jurnalekbis.com/wp-content/uploads/2023/06/WhatsApp-Image-2023-06-24-at-16.00.37-250x190.jpeg" alt="" width="201" height="153" />Jurnalekbis.com- Program perumahan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah terus digencarkan pemerintah. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi salah satu program yang digelontorkan pemerintah dalam memudahkan masyarakat di seluruh Indonesia memiliki rumah rumah pertama dengan kriteria tertentu sebagaimana yang dibuat oleh pupr/">Kementerian PUPR. Sabtu (24/6/2023).
Owner Perumahan Bumi Paramadiva PT Bumi Srikarma, I Komang Mahendra Gandhi mengungkapkan bahwa jumlah unit yang dibangun untuk tipe rumah subsidi 282 unit sedangkan untuk komersil mencapai 76 unit.
“Dengan akad massal ini kita ingin menawarkan suatu solusi yang baik. Mungkin saja ada konsumen yang belum mengetahui informasi baik itu harga perumahan,” tuturnya.
Gandhi mengatakan bahwa harga perunit rumah subsidi ini berdasarkan SK Kementerian Keuangan yang sudah terbit. Namun juknisnya belum ada sehingga dalam waktu dekat akan ada perubahan harga.
Oleh sebab itu pihaknya menginformasikan kepada konsumen atau calon konsumen perumahannya yang sudah dianggap layak dan telah keluar SP3K nya dari perbankan diundang untuk disampaikan informasi tersebut.
“Hari ini yang hadir hampir 53 orang calon konsumen. Artinya 53 calon konsumen itu sudah pasti kami berikan dengan harga Rp 168.000.000 yakni harga lama,” imbuhnya.
“Kalau kita lihat dari SP3K yang sudah disetujui oleh perbankan hampir 90 persen unit rumah yang sudah terjual dan sisanya masih berproses. Alhamdulillah dan syukur. Artinya semua sudah terjual bahkan ada waiting list hampir 28 orang perhari kemarin untuk perumahan ini,” sambungnya.
Gandhi menargetkan pembangunan perumahan ini rampung hingga bulan September 2023 sehingga bisa langsung dihuni. Fasilitas seperti listrik dan PDAM tengah berproses.
Komplek perumahan ini adalah satu pintu sehingga dari segi keamanan akan bisa terjamin. Tembok perumahan juga dibuat keliling dengan kualitas bangunan sesuai standar yang telah ditentukan dari pemerintah. Terkhusus untuk rumah subsidi dibuat dengan spesifikasi yang ditetapkan dengan model kekinian menggunakan atap spek yang bagus.
“Penghuni perumahan ini hampir 300 orang maka fasilitas umum (fasum) juga disiapkan dengan baik. Fasum yang kami siapkan nanti adalah musholla atau nanti hasil musyawarah mufakat warga atau penghuni disini yakni ditingkatkan menjadi masjid maka kami akan bangunkan,” pungkasnya.
Sementara itu, ungkap Branch Manager Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Mataram, Eko Santoso, Bahwa perumahan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terlebih masyarakat yang kategori berpenghasilan rendah (MBR) sehingga memiliki rumah dengan angsuran ringan sebab disubsidi pemerintah termasuk mendapatkan asuransi kredit pembiayaannya, masyarakat yang mendapatkan fasilitas ini, bisa nyaman dengan angsuran yang tetap dan rumah dengan kualitas yang telah ditentukan pemerintah.
“Dan pagi ini adalah kegiatan rangkaian akad massal KPR program pemerintah sebanyak kurang lebih 110 unit dari 255 an unit rumah Perumahan Bumi Paramadiva PT Bumi Srikarma kepada para nasabah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa angsuran bagi MBR terhadap rumah subsidi ini sebesar Rp1.100.000,- perbulan dalam jangka waktu 20 tahun, dari harga Rp 168.000.000 untuk rumah subsidi di NTB. Angsuran inipun plet dan tidak akan terjadi kenaikan atau tetap. Walaupun terjadi pergerakan suku bunga namun angsuran tidak mengalami kenaikan. Angsuran inipun dapat dilunasi dipertengahan oleh pemilik rumah.
“Untuk masyarakat dalam golongan MBR sebagai ketentuan pemerintah dengan angsuran plet ini mereka diuntungkan karena mampu mengelola keuangan keluarga dengan mudah. Jadi tidak perlu khawatir bahwa misalkan bulan depan atau tahun depan angsuran naik, maka itu tidak perlu dikhawatirkan,” jelasnya
Angsuran ini lanjut, Santoso disubsidi oleh pemerintah. Bank BTN Syariah diberikan kepercayaan untuk mengelola program perumahan untuk selalu wilayah provinsi NTB.
Pemerintah saat ini juga tengah menggodok untuk kenaikan harga rumah subsidi hingga Rp 181.000.000 perunit. Penerapan harga itu masih menunggu keputusan dari Kementerian. Akan tetapi dari Kementerian Keuangan sudah memberikan semacam surat putusan bahwa hingga harga Rp 181.000.000 rumah subsidi bebas pajak.
“Untuk disini yang kita biayai (Bank BTN Syariah) seluruh rumah subsidi termasuk komersil. Kami dengan pihak developer komitmen memberikan service terhadap seluruh konsumennya sehingga disisi developer merasa nyaman, karena seluruh konsumen itu dapat verifikasi handal yakni layak atau tidak layak secara perbankan,” imbuhnya.
Santoso mengaku bahwa dengan ketersediaan konsumen yang jelas dan terverifikasi handal oleh perbankan maka developer akan dengan mudah menjami serta memastikan bahwa rumahnya terbangun dengan tepat kemudian rumahnya bisa dijalankan sebagaimana cash flow yang ada.
