Mataram, Jurnalekbis.com– Proses seleksi calon komisaris dan direksi Bank NTB Syariah memasuki babak krusial. Panitia Seleksi (Pansel) telah menyerahkan daftar 10 nama calon komisaris independen kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya akan mengerucutkan nama-nama tersebut menjadi enam kandidat untuk mengikuti tahapan fit and proper test.
Ketua Pansel, H. Wirajaya, dalam keterangan persnya menyampaikan perkembangan terkini dari tahapan seleksi. “Alhamdulillah, hingga hari ini dan kemarin, kami telah menghadap Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk menyerahkan hasil wawancara calon komisaris Bank NTB Syariah,” ujarnya, Jumat (23/5/2025)
Lebih lanjut, Wirajaya menjelaskan bahwa proses penjaringan calon komisaris telah melalui tahapan yang komprehensif, mulai dari proses pendaftaran hingga wawancara. “Dari proses awal kondensasi sampai dengan wawancara, kami telah menyerahkan sepuluh besar calon komisaris independen Bank NTB Syariah. Selanjutnya, Bapak Gubernur akan menentukan enam besar yang akan diserahkan untuk mengikuti tes fit and proper,” imbuhnya.
Sementara itu, untuk posisi calon direksi, Pansel telah menerima hasil penilaian dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Tahapan selanjutnya adalah wawancara yang akan dilaksanakan pada tanggal 26, 28, 29, dan 30 Mei mendatang.
“Hasil dari LPPI masih tersegel, jadi kami belum tahu persis nama-namanya. Yang jelas, kami akan segera memfilter dan melaksanakan wawancara terhadap calon-calon direksi,” tegas Wirajaya. Ia menambahkan bahwa proses seleksi direksi akan sangat bergantung pada hasil penilaian asesmen dari LPPI, yang akan menjadi pertimbangan utama Pansel dalam menentukan kandidat yang layak untuk diwawancarai.
Sekretaris Pansel, Prof. Riduan Masud, memaparkan detail mengenai ketatnya seleksi administratif yang telah dilalui para calon. “Ada 196 calon yang teregister. Kami melakukan seleksi administrasi menggunakan tiga variabel penting,” ungkap Prof. Riduan.
Tiga variabel utama dalam seleksi administrasi tersebut adalah sertifikasi Manajemen Risiko, Pengalaman di Perbankan atau Lembaga Keuangan Lainnya, dan pengalaman Kepemimpinan (Leadership).
“Dari tiga variabel tersebut, kami cermati semua daftar riwayat hidup (CV) yang sudah disahkan dan dikuatkan oleh sertifikat dari masing-masing para calon,” jelas Prof. Riduan.
Lebih lanjut, Prof. Riduan mengungkapkan bahwa dalam proses awal penilaian, nama-nama calon tidak disertakan, melainkan menggunakan kode angka. Hal ini dilakukan untuk menjaga objektivitas penilaian oleh seluruh tim Pansel. “Dari 196 itu awalnya tidak diberikan nama, hanya pakai kode angka. Diserahkan kepada seluruh tim Pansel untuk memberikan skor. Skor dari masing-masing tim Pansel itu disatukan dan dibagi dengan jumlah skor. Dari situ, kami ambil 30% terbaik,” terangnya.
Setelah melalui seleksi administrasi, 30 besar calon mengikuti tahapan wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 18 Mei. Dalam tahapan ini, tim Pansel yang terdiri dari enam orang dengan beragam latar belakang keilmuan melakukan pendalaman terhadap kompetensi dan kepakaran para kandidat.
“Jadinya, enam tim Pansel ini melekat dengan keilmuan yang diharapkan bisa memberikan pendalaman dari 30 peserta. Setelah kami wawancarai, dari 30 itu kami skor masing-masing dan dikumpulkan, maka kami mendapatkan 10 nama, 10 besar,” papar Prof. Riduan.
Prof. Riduan menekankan bahwa 10 besar calon komisaris yang lolos merupakan kombinasi antara para banker berpengalaman dan regulator. Hal ini sejalan dengan harapan Gubernur sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) agar komposisi komisaris ke depan dapat bersinergi dengan direksi untuk memajukan Bank NTB Syariah.
“10 besar ini bisa dilihat bahwa kombinasinya adalah kombinasi banker dan regulator, bukan hanya lingkup lokal, tetapi juga nasional dan regional. Sebab, harapan gubernur sebagai PSP dan pemegang saham ke depan adalah komisaris ini sebanding lurus dengan direksi, sehingga akan ada dinamika untuk membawa Bank NTB Syariah lebih maju ke depan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prof. Riduan menegaskan bahwa kewenangan untuk memilih enam nama dari 10 besar calon komisaris sepenuhnya berada di tangan Gubernur selaku PSP. Pansel tidak memberikan intervensi maupun masukan terkait hal tersebut.
“Tugas menyeleksi nama-nama ada di Pak Gubernur selaku PSP. Beliau yang punya kewenangan. Siapa yang mau diserahkan sama beliau dari 10 nama untuk mengerucut menjadi enam, kita tidak intervensi, kita tidak berikan masukan, kita hanya kasih CV dari masing-masing dari 10,” tegasnya.
Setelah menyerahkan 10 besar nama calon komisaris, tugas Pansel berikutnya adalah menyeleksi calon direksi yang diharapkan oleh PSP dan pemilik saham. Proses seleksi direksi ini telah berjalan, namun Pansel belum menerima hasil penilaian skor dari 25 calon direksi.
“Tentu tugas berikutnya dari tim Pansel adalah bagaimana mendapatkan calon direksi yang diharapkan oleh PSP dan pemilik saham. Proses-proses ini sudah dilakukan, tapi kami belum mendapatkan skor dari 25 calon direksi,” ungkap Prof. Riduan.
Menariknya, Prof. Riduan memberikan sedikit bocoran mengenai hasil penilaian LPPI terhadap calon direksi. “Skornya tidak ada yang disarankan, yang ada dipertimbangkan atau tidak disarankan. Masa tidak disarankan kita akan ajukan? Masa nilainya merah kita akan ajukan? Untuk bisa saja satu posisi termasuk skornya kurang ke sana, kita akan buka,” pungkasnya, mengisyaratkan bahwa Pansel akan sangat selektif dalam memilih kandidat direksi yang benar-benar kompeten dan sesuai dengan kebutuhan Bank NTB Syariah.
Proses seleksi yang transparan dan ketat ini diharapkan dapat menghasilkan jajaran komisaris dan direksi yang solid dan mampu membawa Bank NTB Syariah menuju pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan. Masyarakat Nusa Tenggara Barat tentu menantikan pengumuman final dari Gubernur terkait nama-nama yang akan mengisi posisi strategis di bank daerah kebanggaan mereka ini.
