Lombok Barat, Jurnalekbis.com — Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, melakukan kunjungan kerja ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk meninjau langsung kondisi pengelolaan lingkungan dan kegiatan pengurangan sampah di wilayah tersebut. Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Ir. Ahmadi, SP-1, serta jajaran dinas terkait, Menteri Hanif meninjau beberapa titik strategis, termasuk Pantai Bintang dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok.
Di Pantai Bintang, Menteri Hanif bersama rombongan ikut serta dalam kegiatan aksi bersih-bersih pantai yang melibatkan masyarakat setempat, komunitas lingkungan, dan pelajar. Aksi ini menjadi simbol ajakan nyata pemerintah untuk mengurangi pencemaran laut akibat sampah plastik yang terus meningkat di kawasan pesisir Lombok.
“Kebersihan pantai bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Laut adalah masa depan kita, dan menjaga kebersihan pantai berarti menjaga sumber kehidupan,” ujar Hanif saat memberikan sambutan di sela kegiatan tersebut.
Pantai Bintang sendiri dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, peningkatan aktivitas wisata seringkali diiringi dengan meningkatnya volume sampah, terutama plastik sekali pakai. Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin menumbuhkan kesadaran kolektif agar wisata berkelanjutan dapat terwujud.
Usai kegiatan di pantai, Menteri Hanif melanjutkan kunjungan ke TPA Regional Kebon Kongok. Di lokasi ini, ia meninjau langsung fasilitas pemrosesan sampah dan berdialog dengan pengelola untuk memastikan sistem pengolahan berjalan sesuai dengan prinsip reduce, reuse, recycle (3R).
Menurut Hanif, keberadaan TPA regional memiliki peran vital dalam sistem pengelolaan sampah terpadu di NTB. Ia menegaskan, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya diukur dari volume sampah yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga dari seberapa efektif proses daur ulang dan pemanfaatannya kembali bagi masyarakat.
“Kita dorong agar fasilitas ini tidak hanya jadi tempat pembuangan, tapi juga pusat edukasi dan inovasi pengelolaan sampah. Dengan begitu, sampah bisa bernilai ekonomi dan menggerakkan ekonomi sirkular di daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hanif juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan pelaku usaha.
“Kalau kita mau lingkungan yang bersih dan lestari, semua pihak harus terlibat. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan infrastruktur, masyarakat menjaga perilaku, dan dunia usaha ikut bertanggung jawab melalui program tanggung jawab sosial,” ujarnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat upaya NTB menjadi provinsi hijau yang konsisten dengan misi “Zero Waste” dan pembangunan berkelanjutan.
Dengan langkah konkret seperti aksi bersih pantai dan peningkatan sistem pengelolaan sampah, pemerintah pusat berharap masyarakat Lombok semakin sadar pentingnya menjaga alam agar tetap bersih, lestari, dan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.
