jurnalekbis.com/tag/1/">1-3:525">Mataram, Jurnalekbis.com – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan sikap kerasnya terhadap wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk merevitalisasi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi yang direncanakan pada tahun 2026-2027 mendatang. Organisasi mahasiswa Islam ini menilai usulan tersebut sebagai tindakan yang “mencederai akal sehat publik” dan mencerminkan jurang pemisah yang lebar antara pemimpin dan realitas kehidupan masyarakat NTB.
Ketua Umum KAMMI NTB, Irwan, dalam keterangan persnya pada Senin (14/4/2025), menyampaikan kekecewaannya yang mendalam terhadap wacana revitalisasi gedung DPRD tersebut. Menurutnya, rencana ini sama sekali tidak memiliki urgensi dan prioritas, terutama mengingat kondisi NTB yang masih bergulat dengan berbagai permasalahan krusial yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat luas.
“Kami menilai usulan revitalisasi gedung DPRD ini tidak terlalu penting dan mendesak untuk saat ini. Mengingat NTB masih bergelut dengan kemiskinan ekstrem, pengangguran, krisis air bersih, dan keterbatasan layanan kesehatan di banyak wilayah. Renovasi gedung yang megah untuk kenyamanan segelintir orang di kursi kekuasaan ini bukan hanya keliru, tapi keterlaluan,” tegas Irwan dengan nada kecewa.
Pernyataan keras KAMMI NTB ini bukan tanpa dasar. Irwan kemudian memaparkan data-data faktual yang menunjukkan betapa gentingnya permasalahan yang dihadapi masyarakat NTB saat ini. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, angka kemiskinan di provinsi ini per Maret 2024 masih mencapai 12,17%, menempatkan NTB sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi keenam secara nasional.
Selain itu, NTB juga mencatatkan angka stunting yang mengkhawatirkan, yaitu sebesar 26,6% pada tahun 2023. Angka ini jauh di atas target nasional yang ditetapkan sebesar 14%. Permasalahan pengangguran juga menjadi momok bagi NTB, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 3,55%, yang berarti ribuan lulusan muda harus berjuang mencari pekerjaan setiap tahunnya.
Krisis air bersih dan sanitasi juga masih menjadi isu menahun yang belum terselesaikan, terutama di wilayah Lombok Timur, Dompu, dan Bima bagian selatan. Masyarakat di wilayah-wilayah ini masih kesulitan mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Lebih lanjut, kondisi infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah terpencil NTB juga masih memprihatinkan, dengan banyak sekolah dan puskesmas yang kekurangan fasilitas dan tenaga medis.
Dalam konteks kondisi sosial-ekonomi yang serba sulit ini, wacana revitalisasi gedung DPRD dinilai sebagai sebuah ironi yang menyakitkan. Irwan menyoroti bahwa Pemprov NTB baru saja menyelesaikan renovasi gedung Gubernur pada tahun 2024 lalu. Gagasan untuk kembali “menyedot” anggaran rakyat demi mempercantik gedung legislatif dianggap sebagai tindakan yang tidak memiliki empati terhadap kesulitan yang dialami masyarakat.
“Kita ini sedang bicara tentang anak-anak yang harus sekolah di ruang kelas yang bocor, pasien yang antre di puskesmas dengan tenaga medis terbatas, dan petani kita yang gagal menikmati hasil pertanian karena ketidakjelasan harga beli yang mereka terima. Lalu tiba-tiba pemerintah bicara soal merevitalisasi gedung? Ini jelas proposal elitis, bukan aspirasi rakyat!” seru Irwan dengan nada geram.
KAMMI NTB dengan tegas mendesak agar Pemprov NTB segera mencabut wacana revitalisasi gedung DPRD tersebut. Mereka menyerukan agar seluruh perhatian dan anggaran pemerintah dialihkan untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat, pembangunan sektor-sektor produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja, serta implementasi program-program nyata yang dapat mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang saat ini melanda NTB.
Kritik tajam terhadap wacana revitalisasi gedung DPRD juga dilontarkan oleh Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI NTB, Yudis. Ia menilai bahwa wacana ini bukan hanya sekadar kebijakan yang salah arah, tetapi juga mencerminkan persoalan moralitas kepemimpinan.
“Ini bukan hanya soal kebijakan yang salah arah, tapi soal moralitas kepemimpinan. Rakyat kita sedang berjuang hidup dari hari ke hari, dan para pemimpinnya malah berpikir bagaimana mempercantik ruang sidang. Ini bukan pembangunan, ini pelecehan terhadap nalar publik,” tegas Yudis.
Yudis juga menekankan bahwa gedung mewah tidak akan secara otomatis menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan krisis lainnya yang dihadapi masyarakat NTB. Menurutnya, yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah kepemimpinan yang memiliki kesadaran akan skala prioritas, bukan sekadar upaya pencitraan melalui proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kalau hari ini pemerintah merasa lebih penting mempercantik gedung daripada mengangkat derajat hidup rakyat, maka kami pastikan KAMMI akan menjadi kekuatan yang berdiri di barisan perlawanan,” pungkas Yudis dengan nada penuh tekad.
Wacana revitalisasi gedung DPRD NTB ini kembali memantik perdebatan mengenai prioritas pembangunan di daerah. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur fisik seperti gedung pemerintahan yang representatif seringkali dianggap penting untuk menunjang kinerja dan citra pemerintah daerah. Namun, di sisi lain, kondisi sosial-ekonomi masyarakat NTB yang masih memprihatinkan menuntut alokasi anggaran yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur fisik dengan program-program yang secara langsung mengatasi permasalahan kemiskinan, stunting, pengangguran, dan krisis air bersih. Keputusan untuk merevitalisasi gedung DPRD di tengah kondisi sulit ini tentu akan menjadi sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa seperti KAMMI NTB.
Polemik mengenai wacana revitalisasi gedung DPRD ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Masyarakat berhak mengetahui secara detail alokasi anggaran dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Proses pengambilan keputusan terkait proyek-proyek besar seperti revitalisasi gedung DPRD seharusnya melibatkan partisipasi publik dan mempertimbangkan aspirasi serta kebutuhan riil masyarakat.
Pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai urgensi dan manfaat dari revitalisasi gedung DPRD ini, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan publik dan efektivitas kinerja legislatif. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas yang jelas, wacana ini berpotensi menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan dari masyarakat.
Penolakan keras dari KAMMI NTB terhadap wacana revitalisasi gedung DPRD ini dapat menjadi momentum bagi Pemprov NTB untuk mengevaluasi kembali prioritas pembangunan daerah. Mendengarkan aspirasi masyarakat dan organisasi-organisasi sipil merupakan langkah penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih pro-rakyat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat NTB.
Fokus anggaran dan program pembangunan yang lebih konkret pada pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan akses air bersih serta layanan kesehatan yang memadai akan memiliki dampak yang jauh lebih signifikan bagi kehidupan masyarakat NTB dibandingkan dengan revitalisasi gedung pemerintahan yang mewah.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan oleh KAMMI NTB dan menjadikan ini sebagai momentum untuk membangun dialog yang lebih konstruktif dengan berbagai elemen masyarakat dalam menentukan arah pembangunan NTB ke depan. Prioritas utama seharusnya adalah kesejahteraan dan kemajuan seluruh masyarakat, bukan sekadar kenyamanan segelintir elite di kursi kekuasaan.
