Lombok Tengah, Jurnalekbis.com – Wacana pergantian Komisaris dari unsur daerah di tubuh PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mulai mencuat. Salah satu suara yang mengemuka adalah Dian Sandi Utama (DSU), tokoh muda dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. DSU mengusulkan agar H. Irzani, yang telah menjabat sebagai Komisaris sejak 2020, segera diganti untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dan mempercepat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Dalam keterangannya kepada media, DSU menjelaskan bahwa pergantian Komisaris ITDC dari unsur daerah adalah langkah wajar setelah H. Irzani menjabat selama lima tahun. Menurutnya, jabatan tersebut harus dirotasi demi menyegarkan visi dan strategi pengembangan kawasan pariwisata Mandalika.
“Saya rasa sudah saatnya H. Irzani diganti. Beliau sudah menjabat selama 5 tahun sebagai Komisaris ITDC, menggantikan Lalu Gita Aryadi pada Februari 2020 lalu,” ungkap DSU saat ditemui di salah satu tongkrongan di Mataram, Selasa (10/12).
DSU menilai peran seorang Komisaris dari unsur daerah sangat strategis, terutama dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Namun, ia menyebut bahwa peran tersebut belum dimaksimalkan selama masa jabatan H. Irzani, sehingga banyak aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan dengan baik.
Salah satu isu utama yang diangkat DSU adalah kisruh pembebasan lahan di kawasan Mandalika. Menurutnya, sejumlah masalah yang berkaitan dengan kepemilikan lahan hingga saat ini belum terselesaikan secara tuntas. Hal ini, kata DSU, memerlukan pendekatan yang lebih komunikatif dan memahami karakter masyarakat setempat.
“Hingga hari ini masih ada problem yang belum tuntas. Itu membutuhkan figur yang mampu melakukan pendekatan dengan baik,” ujar DSU.
Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini ada ketidakharmonisan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang diterapkan ITDC. Hal ini dianggap menghambat percepatan pembangunan kawasan Mandalika yang telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata prioritas nasional.
DSU menyoroti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Agustus 2020 lalu. Saat itu, meskipun terjadi perombakan di jajaran direksi dan komisaris ITDC, nama H. Irzani tetap dipertahankan. DSU memandang bahwa masa jabatan H. Irzani selama lima tahun, yang akan genap pada Februari 2025, merupakan momentum yang tepat untuk melakukan rotasi jabatan.
“Dulu memang ada RUPSLB oleh Menteri BUMN pada Agustus 2020, namun nama H. Irzani tetap bertahan. Maka, saya rasa sudah wajar jika kini masyarakat mulai mengusulkan pergantian beliau,” jelasnya.
Menurut DSU, keberadaan Komisaris dari unsur daerah tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat setempat.
DSU menyerukan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC untuk mempertimbangkan pergantian Komisaris dari unsur daerah. Ia berharap posisi tersebut diisi oleh figur yang tidak hanya memahami kondisi lapangan, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan masyarakat.
“Kami ingin figur yang bisa menjembatani kepentingan masyarakat dan daerah dengan pembangunan kawasan. Ini demi percepatan pengembangan Mandalika ke depannya,” tegas DSU.
Ia juga menyebut bahwa tokoh masyarakat dari Lombok Tengah memiliki aspirasi yang sama, yaitu pergantian Komisaris ITDC agar pembangunan kawasan Mandalika dapat lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan lokal.
KEK Mandalika, sebagai salah satu proyek strategis nasional, memiliki tantangan besar dalam pengembangannya. Selain kendala teknis seperti pembebasan lahan, ada pula tantangan sosial terkait keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan.
Menurut DSU, pemahaman terhadap karakter masyarakat lokal menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan kawasan ini. Ia menilai bahwa sosok Komisaris dari unsur daerah harus memiliki pendekatan yang lebih humanis dan inklusif untuk meredam potensi konflik yang dapat menghambat pembangunan.
