Lombok Barat, Jurnalekbis.com – Upaya membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana kini kian nyata. Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Mataram berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, untuk menggelar workshop pemberdayaan masyarakat di bidang pencarian dan pertolongan (SAR). Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 14 Juli 2025 ini dipusatkan di Aula Kantor Bupati Lobar dan diikuti oleh 80 peserta dari berbagai latar belakang.
Kegiatan ini bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi juga menjadi wujud nyata penguatan kapasitas masyarakat sipil sebagai ujung tombak dalam operasi tanggap darurat, khususnya di wilayah rawan bencana seperti NTB. Hadir dalam acara tersebut Kepala Basarnas Mataram Muhammad Hariyadi, Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi, dan Asisten III Setda Lobar, Fauzan Husniadi, yang mewakili Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini.
Dalam sambutannya, Kepala Basarnas Mataram, Muhammad Hariyadi, menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam menciptakan sistem SAR yang tangguh dan berdaya guna.
“Kami mengapresiasi dukungan dari Pemkab Lobar hingga anggota DPR RI Komisi V yang mendukung penuh terselenggaranya workshop ini,” ujarnya.
Menurut Hariyadi, pelibatan masyarakat sipil, terutama kelompok rentan seperti nelayan, relawan, pramuka, hingga organisasi sosial masyarakat, menjadi bagian krusial dalam memperluas jangkauan kemampuan tanggap darurat.
Pelatihan ini menyasar tiga wilayah sekaligus, yakni Lombok Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Ketiga daerah tersebut dikenal memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan kecelakaan laut.
Pernyataan menarik juga disampaikan oleh Asisten III Setda Lobar, Fauzan Husniadi, yang menyoroti pentingnya empat pilar dalam pelaksanaan operasi SAR: prosedur kerja yang mantap, fasilitas yang memadai, sumber daya manusia yang profesional, serta kerja sama antarpihak terkait.
“Sebagus apapun SDM kita, jika tidak ditunjang dengan peralatan yang memadai, maka penanganan bencana tidak akan bisa maksimal,” tegasnya.
Fauzan menyadari bahwa keterbatasan sarana dan prasarana SAR di tingkat daerah masih menjadi tantangan nyata. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat agar mampu melakukan evakuasi mandiri sebagai langkah awal sebelum bantuan resmi datang.
“Kami berharap para peserta benar-benar mengikuti seluruh proses pelatihan dengan seksama dan penuh keseriusan,” tambahnya.
Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, yang hadir langsung dalam kegiatan ini, menyatakan bahwa program pelatihan SAR semacam ini sangat sejalan dengan komitmen legislasi dan pengawasan yang diemban Komisi V, khususnya dalam bidang kebencanaan dan keselamatan transportasi.
“Alhamdulillah kita punya program sosialisasi dan pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat. Ini bukan cuma soal skill teknis, tapi juga kesiapan fisik dan mental,” ujarnya.
Politisi yang dikenal vokal memperjuangkan anggaran untuk daerah NTB ini juga menyatakan kesiapannya untuk mendorong penguatan fasilitas SAR melalui penganggaran dan advokasi di tingkat pusat.
“Saya sepakat dengan Pemkab Lobar, bahwa peralatan Basarnas juga harus ditingkatkan. Ini akan kami perjuangkan,” ungkapnya.
Menurut Abdul Hadi, ketersediaan SDM yang terlatih dan peralatan yang memadai akan sangat membantu operasional SAR di berbagai medan, mulai dari laut, gunung, hingga kawasan rawan bencana lainnya.
