Mataram, Jurnalekbis.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB 2025. Acara bertema “Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi dalam Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Mewujudkan pangan/">Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan” ini berlangsung di Gedung Serba Guna Bank Indonesia NTB pada Jumat (7/3/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan prioritas utama pemerintah daerah. Beliau mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, komunikasi intensif telah dilakukan dengan Asisten, Kepala Biro Ekonomi, dan Kepala perdagangan/">Dinas Perdagangan untuk merumuskan langkah-langkah intervensi yang efektif dalam mengendalikan inflasi di NTB.
“Saya bahkan beberapa hari terakhir berkomunikasi dengan Asisten, Karo Ekonomi, Kepala Dinas Perdagangan mengenai langkah-langkah intervensi apa yang kita lakukan dalam waktu dekat, untuk mengendalikan inflasi,” tuturnya.
Gubernur juga menyoroti bahwa subsidi pangan adalah praktik umum di seluruh dunia untuk menjamin ketahanan pangan. Beliau menekankan bahwa urusan pangan adalah hal yang sangat penting dan harus ditangani dengan serius, layaknya menghadapi situasi perang.
Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, menambahkan bahwa subsidi pangan menjadi perhatian utama pemerintah provinsi. Beliau menyoroti bahwa di beberapa negara maju, harga beras lebih murah dibandingkan dengan Indonesia karena adanya subsidi yang signifikan.
“Ini adalah aspek yang sangat penting, kalau negara maju saja berani mensubsidi, petaninya juga mendapat subsidi kebutuhan pangannya. Saya tidak masalah untuk mengalokasi anggaran untuk mengintervensi, sejauh kita memiliki data yang akurat, sehingga kita bisa mengambil keputusan, kemana arah intervensi akan kita lakukan. Setiap sen yang kita keluarkan untuk intervensi betul-betul memiliki dampak, baik itu kepada petani dan konsumen,” jelasnya.
Asisten II Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam pengendalian inflasi. Beliau menekankan peran serta Satgas Ekonomi Daerah, pengendalian arus barang, dan pelaksanaan pasar/">operasi pasar sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Dengan memperkuat peran serta Satgas Ekonomi Daerah, pengendalian arus barang, operasi pasar dan lain-lain, hal ini bertujuan agar ekonomi daerah tetap terjaga,” pungkasnya.
Subsidi pangan merupakan instrumen penting dalam kebijakan pertanian di banyak negara. Negara-negara maju, seperti anggota G8, seringkali memberikan subsidi yang signifikan kepada sektor pertanian mereka. Subsidi ini mencakup dukungan harga, bantuan langsung, dan bantuan pasokan, yang bertujuan untuk melindungi petani dan memastikan kestabilan harga pangan.
Di Indonesia, kebijakan subsidi pangan juga diterapkan untuk mendukung petani dan menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan petani dan konsumen, serta memastikan bahwa subsidi yang diberikan tepat sasaran dan efektif.
Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program makanan gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil sebagai upaya meningkatkan gizi dan mendukung ketahanan pangan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak-anak, serta mendukung perekonomian lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani lokal.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan impor sapi indukan untuk mendukung program makanan sekolah gratis. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daging dan susu dalam program tersebut, serta meningkatkan produksi ternak nasional dalam jangka panjang.
