Mataram, Jurnaalekbis.com – Badan Riset dan jurnalekbis.com/tag/inovasi/">Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar pertemuan penting untuk mengevaluasi kerja sama yang telah terjalin dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat BRIDA NTB ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi, termasuk Inspektorat, Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda), Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kepala UPTB Pemanfaatan Riset BPKAD Provinsi NTB, serta para pejabat fungsional BRIDA NTB.
Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., memimpin langsung jalannya evaluasi tersebut. Dalam arahannya, Aryadi menekankan peran strategis BRIDA dalam menyediakan landasan ilmiah yang kuat bagi perencanaan dan implementasi berbagai program pemerintah daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas kerja sama menjadi elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
“BRIDA memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan dan program daerah didukung oleh data dan riset yang valid. Evaluasi kerja sama ini adalah bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa kolaborasi yang terjalin benar-benar memberikan dampak positif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Aryadi membuka diskusi.
Salah satu poin utama dalam agenda evaluasi kali ini adalah menyoroti kerja sama BRIDA dengan PT Geo Trash Management (GTM) yang telah berjalan selama empat tahun. Aryadi mengungkapkan langkah tegas yang diambil BRIDA terkait kemitraan ini.
“Kami memutuskan untuk melakukan penutupan sementara terhadap aktivitas PT GTM. Langkah ini diambil untuk memungkinkan audit menyeluruh oleh Inspektorat Provinsi NTB. Kami memandang perlu adanya pemeriksaan independen untuk memastikan sepenuhnya kepatuhan PT GTM terhadap semua peraturan dan ketentuan yang berlaku,” tegas Kepala BRIDA NTB.
Keputusan ini menunjukkan keseriusan BRIDA dalam menjaga integritas kerja sama dan memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Audit oleh Inspektorat diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan objektif mengenai operasional PT GTM selama masa kerja sama dengan BRIDA.
Selain PT GTM, pertemuan evaluasi juga menyoroti kerja sama sewa-menyewa aset antara BRIDA dengan PT Taza. Aryadi menjelaskan bahwa evaluasi mendalam terhadap kemitraan ini juga diperlukan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. Langkah proaktif ini diambil sebagai upaya pencegahan dini guna melindungi kepentingan daerah dan menghindari sengketa hukum yang tidak diinginkan.
“Dalam setiap kerja sama pemanfaatan aset daerah, aspek legalitas dan kepatuhan terhadap perjanjian adalah prioritas utama. Evaluasi dengan PT Taza ini bertujuan untuk memitigasi risiko hukum dan memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” jelas Aryadi.
Lebih lanjut, I Gede Putu Aryadi menyampaikan bahwa hasil dari seluruh rangkaian evaluasi kerja sama ini akan dirumuskan menjadi sebuah laporan komprehensif. Laporan ini nantinya akan disampaikan langsung kepada Gubernur NTB sebagai bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait langkah-langkah selanjutnya.
“Kami akan menyajikan data dan temuan evaluasi secara transparan kepada Bapak Gubernur. Laporan ini akan mencakup rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif, dengan tujuan untuk mengoptimalkan kerja sama yang sudah berjalan dan memperbaiki potensi kekurangan yang teridentifikasi,” kata Aryadi.
Pertemuan evaluasi ini menunjukkan komitmen BRIDA NTB untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab. Keterlibatan berbagai OPD terkait dalam proses evaluasi ini juga mencerminkan sinergi dan koordinasi yang baik antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Langkah-langkah evaluasi yang dilakukan BRIDA, terutama terkait kerja sama dengan PT GTM dan PT Taza, menjadi sinyal kuat bahwa akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi perhatian utama dalam setiap kemitraan yang dijalin.
Masyarakat NTB tentu berharap agar hasil evaluasi ini dapat membawa perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan kerja sama daerah, sehingga setiap program dan inisiatif yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan provinsi. Langkah transparan yang diambil BRIDA ini patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik.
Ke depan, BRIDA NTB diharapkan terus memperkuat fungsi riset dan inovasinya sebagai fondasi pembangunan daerah, serta senantiasa melakukan evaluasi berkala terhadap setiap kerja sama yang dijalin untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitasnya. Hasil evaluasi ini tentu akan menjadi perhatian publik dan menjadi tolok ukur bagi kualitas tata kelola pemerintahan di NTB.
