Lombok Barat, Jurnalekbis.com – Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2025, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat beserta seluruh jajaran mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat (Kanwil Pas NTB), Senin (2/6/2025). Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema nasional: “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya.”
Inspektur upacara kali ini adalah Kepala Kanwil Pemasyarakatan NTB, Anak Agung Gde Krisna, yang menyampaikan amanat resmi dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI), Yudian Wahyudi.
Dalam sambutannya, Anak Agung Gde Krisna menegaskan pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang semakin cepat dan kompleks. Ia mengingatkan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi, namun juga fondasi moral dan arah pembangunan Indonesia ke depan.
“Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia,” tegasnya.
Asta Cita sendiri merupakan visi besar pemerintah dalam menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045, yang menekankan pembangunan berkelanjutan yang berakar pada nilai-nilai dasar bangsa.
Lebih lanjut, Kepala Kanwil Pemasyarakatan NTB mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa dibarengi dengan nilai-nilai Pancasila bisa berbahaya. Ia menyebutkan risiko ketimpangan sosial, dehumanisasi, serta maraknya radikalisme dan disinformasi digital sebagai ancaman nyata terhadap keutuhan bangsa.
“Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi,” jelasnya.
Ia pun menekankan bahwa revitalisasi Pancasila harus merasuk dalam seluruh lini kehidupan, mulai dari sektor pendidikan, birokrasi, kebijakan ekonomi, hingga etika bersosial media di ruang digital.
Anak Agung Gde Krisna juga menekankan bahwa jajaran aparatur sipil negara dan institusi pemasyarakatan wajib menjadi garda terdepan dalam menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam tindakan nyata.
“Kita semua yang ada di sini berada di lingkungan pemerintahan dan birokrasi. Jadi sudah seharusnya nilai-nilai Pancasila hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa setiap kebijakan dan program instansi pemerintah harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan sekadar kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
“Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan, dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila,” tutupnya dengan penuh semangat.
Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025 yang diselenggarakan di halaman Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB ini diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan staf dari berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Nusa Tenggara Barat.
Dari Lapas Kelas IIA Lombok Barat, hadir langsung Kepala Lapas beserta jajaran, yang turut ambil bagian dalam momentum penting ini. Pelaksanaan upacara berlangsung dengan tertib dan penuh khidmat, dimulai dengan pengibaran bendera Merah Putih dan diakhiri dengan doa serta sesi foto bersama seluruh peserta.
Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, tema Hari Lahir Pancasila 2025 ini sangat relevan. Lapas sebagai institusi yang tak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, namun juga pembinaan warga binaan, memiliki peran strategis dalam memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila.
Dengan populasi warga binaan yang beragam latar belakangnya, Lapas memiliki potensi besar sebagai wahana edukasi ideologi negara. Melalui berbagai program seperti pembinaan kepribadian, pelatihan keterampilan, serta pembinaan keagamaan dan wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila bisa ditanamkan secara efektif kepada para narapidana.
Kepala Lapas Lombok Barat dalam keterangannya menyampaikan bahwa pihaknya terus mengupayakan agar seluruh aktivitas di dalam lembaga pemasyarakatan sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini juga menjadi pengingat bahwa tantangan terhadap eksistensi Pancasila semakin kompleks, terutama di era digital. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, radikalisme daring, hingga polarisasi sosial melalui media sosial menjadi tantangan serius yang harus dihadapi bersama.
Pemerintah melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus mendorong penguatan nilai-nilai Pancasila, salah satunya melalui program literasi digital yang mengedepankan etika, toleransi, dan kebhinekaan.
Statistik Menarik:
Berdasarkan laporan Kominfo tahun 2024, lebih dari 9.000 konten berbau radikal dan intoleran ditemukan di media sosial Indonesia.
Survei LSI tahun 2023 menunjukkan 78% responden menyatakan bahwa Pancasila masih relevan, namun hanya 54% yang memahami sila-sila secara menyeluruh.
Data ini menunjukkan bahwa walaupun dukungan terhadap Pancasila cukup tinggi, masih ada pekerjaan rumah besar dalam hal pemahaman substansial dan implementasi nyata di kehidupan masyarakat.
Dengan semangat Hari Lahir Pancasila 2025, seluruh elemen masyarakat – mulai dari institusi pemerintah, aparat penegak hukum, hingga warga sipil – diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Revitalisasi Pancasila tidak cukup hanya dengan seremonial dan simbolik. Dibutuhkan komitmen, konsistensi, dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Indonesia yang benar-benar berlandaskan pada kemanusiaan yang adil dan beradab.
Upacara di lingkungan Kanwil Pemasyarakatan NTB kali ini menjadi salah satu contoh konkret bagaimana nilai Pancasila terus diperjuangkan dan ditanamkan melalui kerja birokrasi dan pelayanan publik.
