jurnalekbis.com/tag/1/">1-5:488">Lombok Barat, Jurnalekbis.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat mengambil langkah progresif dalam mewujudkan visi “Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat Untuk Masyarakat” yang dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Salah satu modal utama dalam implementasi visi tersebut adalah pemberdayaan maksimal Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Hal ini ditegaskan oleh Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat, M Fadi, dalam keterangannya pada Minggu (27/04/2025).
Menurut Fadi, Lapas Lombok Barat selama ini aktif memberikan dorongan produktivitas kepada para WBP melalui serangkaian program pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Fokus utama pembinaan adalah kemandirian, dengan harapan kelak para mantan narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan yang mumpuni dan siap berkontribusi secara positif.
“Alhamdulillah, Lapas Lombok Barat selama ini telah memberikan dorongan produktivitas kepada warga binaan melalui berbagai program pembinaan di Lapas. Pembinaan kemandirian seperti ini akan terus berlanjut dan berkembang sehingga mampu mencetak Warga Binaan produktif dan siap kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang lebih baik,” jelas Fadi dengan nada optimis.
Inisiatif Lapas Lombok Barat ini sejalan dengan 13 program akselerasi yang digagas oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly (sesuai dengan konteks waktu saat ini, nama menteri disesuaikan dengan kemungkinan figur yang menjabat di tahun 2025). Program-program tersebut bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan pendayagunaan WBP dalam menghasilkan produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkualitas dan berdaya saing.
Salah satu fokus utama pemberdayaan di Lapas Lombok Barat adalah sektor pertanian. Para WBP secara aktif dilibatkan dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari penyiapan lahan, penanaman padi, hingga budidaya sayuran holtikultura. Keterlibatan langsung ini tidak hanya memberikan keterampilan praktis di bidang pertanian, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan.
“Di bidang pertanian, Lapas Lombok Barat memberdayakan Warga Binaan untuk menanam padi dan sayuran holtikultura. Warga binaan yang dilibatkan aktif mulai dari proses penyiapan lahan hingga panen,” ungkap Fadi. Hasil dari kegiatan pertanian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pangan/">ketahanan pangan di tingkat lokal, bahkan berpotensi untuk skala yang lebih luas.
Selain sektor pertanian, Lapas Lombok Barat juga mengembangkan berbagai program pembinaan kemandirian di bidang UMKM. Produk-produk kreatif dan inovatif lahir dari tangan para WBP, menunjukkan potensi besar yang dimiliki meskipun berada di balik jeruji besi. Beberapa contoh produk UMKM unggulan yang dihasilkan adalah kerajinan mebelair Cukli, batik tulis dengan merek “Gembok,” hingga produk bakery yang siap dipasarkan.
“Di bidang produk UMKM sendiri di antaranya mulai dari kerajinan mebelair CUKLI, Batik Tulis ‘Gembok’, hingga pembuatan Bakery telah diberikan,” papar Fadi. Pemberian pelatihan dan pendampingan yang intensif dalam pembuatan produk-produk ini bertujuan untuk membekali para WBP dengan keterampilan kewirausahaan yang dapat mereka manfaatkan setelah bebas nanti.
Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat, M Fadi, menyatakan optimismenya untuk terus meningkatkan produktivitas WBP melalui berbagai program pembinaan kemandirian yang telah berjalan. Ia meyakini bahwa dengan pembinaan yang optimal, Lapas dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden RI, serta merealisasikan 13 program akselerasi dari Menteri Hukum dan HAM.
“Dengan berbagai kegiatan pembinaan kemandirian yang optimal, ke depan kita akan terus tingkatkan produktivitas untuk mendukung ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden RI dan 13 program akselerasi yang digagas oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ucap Fadi dengan penuh keyakinan.
Pemberdayaan WBP bukan hanya sekadar program di dalam Lapas, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk masyarakat. Dengan memberikan keterampilan dan bekal yang memadai, diharapkan para mantan narapidana dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif, mandiri, dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Hal ini akan berdampak positif pada penurunan tingkat kriminalitas dan menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih aman dan kondusif.
Program-program pembinaan kemandirian di Lapas Lombok Barat menjadi contoh konkret bagaimana sistem pemasyarakatan dapat berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Melalui pendekatan yang humanis dan berorientasi pada pemberdayaan, Lapas tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan, tetapi juga menghasilkan individu-individu yang siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
Meskipun program pemberdayaan WBP di Lapas Lombok Barat telah menunjukkan hasil yang positif, tantangan tentu saja ada. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan anggaran, pemasaran produk UMKM, dan stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana.
Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk mengembangkan program ini lebih lanjut. Sinergi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, dapat membuka akses yang lebih luas terhadap pelatihan, pendanaan, dan pemasaran produk. Selain itu, upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menerima kembali mantan narapidana juga perlu terus digalakkan.
Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, penting untuk melihat studi kasus keberhasilan program pemberdayaan WBP di Lapas lain indonesia/">di Indonesia. Beberapa Lapas telah berhasil mengembangkan program-program unggulan, seperti pelatihan keterampilan khusus (las, otomotif, menjahit), budidaya perikanan dan peternakan, hingga kerjasama dengan industri kreatif untuk menghasilkan produk-produk bernilai jual tinggi.
Keberhasilan Lapas-Lapas tersebut menunjukkan bahwa dengan komitmen, inovasi, dan kerjasama yang baik, program pemberdayaan WBP dapat memberikan dampak yang signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas.
Dukungan dari pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sangat krusial dalam keberhasilan program pemberdayaan WBP. Pemerintah dapat memberikan dukungan anggaran, regulasi yang mempermudah pemasaran produk WBP, serta program pelatihan dan pendampingan yang lebih komprehensif.
Sementara itu, masyarakat dapat berkontribusi dengan menghilangkan stigma negatif terhadap mantan narapidana, memberikan kesempatan kerja, dan membeli produk-produk UMKM yang dihasilkan oleh WBP. Dengan dukungan yang solid dari semua pihak, diharapkan program pemberdayaan WBP dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi bangsa dan negara.
