JE- Mataram-Memiliki rumah layak huni dan pakai adalah impian setiap masyarakat. Sebagai kebutuhan primer maka rumah layak huni menjadi keniscayaan untuk diwujudkan.
Bahkan diantara sandang dan pangan, kebutuhan papan memiliki nilai yang strategis karena memengaruhi kesehatan dan kecerdasan akibat lingkungan tempat tinggal yang tidak layak.
Anggota jurnalekbis.com/tag/dpr/">DPR RI dapil NTB Haji Suryadi Jaya Purnama kepada wartawan menyebutkan, sebagai wakil rakyat di Senayan maka pihaknya konsen memenuhi layanan dasar hidup yang mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di NTB.
“Layanan dasar itu adalah infrastruktur yang mampu memberikan kebutuhan yang layak kepada pangan, sandang dan papan (perumahan). Jadi ini dasar kenapa ini jadi prioritas kami. Kebutuhan pembangunan manusia itu adalah perumahan yang layak,” katanya, Rabu (24/1/2024) di Mataram.
Ia mengakui jika pemerintah terkadang dalam prioritas pembangunan itu suka lompat-lompat. Misalnya bagaimana pemerintah membangun gerbang batas kabupaten yang sangat megah, padahal itu adalah kebutuhan tersier tapi kebutuhan primer berupa rumah layak huni masih belum merata.
“Oleh karena itu saya berusaha dengan posisi saya di DPR RI yang kebetulan membidangi infrastruktur mencoba menutupi kelemahan itu dengan memperbanyak bantuan melalui program bantuan rumah kumuh,” ujarnya.
Khusus di NTB, proporsi alokasi APBD khususnya infrastruktur menjadi lebih besar dibanding dengan ketika tidak memiliki wakil di Senayan. Karena kue pemerintahan ini (APBN) sebesar 3000 triliun rupiah finalnya atau di bagi di DPR RI. Jika NTB tidak memiliki perwakilan maka siapa atau pihak mana yang akan membagi ke daerah ini.
“Jadi itu yang menjadi konsen kita. Dari yang saya advokasi sendiri rata-rata 1500 sampai 2000 pertahun. Sehingga program rumah layak huni yang telah dibangun dalam lima tahun terkahir ini sudah mencapai 6000 hingga 7000 rumah,” jelasnya.
SJP panggilan akrabnya menambahkan dari rumah layak huni ini terjadi lompatan yaitu tidak saja layak huni tapi layak tamu. Artinya rumah tersebut yang sebelumnya tidak layak menjadi layak dan bisa disewakan sebagai homestay.
Pihaknya sudah bekerjasama dengan beberapa kepala desa terutama wisata/">desa wisata sehingga warga yang tadinya miskin ekstrem karena rumahnya tidak layak huni tapi punya penghasilan dengan memiliki homestay yang bisa disewakan kepada wisatawan terutama di desa-desa wisata.
“Yang sudah terbangun cukup banyak. Kalau di Lombok Tengah dan Lombok Utara termasuk di Lombok Timur pada tahun 2022 terbangun sebanyak 800-an unit homestay yang tadi rumah tidak layak huni,” ucapnya.
