Mataram, Jurnalekbis.com – Perum Bulog siap mengemban tugas besar dalam mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan pada tahun 2025. Dalam rangka mendukung agenda utama kabinet Prabowo-Gibran, yakni menciptakan kemandirian pangan indonesia/">di Indonesia, Bulog berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan para petani lokal. Senin (11/11)
Pimpinan Wilayah (Pimwil) Perum Bulog Nusa Tenggara Barat (NTB),Sri Muniati mengungkapkan bahwa sesuai arahan dari pusat, Bulog akan lebih intensif dalam menjalin kerjasama langsung dengan kelompok tani. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pasokan pangan yang cukup dari dalam negeri, sekaligus mendukung kesejahteraan para petani.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Pertanian untuk memastikan kesiapan kelompok tani dalam bermitra dengan Bulog,” jelasnya.
Melalui kerjasama ini, diharapkan para petani dapat menjadi prioritas dalam mendukung program penyerapan hasil pertanian di dalam negeri.
“Kami mendorong kelompok tani, terutama mereka yang telah menerima bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah, untuk turut berperan dalam menjaga stabilitas pasokan pangan nasional,” ujar Sri Muniati.
Agenda besar ini merupakan bagian dari asta cita atau delapan cita-cita yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satu tujuan utama dari program ini adalah untuk membuat para petani ‘tersenyum’ dengan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata melalui program swasembada pangan. Bulog sebagai perpanjangan tangan pemerintah di sektor pangan siap berperan aktif dalam mendukung tercapainya tujuan tersebut.
“Sudah memulai tahap komunikasi untuk memastikan kesiapan semua pihak, termasuk kelompok tani yang akan bermitra dengan Bulog. Pada prinsipnya, Bulog siap bekerjasama langsung dengan para petani untuk mendukung program swasembada pangan,” tambahnya.
Bulog NTB sendiri masih menunggu kepastian target pengadaan pangan yang akan diputuskan melalui rapat koordinasi nasional (Rakornas). Menurut informasi awal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bulog kemungkinan akan diminta menyiapkan hingga 2 juta ton cadangan pangan di akhir tahun.
“Target besar ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas pasokan dan harga pangan, serta membantu pengendalian inflasi di dalam negeri,” ucapnya.
Sri menjelaskan bahwa nantinya akan ada perhitungan yang lebih mendalam terkait kebutuhan penyaluran cadangan pangan pemerintah, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di pasaran.
“Kebutuhan penyerapan serta penyaluran pangan ini tentunya akan disesuaikan dengan target yang ditetapkan, baik untuk memenuhi cadangan pangan akhir tahun maupun kebutuhan penyaluran sepanjang tahun,” jelasnya.
Selain kerjasama dengan kelompok tani, Bulog juga berharap mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk merealisasikan target swasembada pangan pada 2025. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan berbagai bantuan, baik dalam bentuk fasilitas, sarana, maupun dukungan regulasi, agar Bulog dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.
Sri Muniati optimis bahwa dengan kolaborasi antara Bulog, pemerintah daerah, dan kelompok tani, NTB mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian swasembada pangan nasional.
“Kami berharap, dukungan dari pemerintah daerah dapat terealisasi pada tahun 2025, sehingga sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan para petani dapat terlaksana dengan baik,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari mandatnya, Bulog terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di pasaran, khususnya komoditas beras yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Dengan adanya cadangan pangan yang mencukupi, Bulog diharapkan dapat mengantisipasi fluktuasi harga pangan akibat perubahan cuaca, bencana alam, atau kendala distribusi.
Penyerapan hasil pertanian dari dalam negeri juga diyakini dapat mengurangi ketergantungan pada impor, sehingga Indonesia bisa lebih mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Langkah ini merupakan salah satu strategi yang akan membantu mengurangi tekanan terhadap harga pangan di dalam negeri.
