Mataram, Jurnalekbis.com— Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masa bakti 2025–2030 resmi dilantik oleh Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir, di Hotel Lombok Raya, Mataram, Jumat (19/12/2025). Pelantikan ini menandai dimulainya kepengurusan baru PWI NTB di tengah tantangan besar dunia pers akibat disrupsi digital dan masifnya arus informasi di media sosial.
Prosesi pelantikan turut dihadiri Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah tokoh pers dan pimpinan media di NTB. Kehadiran berbagai unsur tersebut menegaskan posisi strategis PWI sebagai organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia.
Dalam sambutannya, Ahmad Munir mengaku terkesan dengan perkembangan NTB, khususnya kawasan Mandalika yang dinilai mengalami kemajuan signifikan. Ia mengenang sukses penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di NTB yang disebutnya menjadi salah satu pemicu percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk Jalan Bypass.
“Sejarah tidak pernah berbohong. PWI lahir pada 9 Februari 1946 sebagai alat perjuangan bangsa. Dari era Bung Karno hingga Presiden Prabowo, PWI selalu menjadi bagian dari struktur strategis pembangunan nasional,” ujar Munir.
Ia juga menyinggung dinamika internal yang sempat terjadi di tubuh PWI dalam dua tahun terakhir. Menurutnya, Kongres Persatuan yang digelar pada Agustus 2025 menjadi momentum penting untuk kembali menyatukan langkah organisasi.
“Setelah dinamika itu, sekarang saatnya kita bergerak maju. Tantangan pers hari ini bukan hanya soal bisnis media, tetapi bagaimana menjaga jati diri pers nasional di tengah gempuran algoritma platform global,” tegasnya.
Munir mengingatkan wartawan agar tetap menjadikan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai fondasi utama dalam bekerja. Ia menilai kepatuhan terhadap etika menjadi pembeda utama antara produk jurnalistik dan konten media sosial yang kerap beredar tanpa verifikasi.
“Media sosial bekerja tanpa kaidah. Pers memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan informasi yang akurat, mencerahkan, dan mendidik. Jaga integritas agar PWI tetap menjadi rumah besar wartawan yang bertanggung jawab,” katanya.
Ketua PWI NTB terpilih, Ahmad Ikliludin, menyatakan kesiapannya mengemban amanah kepengurusan lima tahun ke depan. Ia menyebut pengukuhan tersebut sebagai titik awal untuk memperkuat kualitas pers di NTB, baik dari sisi profesionalisme maupun kompetensi wartawan.
“Kami berkomitmen meningkatkan kapasitas wartawan serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah, BUMD, dan sektor swasta. Namun, independensi pers tetap menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar,” ujar Ikliludin.
Ia juga mengungkapkan ambisi membawa kembali HPN ke NTB pada 2027. Menurutnya, NTB memiliki pengalaman dan kesiapan infrastruktur untuk kembali menjadi tuan rumah agenda pers nasional tersebut.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menyambut positif pelantikan pengurus baru PWI NTB. Ia menegaskan peran pers sebagai mitra kritis pemerintah yang dibutuhkan untuk mencerminkan kinerja birokrasi secara objektif.
“Kami tidak ingin hanya menerima pujian. Kritik wartawan adalah cermin bagi pemerintah agar bisa memperbaiki diri dan menuntaskan persoalan di masyarakat,” ujarnya.
Pelantikan pengurus PWI NTB ini dirangkaikan dengan pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PWI NTB 2025, yang akan merumuskan arah dan program kerja organisasi untuk lima tahun ke depan di tengah perubahan lanskap media nasional.
