Lombok Timur, Jurnalekbis.com — Ratusan tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Lombok Timur melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Lombok Timur pada Rabu (8/1). Aksi ini menjadi puncak kekecewaan mereka terhadap ketidakjelasan status kepegawaian dan hak-hak yang belum terpenuhi, meskipun telah mengabdi selama belasan tahun.
Para tenaga honorer Pol PP yang telah mengabdi antara 7 hingga 17 tahun menyuarakan kekecewaan mereka karena hingga kini belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu, mereka juga menuntut pembayaran gaji yang tertunda dan tunjangan turjawali (tugas jaga malam) yang belum dibayarkan selama bertahun-tahun, dengan nominal mencapai Rp600.000 hingga Rp700.000 per bulan.
“Saya pribadi sudah 15 tahun mengabdi, namun belum juga terangkat menjadi ASN atau PPPK,” ungkap Aswani Koordinator aksi.
Aswani juga menyoroti seleksi PPPK tahun 2024 yang hanya membuka kuota untuk 70 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 24 orang yang lulus, dan hanya 15 orang di antaranya berasal dari Pol PP. Hal ini memicu kecurigaan adanya kejanggalan dalam proses seleksi.
“Kami dijanjikan akan diprioritaskan, namun kenyataannya yang lulus justru orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat,” katanya.
Ia menuduh adanya “permainan” dalam proses seleksi PPPK, termasuk pemberian rekomendasi khusus kepada beberapa peserta. Para tenaga honorer Pol PP menuntut transparansi dalam proses seleksi dan kejelasan mengenai siapa saja yang lolos dan alasannya.
Berdasarkan data, jumlah tenaga honorer Pol PP di Lombok Timur mencapai 750 orang. Banyak di antara mereka yang telah mengabdi selama lebih dari satu dekade tanpa kejelasan status kepegawaian. Situasi ini menambah frustrasi dan kekecewaan, terutama mengingat tuntutan untuk pembayaran hak-hak mereka yang belum terpenuhi.
“Kami menuntut agar pemerintah daerah segera memberikan penjelasan mengenai status kami, serta memberikan transparansi terkait seleksi PPPK,” tegas Aswani.
Ia juga memperingatkan bahwa jika tuntutan mereka tidak diindahkan, aksi unjuk rasa akan terus berlanjut dengan skala yang lebih besar. Para tenaga honorer berharap pemerintah dan DPRD Lombok Timur mendengar suara mereka dan segera memberikan solusi atas permasalahan yang telah berlangsung lama ini.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Lombok Timur belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan para tenaga honorer Pol PP. Para pengunjuk rasa berharap agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini.
