Mataram, Jurnalekbis.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai serius menggenjot hilirisasi sektor kelautan dan perikanan sebagai strategi meningkatkan pendapatan daerah. Langkah ini ditempuh menyusul berkurangnya kewenangan daerah serta turunnya transfer dana dari pemerintah pusat pada 2026 mendatang, yang diperkirakan menyusut hingga Rp900 miliar.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, H Muslim, MT, mengatakan hilirisasi merupakan jawaban mutlak agar komoditas strategis daerah tidak hanya dijual mentah, tetapi diproses lebih lanjut sehingga memberi nilai tambah.
“Dalam rancangan perda yang sudah kami susun bersama DPRD, kami mencantumkan kewajiban hilirisasi terhadap komoditas strategis kelautan dan perikanan agar daerah mendapatkan nilai tambah,” kata Muslim di Mataram, Jumat (29/8/2025).
Muslim menjelaskan, ada lima komoditas kelautan dan perikanan yang menjadi prioritas hilirisasi, yaitu tuna, cakalang, rumput laut, udang vaname, dan garam. Beberapa komoditas sudah mulai masuk tahap pengolahan, misalnya tuna dan garam, namun masih terbatas skala industri.
Potensi terbesar disebut berasal dari produksi udang vaname yang mencapai lebih dari 197 ribu ton per tahun. Selama ini, hasil budidaya lebih banyak dikirim ke luar daerah seperti Surabaya untuk diproses sebelum kembali ke pasar.
“Ke depan, pengolahan harus dilakukan di NTB. Kami sudah siapkan regulasi dalam perda untuk mendorong keterlibatan pihak swasta, termasuk penyediaan lahan, perizinan, dan pembangunan cold storage,” jelas Muslim.
Selain mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), hilirisasi juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah daerah mewajibkan perusahaan yang berinvestasi di sektor ini untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal, khususnya lulusan SMK perikanan dan kelautan.
“Ini bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan dengan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” tegas Muslim.
Langkah tersebut sejalan dengan visi NTB untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat serta memperkuat ekonomi berbasis sumber daya lokal.
Untuk menarik minat investasi, Pemprov NTB juga memanfaatkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Regulasi ini memungkinkan pemerintah daerah memberikan keringanan berupa kemudahan perizinan, penyediaan lahan, hingga dukungan fasilitas dasar.
Dengan strategi tersebut, Muslim optimistis industri hilirisasi kelautan dan perikanan di NTB bisa tumbuh signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
“Kalau kita hanya menjual bahan mentah, nilainya kecil. Tapi jika diproses di sini, multiplier effect-nya jauh lebih besar, mulai dari serapan tenaga kerja hingga peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya.
Meski demikian, tantangan besar masih menanti. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur pengolahan dan logistik, termasuk cold storage dan fasilitas distribusi. Selain itu, dukungan SDM yang siap pakai juga menjadi catatan penting.
Namun, Pemprov NTB meyakini hilirisasi adalah pilihan wajib jika daerah ingin mandiri secara fiskal dan tidak terus bergantung pada pusat.
