Mataram, Jurnalekbis.com – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali unjuk gigi sebagai kekuatan kritis yang tak hanya vokal, tetapi juga sistematis dalam menyuarakan kepentingan rakyat. Dalam forum hearing publik yang berlangsung di Ruang Rapat Pleno I DPRD NTB, KAMMI NTB mengajukan 11 isu strategis yang dianggap sebagai biang kerok ketimpangan pembangunan, lemahnya tata kelola pemerintahan, dan kurangnya keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
Agenda yang difasilitasi oleh Komisi V DPRD Provinsi NTB ini melibatkan enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, yakni: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,DP3AP2KB,Dinas Pertanian,Dinas ESDM,BAPPEDA, danDinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dihadiri oleh tokoh-tokoh muda yang tergabung dalam KAMMI NTB, forum ini menjadi panggung pembacaan “dosa-dosa kebijakan” yang dinilai telah lama membebani masyarakat akar rumput.
Ketua PW KAMMI NTB, Irwan, menyampaikan dengan tegas bahwa mereka hadir bukan untuk basa-basi atau sekadar memenuhi undangan seremonial. Mereka datang dengan amunisi data dan analisis tajam untuk menantang kebijakan yang tidak pro-rakyat.
“NTB sedang berada dalam krisis struktural. Tambang dikuasai korporasi, anak-anak belajar di gedung rusak, petani ditindas tengkulak, dan rakyat dipaksa bayar pajak kendaraan yang tak berpihak,” seru Irwan di hadapan forum.
Berikut adalah 11 isu strategis yang disuarakan KAMMI NTB yaitu mendesak evaluasi terhadap PT. AMNT dan tambang lainnya, termasuk pembukaan dokumen Amdal ke publik, audit CSR, dan pembentukan Tim Independen Evaluasi Tambang.
Mendorong penindakan tambang ilegal serta pembentukan BUMD berbasis riset kampus lokal agar sumber daya alam NTB dikelola oleh daerah sendiri. Menuntut pembentukan Unit Layanan Terpadu di kampus-kampus dan program “NTB Zona Aman dari Kekerasan Seksual” serta menyuarakan penolakan LGBT secara tegas.
Menolak Pergub tentang pajak kendaraan bermotor yang dinilai membebani rakyat kecil, dan mendorong revisi kebijakan. Menyerukan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara menjelang Pemilu, serta mengecam rencana peleburan instansi tanpa kajian ilmiah.
Menyoroti rendahnya harga gabah dan jagung yang menyengsarakan petani, serta praktik tengkulak yang tak tersentuh hukum. Mendesak perbaikan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan terutama di wilayah terpencil yang tertinggal jauh dari pusat.
Menolak rencana renovasi besar-besaran gedung DPRD NTB dan meminta pengalihan anggaran untuk beasiswa dan layanan kesehatan. Meminta Pemprov NTB menyatakan sikap resmi mendukung Palestina dan memboikot produk yang terafiliasi dengan Israel.
Mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi dari daerah hingga pusat. menolak perubahan yang dinilai mengancam supremasi sipil dan demokrasi konstitusional Indonesia.
Yudis, Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI NTB, menegaskan bahwa mahasiswa bukan hanya datang untuk bicara, tetapi siap mengawal hingga ke jalan jika tuntutan ini tidak dipenuhi.
“Kami akan terus pantau janji-janji ini. Jika tak dijalankan, maka suara mahasiswa akan kembali turun ke jalan lebih besar dan lebih terorganisir,” tegas Yudis.
KAMMI juga menyampaikan bahwa mereka akan membentuk Tim Monitoring Sipil dan membuka kanal aduan publik untuk memantau realisasi kebijakan yang telah disepakati bersama DPRD dan OPD terkait.
Forum ini menjadi catatan penting bagi DPRD NTB. Meski secara umum DPRD dan OPD menyambut baik masukan KAMMI, mereka juga menyadari bahwa tantangan mewujudkan tuntutan tersebut tidak ringan.
Beberapa perwakilan OPD menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan sesuai kewenangan masing-masing. Namun, mereka juga meminta waktu dan proses teknokratis agar tidak sekadar menjadi janji politik belaka.
Dalam forum yang juga memberi ruang pada representasi perempuan, Elwani, aktivis perempuan dari KAMMI NTB, menyampaikan dengan lantang bahwa aspirasi perempuan harus menjadi perhatian utama.
“Jika perempuan terus diabaikan, maka legitimasi pemimpin di mata rakyat patut dipertanyakan. Kami akan hadir di ruang akademik, media sosial, jalanan, dan parlemen rakyat untuk menyuarakan kebenaran,” ujarnya penuh semangat.
KAMMI NTB menyerukan agar seluruh mahasiswa, pemuda, ormas, dan masyarakat sipil bersatu membangun gerakan kolektif rakyat. Mereka menolak segala bentuk kebijakan yang bersifat: Koruptif, Anti-demokrasi,Pro-korporasi, dan Anti-rakyat.
“NTB ini milik rakyat, bukan elite yang memperkaya diri sendiri. Kami akan terus bergerak hingga kebijakan benar-benar berpihak kepada yang lemah,” pungkas Irwan.
