Sumbawa Barat, Jurnalekbis.com – Gelombang aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa kembali bergulir kencang. Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) Kabupaten Sumbawa Barat secara resmi memberitahukan rencana aksi demonstrasi besar-besaran di Pelabuhan Poto Tano pada tanggal 15 Mei 2025. Aksi yang diperkirakan akan diikuti oleh 2.500 orang dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumbawa Barat ini memiliki dua tuntutan utama yang mendasar.
Surat pemberitahuan aksi demonstrasi dengan nomor 01/KP4S_Sumbawa/V/2025 yang ditujukan kepada Kapolres Kabupaten Sumbawa Barat, tertanggal 10 Mei 2025, mengungkapkan kekecewaan mendalam masyarakat Pulau Sumbawa atas status quo saat ini. Dalam surat yang ditandatangani oleh Hikmatyar Rabbani selaku Koordinator Lapangan dan Beny Muhammad Rifai sebagai Koordinator Umum KP4S Kabupaten Sumbawa Barat, terungkap dua poin utama yang menjadi tujuan aksi.
Adapun dua tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi demonstrasi tersebut adalah:
- Meminta Pemerintah Republik Indonesia mencabut Moratorium Daerah Otonom Baru. Tuntutan ini mencerminkan harapan masyarakat agar pemerintah pusat membuka kembali peluang pemekaran wilayah, yang selama ini terhambat oleh kebijakan moratorium.
- Mendorong pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Tuntutan ini merupakan puncak dari aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa yang telah lama mendambakan provinsi sendiri, demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah mereka.
Dalam surat tersebut juga ditegaskan bahwa aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat Pulau Sumbawa yang sejak 25 tahun lalu telah berjuang untuk pembentukan provinsi baru. Sebagai bentuk keseriusan, KP4S Kabupaten Sumbawa Barat juga melampirkan TOR (Term of Reference) kegiatan demonstrasi ini.
Menunjukkan keseriusan dan cakupan aspirasi yang luas, surat pemberitahuan aksi demonstrasi ini juga ditembuskan kepada sejumlah tokoh dan lembaga tinggi negara, antara lain:
- Presiden Jendral TNI (Purn) Prabowo Subianto
- Menteri Dalam Negeri
- Komisi II DPR RI
- MPR RI
- Kapolres Sumbawa Barat
Tembusan surat ini mengindikasikan bahwa KP4S Kabupaten Sumbawa Barat ingin agar aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa ini didengar dan dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan di tingkat nasional.
Pelabuhan Poto Tano sendiri merupakan salah satu jalur transportasi laut yang vital, menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Rencana aksi demonstrasi dengan melibatkan ribuan massa di lokasi ini tentu berpotensi menimbulkan gangguan terhadap aktivitas penyeberangan dan logistik.
Sebelumnya, Ketua Gapasdap Cabang Kayangan telah memberikan informasi bahwa operasional penyeberangan di Pelabuhan Poto Tano dipastikan tetap berjalan normal meskipun ada rencana aksi. Namun, dengan estimasi jumlah massa yang cukup besar, potensi kepadatan dan gangguan lalu lintas di sekitar pelabuhan tetap perlu diantisipasi.
Aksi demonstrasi yang direncanakan oleh KP4S Kabupaten Sumbawa Barat ini menjadi babak baru dalam perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Dengan momentum pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, harapan masyarakat untuk realisasi aspirasi ini kembali membumbung tinggi.
Sikap dan langkah konkret dari pemerintah pusat, terutama terkait pencabutan moratorium dan pembahasan RUU Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, akan menjadi penentu arah dari gerakan aspirasi ini ke depannya. Masyarakat Pulau Sumbawa berharap agar suara mereka kali ini dapat didengar dan diwujudkan demi kemajuan dan kesejahteraan wilayah mereka.
Pihak kepolisian diharapkan dapat mengambil langkah-langkah pengamanan yang diperlukan untuk memastikan aksi demonstrasi berjalan tertib dan aman, serta tidak mengganggu kepentingan umum. Sementara itu, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat diharapkan dapat terus menjalin komunikasi yang baik dengan para pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif.
