Mataram, Jurnalekbis.com – Nusa Tenggara Barat (NTB) kini memasuki babak baru dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru. Namun, tantangan besar menanti di depan mata. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB menyoroti sejumlah permasalahan krusial yang harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Dari aktivitas tambang ilegal, isu pendidikan, kerusakan lingkungan, hingga kasus korupsi yang mencuat, semua menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemimpin baru NTB.
Aktivitas pertambangan ilegal masih menjadi ancaman serius di NTB, terutama di sumbawa/">Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Sekotong, Lombok Barat. Salah satu titik rawan berada di Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, di mana tambang liar yang sempat ditutup kini diduga kembali beroperasi dengan modus baru. Dampaknya kian mengkhawatirkan, khususnya terhadap kawasan konservasi Danau Lebo yang menjadi sumber kehidupan bagi ribuan warga.
Ketua Umum KAMMI NTB, Irwan, mendesak pemerintah daerah untuk mengambil tindakan tegas. “Kami meminta Pemprov NTB dan DPRD NTB untuk tidak tinggal diam. Tambang ilegal ini telah merusak lingkungan dan mengancam masa depan masyarakat,” tegasnya.
Hal yang sama juga terjadi di Sekotong, Lombok Barat. Aktivitas pertambangan ilegal yang masih berlangsung di sana mencemari sumber air dan merusak ekosistem. Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat sekitar.
Masalah pendidikan di NTB juga masih menjadi tantangan besar. Tingginya angka putus sekolah, rendahnya kualitas pendidikan, dan kurangnya fasilitas pendidikan menjadi permasalahan utama. Data menunjukkan bahwa di Kabupaten Sumbawa Barat, 11,78% warga tidak berijazah SD, sementara 25,52% hanya tamat SD atau sederajat.
Selain itu, rapor pendidikan NTB menunjukkan dominasi warna oranye dan merah, menandakan bahwa banyak masalah serius yang belum terselesaikan. Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta dugaan pungutan liar dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi sorotan. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pengelolaan DAK Dikbud NTB sudah terbatas dan dikorosi oleh praktik-praktik yang tidak transparan.
“Kita tidak bisa membiarkan generasi NTB kehilangan masa depan mereka hanya karena kesalahan dalam tata kelola pendidikan. Pemprov NTB harus segera membenahi sistem pendidikan secara menyeluruh,” ujar Yudis, Kabid Kebijakan Publik KAMMI NTB.
Selain tambang ilegal, NTB juga menghadapi ancaman besar dari sisi lingkungan. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan perambahan hutan ilegal telah menyebabkan 67% kawasan hutan di NTB mengalami kerusakan. Dampaknya semakin terasa dengan meningkatnya frekuensi banjir di Pulau Sumbawa serta abrasi yang mengancam pesisir dan pulau-pulau kecil.
Persoalan sampah juga belum tertangani dengan baik. Sungai-sungai di NTB kini tercemar mikroplastik, dan sistem pengelolaan sampah yang buruk menyebabkan sampah meluber ke aliran sungai, memperparah dampak lingkungan.
“Kerusakan lingkungan bukan hanya tentang bencana hari ini, tetapi ancaman bagi generasi mendatang. Jika tidak ada langkah konkret, NTB akan terus menghadapi bencana yang lebih parah,” tegas Irwan.
Permasalahan korupsi di NTB semakin menjadi sorotan, terutama setelah mantan Sekretaris Daerah NTB, Rosiady Sayuti, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan NTB Convention Center (NCC). Kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp 15,2 miliar.
“Kita butuh pemimpin yang bersih dan berani memberantas korupsi, bukan sekadar janji. Kasus ini harus menjadi pengingat bagi Pemprov NTB yang baru untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran,” kata Yudis.
KAMMI NTB berharap Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dapat membawa perubahan nyata bagi NTB. Persoalan tambang ilegal, pendidikan, lingkungan, dan korupsi bukanlah hal sepele yang bisa diabaikan.
“Kami ingin melihat langkah konkret, bukan hanya pernyataan tanpa aksi. Masyarakat NTB menunggu perubahan dan keadilan,” pungkas Irwan.
Dengan situasi yang semakin mendesak, KAMMI NTB menegaskan akan terus mengawal kebijakan Pemprov NTB demi terwujudnya pembangunan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat NTB.
