Lombok Barat, Jurnalekbis.com – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, dalam pertemuan dengan Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, dan Wakil Bupati Lombok Barat di Kantor Bupati pada Kamis (27/3/2025).
Rudi Sulistyo menyampaikan bahwa peran OJK di daerah tidak hanya sebatas menjaga stabilitas sektor keuangan dan melindungi konsumen, tetapi juga bersinergi erat dengan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Koordinasi OJK dengan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam mendorong penguatan BUMD di sektor keuangan, sehingga lebih berperan dalam pengembangan ekonomi daerah. OJK juga mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Rudi Sulistyo.
Lebih lanjut, Rudi Sulistyo memaparkan bahwa sinergi antara OJK NTB dan Pemkab Lombok Barat juga akan difokuskan pada pendalaman akses keuangan masyarakat. Hal ini akan diwujudkan melalui kolaborasi proaktif dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
Mengacu pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2023, indeks literasi dan inklusi keuangan nasional masing-masing berada di angka 65,43 persen dan 75,02 persen. OJK NTB menyadari bahwa tingkat kemiskinan di suatu daerah berkorelasi erat dengan terbatasnya akses keuangan masyarakat.
“Tingkat kemiskinan di daerah berkorelasi dengan terbatasnya akses keuangan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan inovasi penguatan dan pendalaman akses keuangan, diantaranya melalui sinergi para pihak dalam wadah TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah),” jelas Rudi Sulistyo.
Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan OJK NTB dalam upaya penguatan BUMD sektor keuangan di wilayahnya, khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
“BPR harus menjaga performance, dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Lalu Ahmad Zaini.
Beliau juga memaparkan potensi komoditas unggulan Lombok Barat seperti buah manggis, serta potensi pengembangan ekonomi di wilayah Sekotong yang memiliki daya tarik pariwisata yang signifikan.
Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat Lombok Barat yang tergolong non-bankable dan rentan terjerat praktik rentenir. Untuk mengatasi masalah ini, Pemkab Lombok Barat menggagas program Modal Usaha Tanpa Bunga, yang selaras dengan program tematik TPAKD yaitu Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).
Pertemuan antara OJK NTB dan Pemkab Lombok Barat diakhiri dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Lombok Barat dan Direksi BPR terkait program Modal Usaha Tanpa Bunga. Program ini diharapkan dapat membebaskan pelaku usaha mikro kecil (UMK) dari jerat rentenir dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Lombok Barat.
Upaya OJK NTB dan Pemkab Lombok Barat dalam memperkuat BUMD dan meningkatkan akses keuangan masyarakat memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi fiskal daerah dan potensi sektor pariwisata di NTB.
Data Regional Fiscal in Brief Februari 2025 menunjukkan bahwa NTB masih menghadapi tantangan fiskal, termasuk perlambatan ekspor. Dalam konteks ini, penguatan BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan peningkatan akses keuangan bagi UMKM dapat menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, Lombok Barat memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, terutama di wilayah Sekotong. Peningkatan akses keuangan bagi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat di sekitar kawasan wisata dapat mendukung pengembangan infrastruktur pariwisata, peningkatan kualitas layanan, dan penciptaan lapangan kerja.
Momentum pembukaan kembali Taman Nasional rinjani/">Gunung Rinjani pada 3 April 2025 juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata di seluruh NTB, termasuk Lombok Barat. Ketersediaan akses keuangan yang mudah dan terjangkau bagi pelaku usaha dan masyarakat akan semakin memperkuat ekosistem pariwisata daerah.
Sinergi antara OJK NTB dan Pemkab Lombok Barat merupakan langkah positif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor keuangan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Program Modal Usaha Tanpa Bunga dan fokus pada peningkatan literasi serta inklusi keuangan diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam memberantas praktik rentenir dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Lombok Barat.
