Lombok Barat, Jurnalekbis.com – Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, angkat bicara terkait kasus pecabulan dan persetubuhan yang dilakuakn oleh berinisial AF “Walid Lombok” salah seorang Ketua Yayasan satu pondok pesantren (ponpes) di wilayah Kecamatan Gunung Sari kabupaten Lombok Barat. Dalam pernyataan tegasnya, Bupati Zaini menekankan bahwa insiden tersebut merupakan kesalahan individu dan tidak mencerminkan sistem pendidikan di pesantren secara keseluruhan.
“Ini kesalahan oknum, bukan sistemnya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa merusak kondusifitas, karena yang bersangkutan juga sudah ditahan,” ujar Bupati Zaini, Sabtu (26/4/2025).
Pernyataan ini disampaikan menyusul mencuatnya kabar dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum terhadap santri di sebuah ponpes. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat bergerak cepat merespons isu ini, menunjukkan komitmen untuk melindungi para santri dan menjaga iklim pendidikan yang aman dan kondusif.
Lebih lanjut, Bupati Zaini mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya korban lain dalam kasus ini. Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkab Lombok Barat dalam menangani kasus ini secara komprehensif dan memberikan dukungan penuh kepada para korban.
“Kita juga sudah mapping, kalau diindikasikan ada korban, kita minta pemetaan. Kita akan melakukan pendampingan,” tegasnya.
Bupati Zaini juga mengapresiasi langkah cepat aparat keamanan dalam menangani laporan terkait dugaan kekerasan tersebut. Penangkapan terduga pelaku dinilai sebagai tindakan tegas yang menunjukkan komitmen penegak hukum dalam memberantas segala bentuk kekerasan, khususnya di lingkungan pendidikan.
“Dan tentu kita mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh pihak keamanan,” kata Bupati Zaini.
Menyikapi keresahan para wali santri, Bupati Zaini mengimbau agar mereka tidak terprovokasi dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada pihak berwajib. Ia meyakinkan bahwa Pemkab Lombok Barat akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
“Untuk wali santri, kami berharap jangan ada terprovokasi. Semua kita serahkan kepada pihak berwajib yang sedang ditangani,” pintanya.
Tidak hanya fokus pada penanganan kasus secara hukum, Pemkab Lombok Barat juga memikirkan keberlangsungan pendidikan para santri yang terdampak. Bupati Zaini menyatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Barat untuk mencari solusi terbaik bagi para siswa yang masih bersekolah di ponpes tersebut.
“Kami juga akan melakukan rapat dengan Depag untuk murid-murid yang masih sekolah, untuk kita carikan solusinya. Tidak boleh sekolahnya putus, dan korban mungkin nanti ada pendampingan,” jelasnya.
Langkah ini menunjukkan perhatian Pemkab Lombok Barat terhadap hak pendidikan anak-anak dan upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari kasus ini terhadap proses belajar mengajar.
Bupati Zaini juga menekankan pentingnya mengambil pelajaran berharga dari kejadian ini. Ia berharap, ke depan, langkah-langkah pencegahan dapat diperkuat agar kasus serupa tidak terulang kembali di lingkungan pendidikan di Lombok Barat.
“Pasti dalam proses kejadian itu, kita akan ambil pembelajaran,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Lombok Barat telah menggelar rapat dengan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Barat untuk membahas langkah-langkah konkret yang perlu diambil. Salah satu fokus utama dalam rapat tersebut adalah melakukan pemetaan yang lebih mendalam terkait potensi dampak kasus ini dan merumuskan langkah-langkah antisipasi ke depan.
“Kita juga sudah rapat dengan Kakan Depag, mengumpulkan untuk melakukan mapping. Tentu dari kejadian ini, pasti Kakan Depag sudah punya pola ke depan untuk mengantisipasi,” pungkas Bupati Zaini.
Kasus dugaan kekerasan di lingkungan pesantren ini menjadi perhatian serius Pemkab Lombok Barat. Dengan respons cepat dan langkah-langkah konkret yang diambil, diharapkan kasus ini dapat segera diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hak-hak para santri dapat terlindungi. Pemkab Lombok Barat berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh peserta didik di wilayahnya.
