Mataram, Jurnalekbis.com – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengawali pelaksanaan anggaran tahun 2025 dengan menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Semester I 2025. Acara ini berlangsung di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram, dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, beserta para pejabat KPPN dan perwakilan Satuan Kerja (Satker) di wilayah NTB. Rabu ( 22/1).
Dalam sambutannya, Ratih Hapsari Kusumawardani menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang adaptif dan tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa APBN tahun ini dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, mendorong inklusivitas, dan memastikan keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan global, seperti konflik regional yang berdampak pada perekonomian nasional.
“Pengelolaan APBN harus mampu menghadapi tantangan global dengan pendekatan yang lebih fleksibel namun tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Ratih.
Ratih juga menyoroti pentingnya sinergi antara Satuan Kerja (Satker) dan Bendahara Umum Negara (BUN) dalam pelaksanaan anggaran. Hal ini tercermin dari keberhasilan wilayah NTB dalam mencapai nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang tinggi selama tiga tahun terakhir.
“Pejabat perbendaharaan memiliki peran vital dalam memastikan kegiatan perekonomian tetap berjalan dan momentum pembangunan terus terjaga,” tambahnya.
Sebagai bentuk apresiasi, Kanwil DJPb memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja dengan kinerja terbaik dalam delapan kategori. Penghargaan ini mencakup Satker Pagu Kecil, Satker Pagu Sedang, Satker Pagu Besar, dan Satker Pembina Terbaik.
Langkah ini diharapkan dapat memotivasi seluruh Satker di NTB untuk terus meningkatkan kinerja mereka dalam pengelolaan anggaran.
Data alokasi APBN 2025 untuk Provinsi NTB menunjukkan angka Rp27,02 triliun. Rincian anggaran meliputi Rp7,13 triliun untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Rp20,07 triliun untuk Transfer ke Daerah (TKD). Namun, Ratih mengingatkan bahwa angka ini dapat berubah berdasarkan kinerja fiskal dan pertumbuhan ekonomi.
“Pagu anggaran bukanlah angka tetap. Kinerja fiskal dan dinamika pertumbuhan ekonomi akan memengaruhi penyesuaian alokasi anggaran,” jelas Ratih.
Ratih juga menyampaikan arahan dari Presiden Joko Widodo terkait pelaksanaan APBN 2025. Arahan tersebut mencakup beberapa poin penting, seperti Pengelolaan anggaran yang prudent dan efisien, Pengurangan pengeluaran non-prioritas, Sinergi kebijakan fiskal dan moneter, Reformasi subsidi dan perlindungan sosial, Digitalisasi tata kelola pemerintahan,Penundaan kontrak untuk kegiatan non-urgensi dan Identifikasi anggaran prioritas dan non-prioritas.
Sebagai penutup, Ratih menegaskan komitmen Kanwil DJPb NTB untuk menjaga integritas melalui penolakan gratifikasi. Ia juga mengingatkan bahwa seluruh layanan Kanwil DJPb dan KPPN bebas biaya. Masyarakat diimbau untuk melaporkan segala bentuk penyimpangan melalui saluran pengaduan resmi keuangan/">Kementerian Keuangan.
“Kami berkomitmen untuk menjaga profesionalisme dan transparansi dalam pelayanan publik. Gratifikasi adalah bentuk pelanggaran integritas yang tidak dapat ditoleransi,” tegas Ratih.
