JE-Mataram -jurnalekbis.com/tag/dpd/">DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi NTB bertekat terus memperjuangkan hak-hak nelayan ditengah perubahan berbagai kebijakan pemerintah. Serta mengorganisir sebaik-baiknya masyarakat pesisir.
Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD HNSI NTB yang digelar di Hotel Bidari, 27-27 Februari 2024.
Ketua DPD HNSI Provinsi NTB, Muslim, ST.,M.Si dalam kesempatan ini menegaskan, Rakeda pertama kali ini digelar sebagai konsolidasi organisasi untuk memastikan semua nelayan memiliki legalitas. Salah satunya dengan membuat Kartu Tanda Anggota (KTA) berbasis online.
Hingga Maret 2024 ini ditargetkan sebanyak 3.000 nelayan teregister. Dengan registrasi secara resmi, HNSI dapat memperjuangkan hak-hak sosial dan usaha nelayan di pemerintah.
HNSI juga ikut berperan untuk membantu memudahkan masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan dan usaha perikanan yang lebih baik. Ditengah perubahan regulasi yang sering terjadi.
“Dalam konteks kuota penangkapan ikan dan perikanan yang terukur, HNSI berperan penting dalam memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat nelayan. HNSI akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pelayanan hak-hak publik terkait kegiatan usaha dan aktivitas penangkapan ikan di masa depan,” ujarnya.
Beberapa isu strategis pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi NTB yang dibahas dalam kegiatan ini diantaranya, belum optimalnya kontribusi PDRB sektor perikanan. Belum optimalnya produktivitas dan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan. Destructive fishing, overfishing dan perizinan usaha perikanan.
Konsumsi ikan masih dibawah konsumsi ikan nasional. Pengelolaan kawasan konservasi dan jasa kelautan. Kompetensi sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat perikanan. Dan Penanganan Sampah Laut.
“Kita ingin ada harmonisasi kebijakan dari pusat hingga daerah. ini yang akan kami suarakan ke pusat. Misalnya soal pengelolaan sumberdaya alam yang kewenangannya di daerah 0-12 mil laut. Jangan semua diatur oleh pusat, diambil oleh pusat. Harus proporsional hasil sumber daya alam di daerah dan pusat,” ujarnya.
Sebab jika dalam jangka panjang, semua hasil kegiatan sumber daya alam yang kewenangannya di daerah hanya diangkut oleh pusat, partisipasi daerah dan masyarakat pesisir bisa menjadi apatis. Karena itu, menurutnya penting untuk memastikan proporsionalitas sistem bagi hasil bagi pemerintah pusat daerah, dan masyarakat pesisir untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
Sementara itu, Dr. Lukman Malanuang dari DPP HNSI menyampaikan agar HNSI tetap berperan aktif dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. HNSI melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan secara pentahelix.
Unsur tersebut diantaranya, akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, media massa, keterwakilan perempuan dan generasi millennial atau Gen Z.
“Jangan sampai HNSI aktifnya hanya saat Munas, atau saat Raker. Organisasi ini harus tetap aktif untuk mengorganisir dan memprjuangkan hak-hak masyarakat pesisir,” demikian ditegaskan.
Rakerda DPD HNSI NTB tahun 2024 ini diikuti oleh seluruh unsur dari DPD HNSI NTB, DPC HNSI di kabupaten/kota, dari unsur BKIPM Mataram, Polairud, Lanal Mataram, BPJS Ketenagakerjaan, Baznas, dan stakeholder lainnya.
