Mataram, Jurnalekbis.com – Dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Otoritas Jasa Keuangan (2024/08/13/ojk-luncurkan-aturan-baru-untuk-dorong-penerbitan-obligasi-dan-sukuk-daerah/" target="_blank" rel="noopener">OJK) bersama industri jasa keuangan melakukan serangkaian sosialisasi dan edukasi ke desa-desa. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan, khususnya keuangan syariah, yang masih tergolong rendah dibandingkan dengan keuangan konvensional.
Menurut Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, survei literasi dan inklusi keuangan nasional menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan indonesia/">di Indonesia mencapai 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 72,02 persen. Meskipun angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara literasi dan inklusi keuangan di sektor konvensional dan syariah.
“Untuk keuangan konvensional, indeks literasi mencapai 65,08 persen dengan inklusi keuangan sebesar 73,55 persen. Namun, dalam hal keuangan syariah, indeks literasi hanya berada di angka 39,11 persen, sementara inklusi keuangan syariah baru mencapai 12,88 persen. Data ini menunjukkan bahwa pemahaman dan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah masih sangat terbatas,” uangkap Rudi Sulistyo, Rabu (14/8).
OJK NTB menyadari bahwa tantangan terbesar dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan berada pada masyarakat pedesaan, kelompok usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun, serta masyarakat dengan latar belakang pendidikan rendah (tamatan SD sederajat ke bawah). Kelompok lain yang juga memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang rendah adalah mereka yang tidak atau belum bekerja, pelajar/mahasiswa, petani, peternak, pekebun, nelayan, serta pekerja di sektor informal lainnya.
“Kami akan fokus pada edukasi dan sosialisasi keuangan di desa-desa dan kelompok masyarakat yang tingkat literasi dan inklusi keuangannya masih rendah,” ujar Rudi. Dengan fokus yang tepat sasaran ini, diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan dalam literasi dan inklusi keuangan, khususnya di kalangan masyarakat yang selama ini belum terjangkau.
Hingga 9 Agustus 2024, OJK NTB telah melaksanakan 68 kegiatan edukasi keuangan yang diikuti oleh 9.950 orang dari berbagai kabupaten/kota di NTB. Kegiatan ini melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga masyarakat desa, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai produk dan layanan keuangan.
Salah satu program unggulan yang diinisiasi oleh OJK NTB adalah NGERAOS SOLAH (Ngobrol Literasi Keuangan bersama OJK dan IJK), sebuah kolaborasi antara OJK dan pemerintah daerah dalam memberikan edukasi literasi keuangan kepada perangkat desa. Hingga saat ini, program ini telah menjangkau perangkat desa dari 152 desa dan 30 kecamatan di lima kabupaten/kota di NTB. Program ini bertujuan untuk membekali perangkat desa dengan pengetahuan yang memadai mengenai layanan keuangan, sehingga mereka dapat menjadi agen literasi keuangan di wilayah masing-masing.
Selain itu, OJK NTB juga menginisiasi berbagai program peluasan akses keuangan yang fokus pada pemberantasan praktik rentenir. Salah satu program yang telah berjalan dengan baik adalah Lotim Berkembang, yang bertujuan untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat dengan suku bunga rendah. Hingga saat ini, program ini telah menyalurkan dana sebesar Rp183,66 miliar kepada 13.563 nasabah.
Program lain yang patut diacungi jempol adalah Mawar Emas, yaitu kredit bergulir berbasis masjid yang realisasinya telah mencapai Rp3,754 miliar dengan 3.575 nasabah. Di Kota Mataram, program Harum Berseri juga berhasil menyalurkan kredit melawan rentenir sebesar Rp98 juta kepada 98 nasabah.
Literasi keuangan bukan hanya tentang pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga tentang kemampuan masyarakat dalam membuat keputusan keuangan yang bijak. Dengan literasi keuangan yang baik, masyarakat dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif, menghindari praktik-praktik keuangan yang tidak sehat, dan memanfaatkan layanan keuangan yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
OJK NTB berharap bahwa upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya di sektor syariah. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada akhirnya akan turut mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Provinsi NTB.
