Matara, Jurnalekbis.com- Balai Besar POM di Mataram menjadi saksi rapat koordinasi penting yang digelar untuk membahas inovasi GEMILANG PRO UMKM (Gerakan Lintas Lembaga Mengawal Daya Saing UMKM). Rapat ini dihadiri oleh berbagai stakeholder pembina 2024/08/13/pertamina-patra-niaga-dongkrak-umkm-jatimbalinus/" target="_blank" rel="noopener">UMKM dari tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kota Mataram, termasuk perwakilan dari DPMPTSP, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, perdagangan/">Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Kanwil DJP, Kanwil KemenkumHAM, Satgas Halal, dan Bank NTB Syariah. Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong daya saing UMKM di vanili-organik-ntb-tembus-pasar-global/" target="_blank" rel="noopener">NTB melalui sinergi antar lembaga.
GEMILANG PRO UMKM merupakan inisiatif kolaboratif yang bertujuan untuk mengawal dan meningkatkan daya saing produk-produk UMKM di NTB. Inovasi ini bukan hanya sebuah program, melainkan sebuah gerakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung UMKM melalui perizinan, promosi, dan pembiayaan yang tepat.
Kepala BBPOM di Mataram menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak terhadap inovasi ini. Dalam sambutannya, Yosef Dwi Irwan, salah satu tokoh penting dalam rapat tersebut, menegaskan pentingnya peran UMKM sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. “UMKM merupakan aset pemerintah dan penggerak ekonomi kerakyatan, sudah seharusnya peran penting ini mendapatkan dukungan penuh, baik dalam hal perizinan, promosi, dan pembiayaan,” ungkap Yosef.
Sejak diluncurkannya GEMILANG PRO UMKM, program ini telah menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga Juni 2024, sebanyak 1031 Nomor Izin Edar (NIE) telah diterbitkan untuk produk-produk UMKM di NTB. Capaian ini menandakan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas produk mereka di pasar.
Pencapaian ini juga didukung oleh kemudahan proses perizinan yang diterapkan, termasuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT), registrasi di BPOM, sertifikasi halal, dan pendaftaran merk. Yosef Dwi Irwan menegaskan, “Dengan kemudahan proses perizinan seperti NIB, NPWP, PIRT, BPOM, Halal, Merk serta didukung dengan promosi dan pembiayaan yang tepat, saya yakin UMKM di NTB akan semakin berkembang dan memiliki daya saing global.”
Salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat koordinasi ini adalah pentingnya kolaborasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan perbankan dalam mendukung UMKM. Yosef menekankan bahwa setiap program yang ada perlu dikolaborasikan agar bisa memberikan dampak positif yang lebih luas bagi para pelaku UMKM.
“Setiap Kementerian / Lembaga, Pemda, dan Perbankan memiliki program-program luar biasa untuk mendukung UMKM. Yang terpenting adalah bagaimana program yang ada dapat saling dikolaborasikan dan berkelanjutan sehingga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi pelaku usaha khususnya UMKM,” tandas Yosef.
Kolaborasi ini dianggap penting untuk memastikan bahwa UMKM mendapatkan semua dukungan yang diperlukan, mulai dari perizinan, promosi, hingga pembiayaan. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa setiap kegiatan pembinaan UMKM harus melibatkan seluruh stakeholder yang terkait agar tidak ada kesenjangan informasi bagi pelaku UMKM.
Pembinaan UMKM di NTB tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga secara langsung melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), dan pelatihan. Setiap kegiatan pembinaan ini diharapkan melibatkan kehadiran para stakeholder sebagai narasumber. Yosef menegaskan bahwa kehadiran stakeholder, meski tanpa honorarium, sangat penting untuk memastikan UMKM merasakan kehadiran dan keberpihakan pemerintah.
“Paling penting adalah jika ada kegiatan pembinaan UMKM, baik itu sosialisasi, bimtek, ataupun pelatihan kita semua harus hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, meskipun tidak diberikan honorarium tidak masalah. Kita ‘keroyok’ agar UMKM merasakan kehadiran dan keberpihakan pemerintah. Hal ini tentu ini akan dapat meningkatkan persepsi layanan publik dan mematahkan stigma susahnya birokrasi perizinan di Pemerintah,” pungkas Yosef.
