Mataram, Jurnalekbis.com – Pemerintah melalui Perum Bulog Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat kurang mampu. Dalam pernyataan resminya, Pimpinan Wilayah Bulog NTB Sri Muniati memastikan bahwa distribusi beras bantuan pangan akan dimulai dan dituntaskan dalam bulan Juli 2025. Total bantuan yang akan disalurkan mencapai 10.200 ton beras untuk 511.381 penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah NTB.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk menekan laju inflasi, menstabilkan harga beras, dan meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak oleh fluktuasi ekonomi serta gejolak harga kebutuhan pokok.
Menurut Sri Muniati, bantuan pangan ini mencakup alokasi untuk bulan Juni dan Juli yang akan disalurkan sekaligus selama bulan Juli 2025. Proses penyaluran ditargetkan selesai paling lambat tanggal 31 Juli 2025.
“Penyaluran bantuan pangan 10 kilogram per keluarga ini merupakan alokasi dua bulan sekaligus, yakni Juni dan Juli. Kita targetkan selesai seluruhnya sebelum akhir bulan ini,” jelas Sri Muniati dalam konferensi pers di Mataram.
Sebelum penyaluran dilakukan, Bulog akan melakukan uji kualitas atau pengecekan mutu beras yang akan dibagikan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat menerima beras dengan kualitas baik dan layak konsumsi.
“Setelah hasil cek kualitas selesai, kami akan menyusun rencana distribusi dan segera menyalurkan bantuan. InsyaAllah seluruh distribusi rampung sebelum 31 Juli 2025,” tegasnya.
Distribusi dilakukan melalui jaringan yang telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pihak terkait lainnya, seperti aparat TNI/Polri dan petugas kelurahan.
Sri Muniati menekankan bahwa program ini merupakan bukti konkret kehadiran pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan terjangkau dan berkualitas di tengah masyarakat. Selain bantuan pangan langsung, pemerintah juga terus menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di berbagai titik penjualan.
“Program bantuan pangan dan SPHP ini kami harapkan dapat menjaga kestabilan harga di pasaran dan membantu masyarakat mengakses beras murah yang berkualitas,” kata Sri.
Menurutnya, harga beras menjadi salah satu komponen utama dalam pembentukan inflasi daerah, sehingga intervensi terhadap pasokan dan harga sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.
Bulog NTB juga berharap adanya dukungan dari aparat desa, kelurahan, dan pemerintah daerah dalam memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Kami mohon dukungan dari seluruh pihak, terutama aparat di lapangan. Agar nanti pembagian beras di titik-titik distribusi bisa berjalan tertib dan sesuai data,” ujar Sri Muniati.
Pengawasan distribusi juga dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau keterlambatan yang dapat mengganggu ketertiban sosial maupun efektivitas program.
Program bantuan pangan ini tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan beras secara gratis, tapi juga memiliki efek strategis terhadap ekonomi makro NTB. Dengan masuknya beras ke pasar melalui jalur bantuan dan SPHP, permintaan terhadap beras komersial dapat berkurang, sehingga harga beras di pasaran tidak melonjak.
“Jika harga beras bisa dikendalikan, daya beli masyarakat akan meningkat. Ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, khususnya di level rumah tangga,” tambah Sri Muniati.
Secara nasional, program bantuan pangan dan SPHP telah terbukti membantu mengendalikan inflasi bahan pangan di berbagai wilayah. Dengan pengendalian harga bahan pokok, masyarakat lebih mampu memenuhi kebutuhan lainnya, yang pada akhirnya menggerakkan roda perekonomian lokal.
