Lombok Barat, Jurnalekbis.com – Upaya memperkuat sinergi antara lembaga pemasyarakatan dan aparat kepolisian terus digencarkan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu bentuk nyata kolaborasi ini terlihat dalam kunjungan resmi Kalapas Kelas IIA Lombok Barat, M. Fadli, bersama sejumlah pejabat struktural ke Mapolres Lombok Barat, pada Rabu, 14 Mei 2025.
Kunjungan tersebut bukan hanya sekadar silaturahmi, tetapi menegaskan komitmen kuat kedua institusi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, khususnya di dalam Lapas dan wilayah sekitarnya.
Dalam pertemuan hangat yang berlangsung di ruang kerja Kapolres Lombok Barat AKBP Yasmara Harahap, SIK, Kalapas M. Fadli menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi yang telah terjalin selama ini. Ia menilai, peran aktif kepolisian dalam mendukung keamanan dan pengawasan di lingkungan Lapas sangat krusial dan patut diapresiasi.
“Apresiasi kami setinggi-tingginya kepada Polres Lobar atas kerjasama yang telah terlaksana, seperti bantuan pengawalan, kegiatan sambang, dan kontrol keamanan dan ketertiban di Lapas,” ujar Kalapas Fadli.
Tak hanya itu, Fadli menegaskan bahwa semangat kolaborasi antara Aparat Penegak Hukum (APH) harus terus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi nasional dalam membangun sistem keamanan yang holistik dan preventif.
“Sinergi dan kolaborasi yang sudah terjalin baik selama ini menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, baik di dalam Lapas maupun di sekitarnya,” tambahnya.
Sementara itu, Kapolres Lombok Barat AKBP Yasmara Harahap menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen Polres Lobar untuk terus mendukung program-program keamanan yang diinisiasi oleh Lapas Kelas IIA Lombok Barat. Menurutnya, sinergitas antara kepolisian dan lembaga pemasyarakatan merupakan bagian integral dari upaya menciptakan situasi kondusif di masyarakat.
“Kami menyadari bahwa stabilitas di dalam maupun di luar Lapas sangat berpengaruh terhadap situasi keamanan di masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dan kerja sama yang baik antara Lapas dan Polri akan terus kami tingkatkan,” kata Yasmara.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pengelolaan narapidana, yang perlu didukung oleh sistem pengawasan dan pengamanan yang terintegrasi.
Kunjungan Kalapas Lombok Barat ini juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi teknis, terutama dalam hal pengamanan narapidana yang memiliki risiko tinggi, penanganan insiden di dalam lapas, hingga pemantauan terhadap potensi gangguan kamtibmas yang berasal dari luar tembok lembaga pemasyarakatan.
Hal ini selaras dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mendorong kolaborasi lintas sektoral untuk menyelesaikan berbagai tantangan dalam bidang keamanan.
Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Mataram, Dr. I Gede Artha, sinergi antar-instansi penegak hukum seperti ini sangat penting, terutama di tengah dinamika sosial yang kompleks.
“Kolaborasi antara Lapas dan Polres menjadi contoh konkret bagaimana dua institusi dengan mandat yang berbeda bisa bekerja sama untuk satu tujuan yang sama: keamanan dan ketertiban masyarakat,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga mendiskusikan beberapa aspek teknis, seperti peningkatan patroli rutin, pertukaran informasi intelijen, serta simulasi tanggap darurat apabila terjadi kerusuhan atau percobaan pelarian di Lapas.
Pihak Lapas Kelas IIA Lombok Barat juga meminta dukungan lebih lanjut dari Polres dalam hal pengawalan narapidana untuk keperluan pengadilan, rumah sakit, atau keperluan lainnya yang berkaitan dengan proses hukum dan kemanusiaan.
Kapolres Lombok Barat menyatakan kesiapan institusinya untuk terus membantu Lapas dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut.
“Kami akan selalu terbuka terhadap setiap permintaan bantuan dari pihak Lapas, dan kami pastikan bahwa setiap kegiatan yang membutuhkan pengamanan akan dikawal sesuai prosedur,” tegasnya.
Sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan terbesar di Pulau Lombok, Lapas Kelas IIA Lombok Barat menampung ratusan narapidana dari berbagai kategori tindak pidana. Dengan tingkat hunian yang tinggi, tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban juga semakin kompleks.
Fadli, yang menjabat sebagai Kalapas sejak tahun 2023, dikenal sebagai pimpinan yang aktif membangun kolaborasi lintas sektor demi menciptakan Lapas yang lebih humanis dan aman. Di bawah kepemimpinannya, berbagai program pembinaan mental dan keterampilan bagi warga binaan terus digalakkan.
Program seperti pembinaan keagamaan, pelatihan kerja, hingga kegiatan sosial bersama masyarakat sekitar menjadi agenda rutin yang tidak hanya membentuk karakter para narapidana, tetapi juga memperkuat hubungan antara Lapas dan warga setempat.
Sinergitas antara Polres Lombok Barat dan Lapas juga menjadi bagian dari implementasi sistem pemasyarakatan modern yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antar-instansi. Pola lama yang cenderung tertutup kini perlahan digantikan dengan keterbukaan dan kerja sama yang terstruktur.
Hal ini juga sesuai dengan arahan dari Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI, yang menekankan pentingnya partisipasi seluruh unsur aparat hukum dalam menciptakan Lapas yang kondusif, bebas dari peredaran narkoba, kekerasan, dan pelanggaran hukum lainnya.
“Kami menyambut baik semua bentuk kerja sama dari mitra strategis kami, termasuk Polres Lobar. Semua ini untuk menciptakan iklim pemasyarakatan yang sehat, aman, dan produktif,” ujar Kalapas M. Fadli.
Kunjungan Kalapas Lombok Barat ke Polres Lobar bukan hanya menjadi simbol silaturahmi kelembagaan, tetapi juga fondasi kuat untuk kerja sama jangka panjang dalam membangun masyarakat yang lebih aman dan tertib.
Kedua belah pihak bersepakat bahwa upaya menciptakan stabilitas keamanan bukan semata-mata tugas satu institusi, melainkan hasil dari kerja kolektif seluruh unsur penegak hukum, masyarakat, dan lembaga sosial lainnya.
“Kami berharap sinergi ini tidak berhenti di sini, tapi bisa berkembang ke bentuk kerja sama lainnya, termasuk edukasi hukum bagi warga binaan, pembinaan pasca-pembebasan, dan penguatan kapasitas petugas,” tutup Fadli.
