JE-Mataram, NTB – Badan Pemeriksa Keuangan (jurnalekbis.com/tag/bpk/">BPK) RI mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (perempuan-diduga-dibawah-umur-diamankan-saat-razia-salah-satunya-calon-tkw-menanti-keberangkatan/" target="_blank" rel="noopener">NTB) dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2023.
Penyerahan opini WTP ini dilakukan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK, Laode Nusriadi kepada Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaedah dan Penjabat Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi dalam rapat paripurna DPRD NTB di ruang rapat Paripurna DPRD NTB, Senin (10/06/24).
“Opini ini insyaallah akan menambah motivasi kami dan kepercayaan diri menjadi penyemangat yang kuat bagi kami untuk senantiasa terus melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah menjadi semakin baik di masa yang akan datang,” ungkap sasak/" target="_blank" rel="noopener">Miq Gita, sapaan akrab Penjabat Gubernur NTB.
Miq Gita menegaskan bahwa pengelolaan keuangan merupakan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat NTB. Oleh karena itu, dia meminta kepada pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat komitmen ini dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan amanah, integritas, dan komitmen yang tinggi sejalan dengan visi misi membangun NTB Emas 2045.
“Saya atas nama pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah turut serta berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik,” ungkap Miq Gita.
Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK, Laode Nusriadi, menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023.
“Kami memberikan apresiasi tinggi-tingginya kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat serta pihak lainnya yang terkait atas pencapaian tersebut sesuai hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023,” jelas Laode Nusriadi.
Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan empat hal, yaitu kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keempat adalah efektivitas sistem pengendalian interel.
Raihan opini WTP 13 kali berturut-turut ini menunjukkan komitmen dan kerja keras pemerintah Provinsi NTB dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.
