Lombok Timur, Jurnalekbis.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur berencana mengalokasikan dana sebesar Rp 40 miliar untuk program Bantuan Sosial (Bansos) yang akan disalurkan kepada sekitar 273 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini merupakan inisiatif dari Bupati Haerul Warisin dan Wakil Bupati Edwin Hadiwijaya. Namun, rencana ini mendapat perhatian khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, terutama terkait transparansi dan mekanisme penyaluran bansos.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, amrullah/">Ahmad Amrullah, mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai skema pengalokasian dan dasar penentuan penerima bansos yang berbasis kecamatan. Data yang diterima menunjukkan distribusi KPM per kecamatan, antara lain:
- Kecamatan Keruak: 11.000 KPM
- Sakra: 10.000 KPM
- Terara: 15.000 KPM
- Sikur: 21.000 KPM
- Masbagik: 22.500 KPM
- Sukamulia: 6.000 KPM
- Selong: 17.000 KPM
- Pringgabaya: 22.000 KPM
- Aikmel: 10.000 KPM
- Sambalia: 6.500 KPM
- Montong Gading: 6.500 KPM
- Pringgasela: 13.000 KPM
- Suralaga: 9.000 KPM
- Wanasaba: 12.000 KPM
- Sembalun: 3.000 KPM
- Suela: 12.000 KPM
- Labuhan Haji: 12.000 KPM
- Sakra Timur: 8.000 KPM
- Sakra Barat: 9.000 KPM
- Jerowaru: 12.000 KPM
- Lenek: 4.000 KPM
Amrullah mempertanyakan dasar pengalokasian jumlah bansos berbasis kecamatan ini. “Dasar pengalokasian jumlah bansos berbasis kecamatan ini apa? Dari mana persentasenya muncul? Kalau jumlah penduduk sepertinya tidak proporsional. Perlu dicek lagi penerimanya berbasis by name by address. Jangan sampai salah sasaran. Problem bansos kita dari dulu seperti itu,” ujarnya pada Jumat (28/2/2025).
Anggota DPRD dari daerah pemilihan II Lombok Timur ini menekankan pentingnya transparansi dari Pemkab dalam menjelaskan data penerima bansos kepada publik. Hal ini dianggap krusial untuk mengajak partisipasi semua pihak dalam mengawal pendistribusian bansos agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Kami berpesan agar Pemkab lebih teliti dalam menentukan sasaran penerima bansos. Jangan sampai ini jadi polemik di masyarakat,” tegas Amrullah.
Selain itu, Amrullah menilai bahwa alokasi dana sebesar Rp 40 miliar untuk bansos terlalu besar, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah. Ia mengingatkan bahwa belanja pemerintah pasti akan terganggu dan meminta Pemkab untuk melihat kembali postur fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Bupati dan Wakil Bupati mesti ingat, kita tengah berada dalam situasi yang cukup sulit imbas efisiensi anggaran. Belanja pemerintah pasti terganggu. Lihat lagi postur fiskal APBD,” ujarnya.
Amrullah juga mengingatkan bahwa program bansos bukanlah solusi jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan. Ia berharap Pemkab Lombok Timur lebih fokus pada program yang berkesinambungan dan memiliki dampak jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.
“Bansos ini bukan program jangka panjang, dampaknya hanya sesaat. Kita ingatkan, karena ini awal pemerintahan pemimpin baru agar jangan malah latah dengan program-program yang demikian,” tambahnya.
Dalam jangka panjang, pemberian bansos seringkali tidak berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir 2024, angka kemiskinan di Lombok Timur berada di angka 14,51 persen atau setara dengan sekitar 185 ribu penduduk. Amrullah mempertanyakan bagaimana bansos yang akan dibagikan kepada 273 ribu penerima ini dapat tepat sasaran, mengingat jumlah penduduk miskin yang tercatat lebih rendah.
“Ini bansos yang akan dibagi kepada 273 ribu penerima, sedangkan penduduk miskin kita saja segitu, kemana saja sasarannya? Jangan nanti malah bagi-bagi buat tim sukses,” tegasnya.
Amrullah juga menyoroti pentingnya skala prioritas dalam penganggaran, terutama di bidang infrastruktur.
