Mataram, Jurnalekbis.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menunjukkan progres positif meski sempat menuai pro-kontra. Hingga 15 September 2025, program ini telah menjangkau sekitar 47 persen dari total sasaran penerima manfaat, lebih tinggi dari capaian nasional yang baru menyentuh 27–28 persen.
Ketua Satgas MBG NTB, Achsanul Khalik, menyampaikan bahwa hingga pertengahan September, program sudah menyasar 862.734 penerima manfaat. Mereka terdiri atas santri pondok pesantren, siswa SMA/SMK, hingga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang dilayani melalui posyandu.
“Perkembangan di NTB cukup signifikan. Dari total 623 Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) yang ditetapkan, sudah 269 berjalan, dengan sekitar 270 lainnya sedang persiapan, dan sisanya masih dalam tahap verifikasi,” jelas Achsanul di Mataram, Selasa (23/9/2025).
Dari sisi sebaran, NTB mencatat perkembangan pesat. Di Lombok Barat sudah ada 38 SPPG dari total 82, Lombok Tengah 50 dari 127, Lombok Timur 93 dari 159, Sumbawa 10 dari 51, Dompu 8 dari 34, Sumbawa Barat 14 dari 59, Lombok Utara 10 dari 28, Kota Mataram 26 dari 47, dan Kota Bima 16 dari 19 SPPG.
“Angka ini jauh melampaui capaian nasional. NTB mampu bergerak cepat karena dukungan Pemprov, bupati, dan wali kota yang diminta langsung oleh Gubernur untuk menggerakkan semua potensi daerah,” tambah Achsanul.
Selain membantu perbaikan gizi anak-anak dan ibu, program MBG juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Tercatat 11.650 orang telah bekerja di sektor dapur MBG, mulai dari juru masak, asisten lapangan, tenaga keamanan, akuntan, hingga ahli gizi.
Bila seluruh 623 SPPG sudah beroperasi penuh, diproyeksikan program ini mampu menyerap hingga 29.281 tenaga kerja.
“Ini luar biasa. Di satu sisi, anak-anak yang mengalami gizi buruk dan stunting bisa tertangani, di sisi lain ada dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan penguatan sektor pertanian serta UMKM,” kata Achsanul.
Program MBG NTB juga menggandeng sedikitnya 944 mitra lokal, yang terdiri atas 25 koperasi, 3 BUMDes, 469 UMKM, dan 447 pemasok lainnya. Para pemasok ini sebagian besar mengambil langsung bahan pangan dari pasar tradisional.
“Contoh di Pasar Pomodong, dulu pedagang sayur bisa jualan sampai sore. Sekarang, sejak ada MBG, jam 10 pagi dagangannya sudah habis. Ini bukti perputaran ekonomi yang nyata,” ujar Achsanul.
Meski begitu, program MBG di NTB tidak lepas dari persoalan. Tercatat ada beberapa kasus keracunan makanan di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, hingga Kota Mataram. Namun jumlahnya relatif kecil bila dibandingkan total penerima manfaat yang mencapai ratusan ribu.
“Dari 862 ribu penerima manfaat, hanya ada sekitar 17 kasus di Lombok Barat, 3–5 kasus di Lombok Timur, satu di Sumbawa Barat, dan satu di Mataram. Ini menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang. Kami sudah instruksikan pengawasan lebih ketat, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan di dapur, hingga distribusi ke sekolah,” tegas Achsanul.
Ia menegaskan bahwa Pemprov NTB tetap mendukung kelanjutan program MBG. Namun, evaluasi menyeluruh tetap dilakukan untuk menutup celah kelemahan di lapangan.
“Program ini jangan dihentikan, tapi terus diperbaiki. Karena manfaatnya bukan hanya pada gizi anak dan balita, tapi juga pada petani, peternak, dan UMKM lokal,” pungkas Achsanul.
