Kami, petani tembakau di Lombok Timur, khususnya di Desa Lepak, Sakra Timur, kini berada di ujung tanduk. jurnalekbis.com/tag/harga/">Harga tembakau yang anjlok membuat jerih payah satu musim tanam terasa sia-sia. Pemerintah harus segera hadir, karena tanpa campur tangan, nasib kami hanya akan semakin terpuruk.
Biaya Tinggi, Hasil Tidak Pasti
Untuk satu hektare lahan, biaya pengelolaan bisa tembus Rp60–70 juta. Angka ini mencakup pupuk yang makin langka dan mahal, upah buruh yang meningkat, kayu bakar untuk oven, hingga biaya perawatan tambahan ketika cuaca tidak menentu. Hujan yang datang mendadak sering merusak daun tembakau yang sudah siap panen. Kasus seperti di Desa Sukadana, Lombok Timur, petani bisa kehilangan hingga separuh lahannya hanya dalam sekali hujan deras .
Menurut data penelitian biaya rata-rata usahatani tembakau rajangan di Lombok Timur memang sekitar Rp23,3 juta/ha dengan produktivitas ±1.440 kg/ha2. Namun, kenyataan di lapangan jauh lebih berat: petani kecil seperti kami sering mengeluarkan biaya jauh lebih besar karena keterbatasan akses pupuk, tenaga kerja borongan yang mahal, serta infrastruktur pengeringan yang tidak memadai. Ketika biaya riil menembus Rp70 juta, harga jual di bawah Rp45 ribu/kg jelas membuat kami rugi besar.
Harga Jual yang Tidak Adil
Harga tembakau rajangan dan oven di Lombok Timur saat ini berada di kisaran Rp40–42 ribu/kg. Dengan biaya setinggi itu, harga pasar sekarang tidak bisa menutup modal. Hitungan sederhana:
- Bila biaya Rp70 juta/ha dan hasil 1.440 kg, harga impas (break-even) seharusnya Rp48.600/kg.
- Fakta di lapangan: harga aktual hanya Rp40–42 ribu/kg.
- Artinya, petani rugi 8–10 ribu per kilogram, atau kerugian hampir Rp10 juta/ha.
Lebih parah lagi, bila hasil turun 30–50% akibat hujan atau penyakit, kerugian petani bisa mencapai puluhan juta. Situasi ini jelas membuat kami tidak punya masa depan.
Ketergantungan pada Perusahaan dan Kebijakan Daerah
Realitas pahit lainnya, petani tembakau masih sangat bergantung pada perusahaan pembeli dan kebijakan daerah. Perusahaan sering menjadi penentu harga, sementara pemerintah daerah belum menunjukkan langkah strategis yang jelas.
Padahal, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) di NTB setiap tahun nilainya cukup besar. Pada tahun 2023, NTB mendapat alokasi sekitar Rp370 miliar DBH-CHT (BPS NTB, 2023)4. Sesuai aturan, minimal 30% DBH-CHT bisa diarahkan untuk mendukung petani: subsidi pupuk, bantuan oven modern, hingga asuransi gagal panen. Namun, implementasinya di Lombok Timur masih jauh dari harapan.
Tuntutan Petani dari Lepak, Sakra Timur
Kami tidak ingin hanya mengeluh, kami menuntut langkah konkret:
- Tetapkan Harga Dasar (HPP) Tembakau di NTB minimal Rp60-70 ribu/kg untuk menutup biaya riil petani.
- Alihkan DBH-CHT secara signifikan ke hulu produksi, misalnya untuk pembangunan oven kolektif hemat energi, bantuan pupuk, dan permodalan koperasi petani.
- Bentuk mekanisme asuransi gagal panen khusus tembakau di Lombok Timur, sehingga petani tidak sepenuhnya menanggung risiko iklim ekstrem.
- Perkuat koperasi petani agar bisa bernegosiasi lebih adil dengan perusahaan, bukan hanya menjadi penerima harga pasif.
- Pemerintah daerah harus proaktif melobi pabrikan agar membeli tembakau Lombok dengan harga layak, bukan menekan harga saat panen melimpah.
Pemerintah Harus Memihak
Kami, petani muda tembakau dari Lepak, Sakra Timur, tidak ingin sekadar menjadi korban fluktuasi harga dan cuaca. Kami menuntut keadilan harga dan kehadiran nyata pemerintah. Bukan sekadar janji di musim pemilu atau kunjungan seremonial ke desa, tapi langkah konkret yang menyelamatkan mata pencaharian ribuan keluarga di Lombok Timur. Jika pemerintah benar-benar peduli, inilah saatnya berdiri bersama petani. Karena tanpa kebijakan yang berpihak, tembakau Lombok hanya akan menjadi cerita pahit tentang keringat yang terbuang sia-sia.salam dari kami petani tembakau Lombok timur.
