Mataram, Jurnalekbis.com – Seratus hari kepemimpinan Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, dan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, akan menjadi sorotan dalam sebuah acara bertajuk “Mimbar Bebas 100 Hari Iqbal-Dinda”. Acara ini digagas oleh Pojok NTB bersama Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, dan bertujuan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan baru.
Menurut keterangan yang diterima, Mimbar Bebas ini akan digelar bukan untuk menjatuhkan pemerintahan, melainkan sebagai bentuk pengingat bahwa kekuasaan harus senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Seratus hari telah berjalan. Saatnya masyarakat berbicara, apakah janji tinggal kata-kata, atau telah menjadi nyata,” ujar Admin Pojok NTB, M. Fihiruddin, di Mataram, Senin (26/5/2025).
Pasangan Iqbal-Dinda dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Genap 100 hari kepemimpinan mereka jatuh pada 31 Mei 2025. Fihiruddin, yang juga Direktur LOGIS NTB, menekankan bahwa 100 hari pertama merupakan periode penting untuk melakukan evaluasi awal terhadap gaya kepemimpinan dan arah kebijakan yang diambil oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
Dalam konteks demokrasi partisipatif, keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran merupakan elemen yang tak terpisahkan. Mimbar Bebas ini diharapkan menjadi platform yang mewadahi partisipasi tersebut.
“Jika pemimpin tak mau mendengar suara masyarakat di hari ke-100, maka ia akan tunarungu di hari ke-1000,” tegas Fihir, menggarisbawahi pentingnya mendengarkan aspirasi publik sejak awal kepemimpinan.
Mimbar Bebas 100 Hari Iqbal-Dinda rencananya akan diselenggarakan di Tuwa Kawa Coffee Roastery pada 1 Juni 2025. Untuk menjangkau audiens yang lebih luas, acara ini juga akan disiarkan secara langsung oleh Talenta FM.
Pojok NTB dan Mi6 menegaskan bahwa Mimbar Bebas ini akan menjadi panggung yang inklusif. Setiap suara memiliki hak yang sama untuk didengar, sehingga acara ini terbuka bagi siapa saja yang ingin menyampaikan kritik, apresiasi, maupun pandangan netral.
“Mimbar ini bukan hendak menjatuhkan. Tapi untuk mengingatkan agar Iqbal-Dinda tetap berpijak pada rakyat,” kata Fihir.
Fihiruddin menekankan pentingnya memandang Mimbar Bebas ini sebagai instrumen demokrasi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan rakyat. Momentum 100 hari kepemimpinan dianggap strategis sebagai alat kontrol sosial dan pengingat komitmen kepada publik.
“Jangan pernah lupa. Seratus hari sering dijadikan barometer awal keseriusan dan arah kebijakan seorang pemimpin dalam menjalankan program prioritas,” tandasnya.
Dinamika yang muncul dalam Mimbar Bebas diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif kepada masyarakat. Dengan adanya narasi alternatif, publik dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif dan tidak hanya terpaku pada klaim-klaim resmi dari pemerintah.
Lebih lanjut, Fihiruddin menyatakan bahwa respons pemerintah daerah terhadap suara yang muncul dalam Mimbar Bebas akan menjadi indikator penting. Hal ini akan mencerminkan seberapa adaptif dan terbuka pasangan Iqbal-Dinda terhadap masukan dari luar, serta seberapa cepat mereka melakukan koreksi terhadap kebijakan yang dianggap tidak tepat sasaran oleh publik.
“Tidak ada perubahan tanpa keberanian bicara. Kami menyiapkan Mimbar Bebas sebagai ruangnya,” tegas Fihir.
Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, turut memberikan pandangannya terkait acara ini. Aktivis senior NTB yang akrab disapa Didu ini menegaskan bahwa Mimbar Bebas tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah. Sebaliknya, acara ini dapat menjadi cermin sehat bagi Iqbal-Dinda untuk terus menyempurnakan arah kebijakan demi kepentingan rakyat.
Didu menekankan bahwa kehadiran Mimbar Bebas merupakan wujud dari iklim demokrasi yang sehat. Menurutnya, ruang yang luas harus dibuka bagi publik untuk menyuarakan pendapat tanpa rasa takut.
“Seratus hari pertama bukan masa bulan madu, tapi masa masyarakat membuka mata. Jika seorang pemimpin meminta waktu tanpa kritik di awal masa jabatannya, boleh jadi pemimpin itu ingin bekerja tanpa kontrol, bukan bekerja untuk rakyat,” pungkas Didu
