Lombok Barat, Jurnalekbis.com- Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk meningkatkan jumlah penduduk lokal di kawasan perumahan menemui tantangan. Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, mengungkapkan bahwa antusiasme warga perumahan untuk bermigrasi menjadi penduduk tetap Lombok Barat masih rendah.
Hal ini terungkap setelah kegiatan jemput bola yang dilakukan pihaknya di Perumahan Lingkar Muslim Desa Bajur dan Sudak Palace Desa Terong Tawah baru-baru ini. “Masyarakat di dua perumahan ini memang kurang antusias menjadi penduduk tetap. Padahal kita sudah sosialisasi jauh-jauh hari, tapi yang datang sangat sedikit,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Minggu (25/5/2025).
Dalam dua malam pelaksanaan jemput bola, dari ratusan rumah dan Kepala Keluarga (KK) yang menjadi target, Dukcapil hanya melayani kurang dari lima puluh KK di kedua lokasi tersebut. “Selama dua malam kami turun, hanya sedikit yang datang dan sadar ingin pindah. Ratusan rumah lainnya tidak. Mungkin saja sudah ber-KTP Lombok Barat, tapi mungkin juga tidak dan tidak tertarik menjadi penduduk Lombok Barat,” terang mantan Kepala Dinas Arpusda dan Dinas Pariwisata itu.
Kondisi ini tentu menjadi perhatian, mengingat jumlah perumahan di Lombok Barat, khususnya di Kecamatan Labuapi, terus bertambah. Minimnya perubahan status kependudukan ini dapat berdampak pada berbagai aspek, mulai dari perencanaan pembangunan hingga dinamika politik lokal.
Menanggapi kurangnya antusiasme warga, Kepala Desa Bajur, Ahmad Husni, menjelaskan bahwa pihaknya bersama Pemerintah Desa Terong Tawah telah melibatkan para Kepala Dusun dan Ketua RT untuk secara aktif menginformasikan dan mengimbau warga non-KTP Lombok Barat agar bersedia memanfaatkan layanan Dukcapil.
“Para Ketua RT mengumumkan pelayanan ini jauh-jauh hari. Bahkan setiap selesai ibadah shalat diumumkan melalui toa masjid,” ungkap Ahmad Husni. Upaya serupa juga diutarakan oleh salah seorang Ketua RT di Perumahan Lingkar Muslim yang mengakui pihaknya telah berupaya maksimal. “Kami sudah berusaha, tapi memang banyak warga yang pulang kampung,” kata Ketua RT tersebut, Saiful Bahri.
Berdasarkan data yang dimiliki Kepala Desa Bajur, di Perumahan Lingkar Muslim saja terdapat setidaknya 350 rumah dengan tingkat keterisian lebih dari 85 persen. Perumahan yang terletak di sisi jalan rusak yang sempat viral itu menunjukkan betapa padatnya kawasan tersebut. Di sekitarnya juga terdapat banyak perumahan lama dan beberapa perumahan baru yang dibangun dalam lima tahun terakhir.
Camat Labuapi, Lalu Rifhandani, menambahkan bahwa perumahan-perumahan ini banyak dihuni oleh para pegawai negeri, karyawan swasta, serta wiraswastawan yang berasal dari berbagai wilayah, tidak hanya dari sekitar Nusa Tenggara Barat, tetapi juga dari luar daerah. Menurutnya, banyak pengembang perumahan yang tidak memberikan data detail mengenai jumlah unit yang terisi dan asal daerah penghuninya.
“Bagi developer, yang penting rumah laku. Tidak peduli siapa yang beli. Harapan saya ke depan agar pihak developer juga bisa membantu informasi dan data pemilik rumah agar sinkron dengan seluruh program pemerintah,” harap Dani, sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, Dani menjelaskan betapa pentingnya data kependudukan yang akurat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. “Data kependudukan yang ada akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam seluruh pembangunan. Tidak hanya untuk urusan ketentraman, ketertiban, dan penanggulangan masalah lingkungan dan sosial, bahkan untuk persoalan politik elektoral,” paparnya.
Ia mencontohkan bagaimana pada setiap pemilihan kepala desa (Pilkades) hingga pemilihan kepala daerah (Pilkada), komplek perumahan selalu menjadi perhatian. Status kependudukan warga perumahan akan mempengaruhi partisipasi pemilih dan alokasi suara. “Di setiap Pilkades sampai Pilkada, komplek perumahan selalu menjadi perhatian. Mau milih atau tidak. Mau milih di komplek atau pulang ke tempat asal. Padahal dengan banyaknya perumahan di kecamatan Labuapi, sangat mungkin akan berpengaruh terhadap jumlah kursi di dapil dan di DPRD. Jadi kegiatan pendataan dan migrasi penduduk yang diselenggarakan Dukcapil berimbas banyak,” jelas Dani.
Melihat pentingnya migrasi data kependudukan ini, Dani berharap agar kegiatan serupa di perumahan-perumahan lainnya dapat diikuti oleh sebanyak mungkin warga. “Kalau sudah pasti punya rumah di situ, tidak ada masalah jika pindah ber-KTP tetap di sana. Dukcapil sudah siap membantu,” pungkas Dani.
Rendahnya antusiasme warga perumahan untuk menjadi penduduk lokal menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Sinergi antara Dukcapil, pemerintah desa, pengembang, dan kesadaran dari warga sendiri menjadi kunci untuk mewujudkan data kependudukan yang akurat dan berdampak positif bagi pembangunan daerah. Upaya jemput bola yang telah dilakukan Dukcapil merupakan langkah proaktif yang patut diapresiasi, dan diharapkan akan semakin banyak warga perumahan yang tergerak untuk menjadi bagian integral dari masyarakat Lombok Barat secara administratif.
