Mataram, Jurnalekbis.com – Perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB) pada triwulan I tahun 2025 menunjukkan perlambatan pertumbuhan secara tahunan (year-on-year), terkontraksi sebesar 1,47%. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Ratih Hapsari, mengungkapkan bahwa perlambatan ini sejalan dengan tren nasional dan tekanan ekonomi global yang masih terasa.
Kendati demikian, terdapat catatan menarik bahwa jika sektor pertambangan bijih logam dikeluarkan dari perhitungan, ekonomi NTB justru mencatatkan pertumbuhan positif yang cukup signifikan, yakni sebesar 5,57%. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor ekonomi non-tambang di NTB menunjukkan resiliensi yang baik.
“Perlambatan pertumbuhan ekonomi secara agregat di triwulan I ini terutama disebabkan oleh penurunan aktivitas produksi di sektor pertambangan, seiring dengan berkurangnya volume ekspor konsentrat dan fluktuasi harga komoditas global,” jelas Ratih Hapsari dalam keterangan resminya, Jumat (23/5/2025).
Lebih lanjut, Ratih Hapsari menyoroti bahwa sektor-sektor lain seperti pertanian, perdagangan, serta akomodasi dan makanan-minuman masih menunjukkan ketahanan yang moderat. Hal ini ditopang oleh kuatnya permintaan domestik dan momentum libur keagamaan yang terjadi selama triwulan pertama tahun ini. Sektor industri juga mencatatkan penguatan yang signifikan seiring dengan mulai beroperasinya fasilitas smelter di wilayah tersebut.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi NTB. Peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan libur tahun baru serta pergeseran libur Ramadan dan Idulfitri ke triwulan I turut memberikan kontribusi positif. Daya beli masyarakat juga terjaga berkat berbagai insentif yang digulirkan oleh Pemerintah, termasuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan stimulus fiskal seperti diskon tarif listrik, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) properti, serta Pajak Penghasilan (PPh) 21 DTP untuk sektor padat karya.
Upaya pengendalian inflasi juga menunjukkan hasil yang positif. Selama triwulan I 2025, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), tingkat inflasi di NTB berhasil dijaga dalam rentang target 1% plus minus 1%.
Memasuki triwulan II tahun 2025, Ratih Hapsari optimis bahwa perekonomian dan fiskal NTB berpotensi mendapatkan dorongan dari sejumlah faktor positif. Salah satunya adalah kebijakan pembukaan blokir anggaran yang diharapkan dapat mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah, yang pada gilirannya akan memicu pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, harga emas global yang masih relatif tinggi memberikan peluang untuk peningkatan ekspor dan pendapatan daerah dari royalti pertambangan, terutama dari tambang Batu Hijau di Sumbawa Barat. NTB juga akan memasuki musim panen tembakau pada periode Juni hingga Agustus, yang diproyeksikan akan meningkatkan pendapatan petani, mendorong konsumsi lokal, serta menambah penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).
Percepatan penyaluran Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, serta bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga diperkirakan akan menjaga daya beli masyarakat, terutama di wilayah perdesaan, sekaligus menopang stabilitas ekonomi dan ketahanan fiskal daerah.
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah NTB hingga awal triwulan II tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dan sesuai jalur yang ditetapkan. Hingga 30 April 2025, realisasi penerimaan negara di NTB telah mencapai Rp1.033,32 miliar, atau 24,02% dari target tahunan. Sementara itu, belanja negara terus diakselerasi dan telah terealisasi sebesar Rp7.998,89 miliar, atau 29,05% dari pagu anggaran.
Rincian Penerimaan Negara:
Penerimaan Pajak: Mencapai Rp721,33 miliar (20,30% dari target APBN). Kinerja positif ini didukung oleh tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang baik dari wajib pajak badan, karyawan, maupun non-karyawan.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Tercatat sebesar Rp42,77 miliar (33,08% dari target APBN). Realisasi Bea Masuk didorong oleh impor komoditas, terutama untuk kebutuhan peralatan smelter. Meskipun target Bea Keluar tahun 2025 nihil, masih terdapat penerimaan terkait kekurangan pembayaran Bea Keluar Desember 2024. Penerimaan Cukai terus dioptimalkan sebagai instrumen pengendalian konsumsi barang-barang tertentu seperti hasil tembakau dan minuman beralkohol.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mencapai Rp284,04 miliar (45,77% target APBN). PNBP di NTB bersumber dari berbagai layanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat dan Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU), termasuk layanan administrasi, perizinan, jasa, pendidikan, dan kesehatan.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Terealisasi sebesar Rp1.802,94 miliar (24,16% dari pagu), dialokasikan untuk mendukung berbagai sektor penting seperti pendidikan (Rp566,76 miliar), ekonomi (Rp185,52 miliar), kesehatan (Rp65,90 miliar), dan agama (Rp63,54 miliar).
Transfer ke Daerah (TKD): Mencapai Rp6.195,95 miliar (30,87% dari pagu). Kinerja penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, dan DAK Fisik menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan meningkatnya pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah dan kenaikan pagu anggaran. Melalui DBH, pemerintah pusat telah menyalurkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam (Rp1,85 triliun) dan pemungutan pajak di NTB (Rp1,08 triliun). Sementara itu, Dana Desa sebesar Rp551,86 miliar telah disalurkan kepada 968 desa yang memenuhi syarat, dengan pemanfaatan yang diarahkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dukungan program ketahanan pangan, serta pengembangan potensi desa.
Hingga akhir April 2025, pemerintah pusat juga terus menyalurkan berbagai program bantuan sosial di Provinsi NTB untuk membantu masyarakat rentan. Program-program seperti PKH (Rp222,43 miliar), BPNT (Rp301,88 miliar), Bansos Atensi YAPI (Rp28,15 miliar), serta BLT Dana Desa (Rp42,07 miliar) terus disalurkan untuk menjaga daya beli dan mengurangi tekanan ekonomi, terutama di tengah dinamika perekonomian regional.
Secara keseluruhan, hingga 30 April 2025, peran APBN terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi di NTB. Meskipun pertumbuhan ekonomi triwulan I terkontraksi akibat sektor pertambangan, pertumbuhan positif di sektor non-tambang sebesar 5,57% menunjukkan ketahanan ekonomi daerah. Kinerja APBN terjaga dengan baik, dengan realisasi belanja yang meningkat dan pendapatan yang solid.
“APBN terus memainkan perannya sebagai instrumen stimulus perekonomian dan shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTB,” pungkas Ratih Hapsari.
