Mataram, Jurnalekbis.com – Gelombang keprihatinan atas berbagai persoalan pelik yang membelit Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai puncaknya hari ini. Massa aksi mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) se-NTB menggelar aksi demonstrasi besar-besaran bertajuk “NTB DARURAT”. Aksi long march yang dimulai dari titik kumpul, menyisir jalanan menuju Gedung DPRD NTB, dan berakhir di depan Kantor Gubernur NTB ini menjadi penanda betapa seriusnya keresahan kaum muda terhadap kondisi daerah.
Pantauan di lapangan menunjukkan, massa aksi yang didominasi jaket berwarna putih khas KAMMI ini bergerak dengan tertib namun penuh semangat. Mereka membawa sejumlah poster dan spanduk bertuliskan berbagai tuntutan, mulai dari isu lingkungan, keadilan sosial, stabilitas ekonomi, hingga persoalan kebijakan publik yang dianggap memberatkan masyarakat.
Gedung DPRD NTB menjadi tujuan pertama dalam aksi “NTB DARURAT” ini. Di depan gedung wakil rakyat tersebut, perwakilan KAMMI secara bergantian menyampaikan orasi yang lantang. Mereka menyuarakan kekecewaan dan keprihatinan mendalam terhadap berbagai permasalahan yang dinilai telah mencapai titik “darurat” di NTB.
“Kami datang ke sini bukan untuk sekadar berteriak. Kami membawa kajian mendalam, data dan fakta yang menunjukkan bahwa NTB sedang tidak baik-baik saja,” ujar Irwan, Koordinator Umum aksi.
Adapun tuntutan resmi yang disuarakan KAMMI kepada DPRD NTB meliputi beberapa poin krusial. Mereka mendesak para wakil rakyat untuk bersikap tegas terhadap Undang-Undang TNI dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang dinilai kontroversial. Selain itu, KAMMI juga menuntut percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah konkret dalam memberantas korupsi.
Tak hanya isu nasional, KAMMI NTB juga menyoroti isu kemanusiaan global. Mereka mendesak DPRD dan Gubernur NTB untuk segera mengeluarkan pernyataan dukungan konkret terhadap perjuangan rakyat Palestina melalui penerbitan surat edaran resmi. Solidaritas terhadap Palestina menjadi salah satu agenda penting yang dibawa oleh para mahasiswa ini.
Setelah berorasi cukup lama, perwakilan massa aksi diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD NTB untuk melakukan dialog singkat. Hasil dari pertemuan tersebut membuahkan kesepakatan untuk mengadakan audiensi resmi antara pimpinan DPRD NTB dan KAMMI se-NTB pada tanggal 3 Mei 2025 mendatang. Audiensi ini diharapkan menjadi forum untuk membahas secara lebih mendalam pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh para mahasiswa.
Usai menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD NTB, massa aksi “NTB DARURAT” tidak berhenti. Massa aksi melanjutkan long march menuju Kantor Gubernur NTB dengan semangat yang tetap membara. Di depan kantor pusat pemerintahan Provinsi NTB tersebut, tuntutan yang sama kembali disuarakan dengan harapan dapat didengar langsung oleh Gubernur NTB.
Di Kantor Gubernur, masa aksi mahasiswa diterima oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi NTB. Dalam pertemuan singkat, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menyatakan komitmen untuk menjadwalkan pertemuan antara Gubernur NTB dengan perwakilan KAMMI se-NTB dalam waktu maksimal satu minggu sejak hari aksi. Janji ini disambut dengan harapan oleh para mahasiswa agar ada tindak lanjut nyata dari pihak eksekutif.
Koordinator Umum aksi, Irwan, dalam keterangannya kepada media menegaskan bahwa KAMMI se-NTB tidak akan berhenti begitu saja. Mereka akan terus mengawal janji-janji yang telah dilontarkan oleh pihak DPRD maupun Pemerintah Provinsi NTB.
“Kami akan terus memantau dan mengawasi perkembangan tindak lanjut dari audiensi dan pertemuan yang telah dijanjikan. Jika dalam rentang waktu yang telah disepakati tidak ada realisasi nyata, KAMMI se-NTB siap untuk kembali turun ke jalan dengan massa yang jauh lebih besar,” tegas Irwan dengan nada penuh keyakinan.
Aksi “NTB DARURAT” ini, lanjut Irwan, merupakan wujud nyata dari komitmen KAMMI se-NTB dalam mengawal kepentingan rakyat dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tetap berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat NTB. Mereka berharap, suara yang telah mereka sampaikan hari ini dapat menjadi perhatian serius bagi para pemangku kebijakan di NTB.
