jurnalekbis.com/tag/jakarta/">Jakarta, Jurnalekbis.com – Otoritas Jasa Keuangan (2024/07/19/ojk-tunggu-lampu-hijau-dari-dpr-untuk-implementasikan-program-asuransi-wajib-termasuk-asuransi-kendaraan/" target="_blank" rel="noopener">OJK) terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan kementerian, lembaga, asosiasi profesi, dan akademisi di bidang Governance, Risk, and Compliance (GRC) untuk memperkuat tata kelola dan penegakan integritas sektor jasa keuangan (SJK) indonesia/">di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, dalam sambutannya di Forum Pre–Risk & Governance Summit (RGS) yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (29/7).
Forum ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran industri jasa keuangan dan asosiasi profesi GRC tentang risiko siber dan perubahan iklim, sebagai langkah awal menuju Indonesia Emas 2045. “Untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional dan pengembangan governansi kolaboratif menuju Indonesia Emas 2045, fungsi GRC khususnya di sektor jasa keuangan diharapkan mampu menjadi penggerak dalam peningkatan sinergi khususnya dalam mengoptimalkan manajemen risiko pada implementasi ESG dan sustainability serta penanganan permasalahan cybersecurity,” ujar Sophia.
Forum Pre-RGS ini melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan untuk mendiskusikan isu-isu signifikan terkait GRC, sebagai masukan untuk tema forum RGS Tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada November 2024. Dalam forum tersebut, topik pembahasan utama mencakup implementasi Environment, Social, and Governance (ESG) dan keberlanjutan, serta penanganan risiko siber.
Dalam diskusi mengenai ESG dan keberlanjutan, terdapat beberapa perhatian penting, antara lain kebutuhan akan standardisasi pelaporan berkelanjutan dan assurance, terutama di sektor publik. Selain itu, dibahas juga peran akuntan dalam pelaksanaan ESG, khususnya dalam transparansi penyajian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, asosiasi profesi, dan lembaga bidang GRC untuk meningkatkan kesadaran, pengembangan, dan pengawasan implementasi program dan kebijakan ESG.
Sesi diskusi terkait penanganan risiko siber menyoroti pentingnya evaluasi dan kepatuhan terhadap proses bisnis yang sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, forum juga menekankan mitigasi risiko dari kerja sama teknologi informasi dengan pihak ketiga yang sering menjadi celah serangan siber. Pemahaman keamanan siber tidak hanya dilihat dari sisi proses bisnis dan teknologi informasi, tetapi juga dari peningkatan kesadaran dan pemahaman sumber daya manusia (SDM) serta pengembangan ekosistem untuk identifikasi dan penanganan serangan siber.
Sophia Wattimena menekankan pentingnya peran GRC dalam menghadapi tantangan di era digital. “Peningkatan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat tata kelola dan penegakan integritas sektor jasa keuangan dalam menghadapi risiko siber dan perubahan iklim,” tambahnya.
Forum RGS 2024 mendatang akan mengedepankan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga, asosiasi profesi bidang GRC, akademisi, dan stakeholder terkait lainnya. Pendalaman topik strategis akan dilakukan berdasarkan hasil diskusi Pre-RGS untuk memenuhi kebutuhan terkini SJK dan stakeholder, mendukung program strategis pembangunan nasional, serta memperkuat pesan penting OJK terkait penguatan tata kelola dan penegakan integritas di Indonesia.
Melalui sinergi dan kolaborasi ini, OJK berharap dapat memaksimalkan potensi sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan mencapai visi Indonesia Emas 2045. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri jasa keuangan di tengah perubahan global yang semakin kompleks dan menantang.
Dengan inisiatif ini, OJK menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
