jurnalekbis.com/tag/bali/">Bali, Jurnalekbis.com-Penjabat (Pj) politik-jelang-pemilihan-gubernur-ntb-2024-potensi-kontestasi-head-to-head/" target="_blank" rel="noopener">Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, menghadiri Rapat Koordinasi bertajuk “Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara” pada Selasa (30/7/2024). Acara yang berlangsung di Pulau Dewata ini mempertemukan para pemangku kepentingan guna memastikan kesiapan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak mendatang.
Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, menyampaikan pesan penting kepada pemerintah daerah yang berperan sebagai fasilitator Pilkada. Ia menegaskan perlunya langkah-langkah strategis dari pemerintah daerah untuk mengoptimalkan perannya sebagai elemen pemerintahan terdekat yang berinteraksi langsung dengan penyelenggara Pilkada.
“Pemerintah daerah agar memberikan fasilitasi terhadap penyelenggara Pilkada supaya Pilkada dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan,” ungkap Hadi Tjahjanto dalam sambutannya.
Menko Polhukam juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan agar situasi tetap kondusif selama proses Pilkada. “Kita tingkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mensukseskan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Untuk menjamin pelaksanaan Pilkada yang aman dan damai, Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa netralitas TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah hal mutlak. “Penting menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN. Nilai-nilai netralitas harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu dan menjadi sebuah budaya serta kesadaran pribadi agar Pilkada dapat berkualitas dan berintegritas serta memiliki legitimasi di mata masyarakat,” jelas Hadi.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, juga menambahkan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan dan mengidentifikasi potensi permasalahan yang dapat menghambat penyelenggaraan Pilkada serentak di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
“Rapat ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan kemungkinan adanya potensi permasalahan yang dapat menghambat penyelenggaraan Pilkada serentak di wilayah Bali dan Nusa Tenggara,” ujar Mayjen Heri Wiranto.
Acara ini menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua pihak terkait untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada yang sukses dan demokratis. Diharapkan, dengan kerjasama yang baik dan koordinasi yang efektif, Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Bali dan Nusa Tenggara dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan sesuai harapan masyarakat.
Sebagai langkah konkret, setiap elemen yang terlibat dalam proses Pilkada diimbau untuk terus meningkatkan komunikasi dan saling berbagi informasi terkini guna mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin muncul di lapangan.
