Mataram, Jurnalekbis.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat langkah menuju Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ), khususnya untuk tenaga kerja di sektor jasa konstruksi yang dikenal memiliki tingkat risiko tinggi. Komitmen ini ditegaskan dalam agenda monitoring dan evaluasi (monev) yang dihadiri oleh pejabat tinggi provinsi, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banuspa. Kamis (8/5).
Acara ini menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan guna mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi pekerja konstruksi di NTB, yang hingga kini masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam hal kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), yang diwakili oleh Wakil Kepala Wilayah Bidang Kepesertaan, Agus Theodorus Parulian Marpaung, menekankan pentingnya fokus pada sektor jasa konstruksi sebagai prioritas utama perlindungan tenaga kerja.
“Sektor konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Ini menjadi alasan utama mengapa sektor ini menjadi perhatian serius kami,” ungkap Agus dalam sambutanya.
Data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 1.215 proyek konstruksi di NTB. Sebagian besar proyek tersebut berasal dari sektor swasta (99 proyek) dan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak 61 proyek. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah memastikan bahwa seluruh tenaga kerja yang terlibat telah terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Tantangannya adalah memastikan seluruh pekerja di proyek-proyek ini terdaftar dan aktif. Ini bukan hal mudah, tapi sangat krusial untuk perlindungan mereka,” jelasnya.
Meski berbagai upaya telah dilakukan, tingkat kepesertaan tenaga kerja konstruksi di NTB masih berada di angka 50 persen. Dari total 170.865 tenaga kerja konstruksi, baru 85.471 orang yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
“Ini menjadi tantangan serius, baik bagi pemerintah daerah maupun BPJS Ketenagakerjaan. Kesadaran dan kepatuhan pengusaha masih rendah,” tambah Agus.
Minimnya pemahaman para pekerja dan pengusaha terhadap pentingnya jaminan sosial menjadi salah satu akar persoalan. Masih banyak pihak yang menganggap perlindungan kerja sebagai beban tambahan, bukan kebutuhan esensial.
Pemprov NTB menetapkan target ambisius untuk mencapai Universal Coverage Jamsostek pada tahun 2025. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi intensif lintas sektor, termasuk dari pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, asosiasi konstruksi, dan BPJS Ketenagakerjaan sendiri.
Beberapa strategi yang digulirkan meliputi, peningkatan koordinasi lintas sector, sosialisasi dan edukasi yang lebih gencar, penegakan regulasi, dan insentif dan kemudahan.
Untuk mendorong kepatuhan, pemerintah daerah mulai merancang insentif bagi pengusaha patuh, seperti kemudahan dalam proses perizinan proyek, atau akses terhadap program subsidi dan bantuan lainnya.
Sektor konstruksi di NTB menunjukkan tren pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Data terbaru mencatat bahwa proyek-proyek baru di tahun 2025 tersebar di seluruh wilayah provinsi, termasuk wilayah seperti Sumbawa dan Bugis, dengan sumber pendanaan yang bervariasi — dari APBN, APBD, dana desa, hingga investasi swasta.
Namun, pertumbuhan ini juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri terkait tingkat perlindungan tenaga kerja.
“Pertumbuhan proyek konstruksi memang membuka banyak lapangan kerja. Tapi kita tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan dan jaminan sosial pekerja,” tegas Agus.
Meskipun arah kebijakan sudah jelas dan komitmen pemerintah daerah kuat, ada sejumlah tantangan krusial yang masih mengadang pencapaian Universal Coverage seperti rendahnya Kesadaran, tingkat Kepatuhan Pengusaha yang Rendah, dan Karakter Musiman Pekerjaan Konstruksi
“Proyek berjalan hanya beberapa bulan. Setelah itu pekerja pindah ke lokasi lain. Ini menyulitkan kami dalam melakukan pendataan dan verifikasi keaktifan,” ujar salah satu petugas BPJS Ketenagakerjaan di lapangan.
Kendati tantangan tidak kecil, pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan tetap optimistis bahwa target UCJ di NTB bisa tercapai pada 2025. Upaya yang dilakukan terus menunjukkan kemajuan, dan kerja sama semua pihak menjadi kunci.
“Kalau semua stakeholder bergerak bersama, target ini bukan mustahil dicapai. Perlindungan tenaga kerja adalah investasi jangka panjang untuk ekonomi daerah,” pungkas Agus Parulian Marpaung.
