini diwujudkan melalui Rapat Kerja Tahunan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) yang digelar pada Rabu (7/5/2025) di Selong. Pertemuan penting ini mempertemukan berbagai elemen masyarakat, mulai dari perwakilan instansi pemerintah, organisasi profesi di bidang kesehatan, rumah sakit, puskesmas, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh-tokoh masyarakat yang peduli dengan isu kesehatan jiwa.
Rapat kerja TPKJM kali ini memiliki agenda krusial, yakni menyusun rencana kerja tahunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan. Selain itu, forum ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap capaian-capaian yang telah diraih serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih dihadapi dalam upaya memberikan layanan kesehatan jiwa yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan di Lombok Timur.
Salah satu poin penekanan utama dalam rapat tersebut adalah urgensi untuk mempererat kolaborasi antar sektor. Pemerintah daerah, masyarakat secara luas, keluarga dari individu dengan masalah kesehatan jiwa (Orang Dengan Disabilitas Psikososial atau ODDP), serta berbagai organisasi pendukung lainnya diharapkan dapat bersinergi lebih erat. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem dukungan yang kokoh dan berkelanjutan bagi mereka yang membutuhkan.
“Kesehatan jiwa bukan hanya urusan tenaga medis atau pemerintah saja. Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat, keluarga, dan organisasi lintas sektor untuk menciptakan sistem dukungan yang kuat dan berkelanjutan,” tegas salah satu pimpinan rapat, menggambarkan semangat kolaborasi yang diusung.
Dalam sesi diskusi yang berlangsung konstruktif, peran vital keluarga sebagai unit terdepan dalam penanganan masalah kesehatan jiwa kembali ditegaskan. Keluarga diharapkan menjadi garda terdepan dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi masalah kesehatan jiwa, memberikan pendampingan yang penuh kasih sayang, serta mendukung proses pemulihan ODDP.
Sementara itu, masyarakat luas memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sosial yang bebas dari stigma dan diskriminasi terhadap ODDP. Dukungan untuk integrasi sosial para penyandang gangguan jiwa juga menjadi poin penting yang ditekankan dalam rapat tersebut. Lingkungan yang inklusif akan memberikan ruang bagi ODDP untuk merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
Rapat kerja TPKJM juga melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi yang secara khusus bergerak dalam isu disabilitas. Keterlibatan ini dianggap penting untuk merancang strategi advokasi yang lebih efektif, melakukan edukasi publik yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, serta memberikan pendampingan yang lebih komprehensif di tingkat komunitas.

Pendekatan penanganan yang lebih manusiawi dan berbasis hak asasi menjadi landasan penting dalam setiap strategi yang dirumuskan. Organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat menjadi jembatan antara ODDP, keluarga, dan masyarakat luas, memastikan bahwa suara dan kebutuhan ODDP didengar dan diakomodasi.
Direktur LIDI Foundation, dalam kesempatan tersebut, menyoroti pentingnya pergeseran fokus dalam penanganan ODDP. Ia menyampaikan bahwa selama ini, perhatian cenderung terpusat pada aspek medis atau kesehatan semata.
“Belum banyak intervensi yang menyentuh aspek pemberdayaan, padahal ODDP juga memiliki potensi untuk mandiri dan berperan aktif di masyarakat jika didukung dengan pendekatan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang tepat,” tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi perlunya upaya yang lebih komprehensif, tidak hanya menyentuh aspek kuratif tetapi juga rehabilitatif dan pemberdayaan.
Berbagai isu strategis menjadi bahasan utama dalam rapat kerja TPKJM kali ini. Beberapa di antaranya adalah penguatan layanan kesehatan jiwa di tingkat puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader masyarakat melalui pelatihan yang relevan, perbaikan sistem rujukan agar lebih efektif dan efisien, serta mendesaknya perlunya kebijakan daerah yang secara komprehensif mendukung rehabilitasi dan reintegrasi ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) secara menyeluruh.
Penguatan layanan di tingkat puskesmas dianggap krusial karena puskesmas merupakan fasilitas kesehatan pertama yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan kapasitas yang memadai dalam penanganan kesehatan jiwa, diharapkan deteksi dini dan intervensi awal dapat dilakukan lebih cepat.
Pelatihan bagi tenaga kesehatan dan kader masyarakat juga menjadi prioritas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengenali gejala masalah kesehatan jiwa, memberikan pertolongan pertama, serta melakukan pendampingan di tingkat komunitas.
Sistem rujukan yang efektif akan memastikan bahwa pasien dengan kebutuhan yang lebih kompleks dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai dengan lancar. Sementara itu, kebijakan daerah yang inklusif diharapkan dapat menciptakan payung hukum dan alokasi anggaran yang mendukung program-program kesehatan jiwa secara berkelanjutan.
Seluruh hasil diskusi dan rumusan strategi dalam rapat kerja TPKJM ini akan diintegrasikan ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) TPKJM. RAD ini akan menjadi panduan operasional bagi seluruh pihak terkait dalam melaksanakan program-program kesehatan jiwa di Kabupaten Lombok Timur selama tahun berjalan.
Harapan besar yang diemban melalui RAD ini adalah terwujudnya sistem layanan kesehatan jiwa yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga inklusif dan berbasis komunitas. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak ODDP di Lombok Timur yang mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih, berdaya, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.
Rapat kerja TPKJM Kabupaten Lombok Timur ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap isu kesehatan jiwa. Melalui kolaborasi lintas sektor dan fokus pada pendekatan yang holistik dan inklusif, Lombok Timur berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan suportif bagi warganya yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan layanan kesehatan jiwa.