Lombok Utara, Jurnalekbis.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan fokus pada pengembangan komoditas unggulan. Kali ini, perkebunan kakao di Kabupaten Lombok Utara menjadi sorotan utama melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha Kelompok Tani Kakao yang digelar di Desa Genggelang.
Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa peran OJK di daerah tidak hanya terbatas pada menjaga stabilitas sektor keuangan dan melindungi konsumen. Lebih dari itu, OJK juga memiliki tanggung jawab untuk aktif mendukung program pembangunan perekonomian daerah melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan terkait.
“Perekonomian NTB memiliki potensi besar untuk tumbuh melalui pengembangan komoditas yang memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat. Setelah melakukan pemetaan, kami melihat bahwa kakao adalah salah satu komoditas yang sangat potensial untuk dikembangkan dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi,” ujar Rudi, memberikan angin segar bagi para petani kakao di Lombok Utara.
Lebih lanjut, Rudi menjelaskan bahwa pengembangan komoditas kakao ini akan dilakukan melalui skema ekosistem closed loop dengan dukungan penuh dari industri jasa keuangan. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi sektor perkebunan kakao di NTB. Langkah ini juga merupakan scale up dari inisiatif serupa yang telah berhasil dikembangkan oleh Kantor OJK Provinsi Bali sejak tahun 2024, menunjukkan adanya transfer praktik baik antar wilayah.
Dalam kegiatan tersebut, OJK tidak hanya memberikan semangat, tetapi juga bekal pengetahuan kepada para pelaku usaha kakao. Materi pengelolaan keuangan menjadi salah satu fokus utama, dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB serta perwakilan dari sektor perbankan. Dukungan modal pembiayaan juga menjadi perhatian penting, di mana OJK berkolaborasi dengan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lombok Utara untuk mengintegrasikan produk kredit atau pembiayaan yang dapat menjadi alternatif bagi petani dari praktik rentenir yang merugikan.
Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ahmad Ripai, M.Si., mengungkapkan data yang cukup menggembirakan mengenai potensi kakao di Lombok Utara. “Saat ini, sekitar 60 persen perkebunan kakao di NTB berada di Lombok Utara, dengan total produksi mencapai 1.669 ton biji kering per hektar. Sektor ini digeluti oleh sekitar 4.600 kepala keluarga,” jelas Ripai.
Lebih lanjut, Ripai menyoroti tren positif harga kakao yang relatif meningkat, bahkan mencapai angka Rp 140 ribu per kilogram pada Desember 2024. Menurutnya, kondisi ini menjadikan perkebunan kakao sebagai sektor yang sangat menjanjikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Lombok Utara. Ia juga menekankan pentingnya penerapan budidaya dan perlakuan pasca panen yang baik dan benar untuk mengoptimalkan produksi dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan para petani.
Ketua Kelompok Tani Kakao Pardan menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dukungan yang diberikan oleh OJK dalam upaya mengembangkan perkebunan kakao di wilayah mereka. “Mayoritas petani kakao di sini masih kesulitan mengakses pembiayaan dari perbankan. Padahal, kami sangat membutuhkan modal untuk pemeliharaan tanaman dan pemupukan,” ungkap Pardan.
Dengan adanya inisiatif dari OJK ini, Pardan berharap hasil panen kakao akan semakin produktif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan para petani dan masyarakat secara keseluruhan. Harapan ini mencerminkan kebutuhan riil para petani akan akses permodalan yang selama ini menjadi kendala utama dalam mengembangkan usaha mereka.
Langkah OJK NTB dalam mendorong pengembangan perkebunan kakao di Lombok Utara ini menunjukkan pentingnya sinergi antara regulator, pemerintah daerah, sektor keuangan, dan tentu saja para pelaku usaha di lapangan. Pendekatan holistik ini diyakini akan memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi perekonomian daerah.
Pengembangan komoditas unggulan seperti kakao tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga dapat menciptakan multiplier effect bagi sektor-sektor lain, seperti pengolahan hasil panen, logistik, hingga pariwisata berbasis agrikultur. Dengan demikian, inisiatif OJK ini memiliki visi yang lebih luas dalam memajukan perekonomian NTB secara keseluruhan.
Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen kakao terbesar di dunia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi kakao Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar 730 ribu ton. Meskipun demikian, potensi pengembangan kakao di berbagai daerah, termasuk NTB, masih sangat besar.
Kualitas kakao Indonesia juga diakui di pasar internasional. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan dari berbagai pihak, kakao dari NTB berpotensi untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga merambah pasar ekspor yang lebih luas. Hal ini tentu akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap devisa negara dan meningkatkan citra Indonesia sebagai produsen kakao berkualitas.
