jurnalekbis.com/tag/1/">1-5:382">Mataram, Jurnalekbis.com – Kabar kurang sedap menghampiri sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB). Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB kini berada dalam situasi pelik setelah anggaran sebesar Rp 800 juta yang telah dialokasikan untuk mendukung program promosi dan pemasaran pariwisata daerah tahun 2025 dikabarkan ditahan atau belum dapat dicairkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Ketua BPPD NTB, Sahlan M Saleh, mengungkapkan kekecewaannya dan kekhawatirannya terkait kondisi ini. Menurutnya, penahanan anggaran tersebut berpotensi besar menghambat berbagai program strategis yang telah dirancang matang bersama Dinas Pariwisata NTB untuk mendongkrak kembali sektor pariwisata yang sempat terpuruk akibat pandemi dan kini tengah berupaya bangkit pasca-event internasional seperti MotoGP.
“Anggaran itu sejatinya untuk mendukung promosi destinasi unggulan NTB, baik di level nasional maupun internasional. Jika di-hold, maka banyak program yang tidak bisa jalan,” ujar Sahlan dengan nada prihatin saat dihubungi pada Jumat (11/4/2025).
Lebih lanjut, Sahlan menjelaskan bahwa tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, upaya promosi pariwisata NTB akan kehilangan daya saing di tengah ketatnya kompetisi antar destinasi. Berbagai kegiatan penting yang telah direncanakan, seperti partisipasi dalam pameran pariwisata berskala nasional dan internasional, produksi konten digital yang menarik dan informatif, hingga kolaborasi strategis dengan agen perjalanan (travel agent) dan para influencer ternama, terancam batal atau tidak dapat direalisasikan secara optimal.
Sahlan juga menyoroti dampak penahanan anggaran ini terhadap kinerja BPPD secara keseluruhan. Ia menjelaskan bahwa pengukuran kinerja BPPD, yang telah dituangkan secara rinci dalam Key Performance Indicator (KPI) periode 2024–2028 dan telah disesuaikan dengan visi dan misi Gubernur NTB serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), akan sulit dicapai tanpa adanya anggaran operasional yang mendukung pelaksanaan program-program di lapangan.
“Kami menyusun KPI telah disesuaikan dengan Visi dan Misi bapak Gubernur serta RPJMD menjadi acuan agar sejalan dengan target bapak Gubernur NTB,” tegas Sahlan.
Ia menambahkan dengan nada sedikit menyindir, “Selama ini kami dianggap sebagai pemikir, bukan pekerja. Padahal kita sudah susun rencana dan strategi yang matang. Kalau tidak ada dukungan anggaran, bagaimana bisa kerja lapangan?” Imbauan ini secara tidak langsung menunjukkan adanya frustrasi di internal BPPD yang merasa memiliki gagasan dan strategi yang baik namun terbentur oleh ketiadaan dana untuk implementasi.
Penahanan anggaran promosi ini tidak hanya berdampak pada operasional BPPD, tetapi juga berpotensi merugikan para pelaku industri pariwisata di NTB secara lebih luas. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor pariwisata, para pelaku wisata lokal, hingga komunitas-komunitas kreatif yang selama ini menjalin sinergi dengan BPPD dalam upaya mempromosikan potensi daerah, kini terancam kehilangan dukungan promosi yang sangat mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha dan menarik lebih banyak wisatawan.
Sinergi antara BPPD dan para pelaku industri lokal selama ini dinilai cukup efektif dalam mengangkat citra pariwisata NTB. Berbagai program promosi yang melibatkan UMKM dan komunitas kreatif mampu menampilkan keunikan dan daya tarik NTB secara lebih otentik dan menarik bagi wisatawan. Jika dukungan ini terhenti akibat ketiadaan anggaran, maka potensi pertumbuhan sektor pariwisata secara keseluruhan juga akan terhambat.
Menyikapi situasi yang semakin mendesak ini, BPPD NTB berharap agar Pemerintah Provinsi NTB segera memberikan kejelasan yang pasti terkait status anggaran promosi pariwisata sebesar Rp 800 juta tersebut. Sahlan menekankan bahwa BPPD memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi bagian aktif dalam solusi percepatan kebangkitan pariwisata NTB pasca-pandemi COVID-19 dan kesuksesan event internasional seperti MotoGP yang telah mengangkat nama NTB di kancah dunia.
“Kami ingin menjadi bagian dari solusi percepatan kebangkitan pariwisata NTB pasca-pandemi dan MotoGP. Tapi butuh dukungan konkret,” pungkas Sahlan dengan nada penuh harap.
Kejelasan dan pencairan anggaran promosi ini dinilai krusial untuk memastikan program-program yang telah dirancang dapat segera dijalankan. Sektor pariwisata NTB memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi ini tidak akan dapat terwujud secara optimal tanpa adanya dukungan promosi yang gencar dan terarah.
Pemerintah Provinsi NTB diharapkan dapat segera merespons situasi ini dengan bijak dan memberikan prioritas pada pencairan anggaran promosi pariwisata. Investasi dalam promosi pariwisata adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan multiplier effect bagi berbagai sektor ekonomi di NTB. Menunda atau menahan anggaran tersebut justru akan kontraproduktif dan berpotensi menghambat upaya pemulihan dan pengembangan pariwisata NTB yang sedang berjalan.
Masyarakat NTB, khususnya para pelaku industri pariwisata, tentu berharap agar permasalahan anggaran ini dapat segera diselesaikan sehingga BPPD dapat kembali menjalankan tugasnya secara efektif dan sektor pariwisata NTB dapat kembali bersinar di kancah nasional maupun internasional.
