Mataram, Jurnalekbis.com – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Muhammad Tito Karnavian, menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengalami penurunan signifikan. Dalam pidatonya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, Rabu (4/6), Mendagri meminta agar relaksasi kebijakan ekspor tambang segera diberikan dan mendorong Pemerintah Provinsi NTB untuk lebih serius memacu pertumbuhan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan.
“Ketergantungan NTB pada ekspor tambang berdampak pada kontribusi angka pertumbuhan ekonomi. Jika ada kendala dalam ekspor tambang, maka akan mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi tidak hanya di NTB tetapi juga nasional,” tegas Tito dalam sambutannya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi NTB pada triwulan I tahun 2025 tercatat mengalami kontraksi hingga -1,47 persen (y-on-y). Ini menjadi perhatian serius karena NTB sebelumnya termasuk provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi akibat kontribusi besar dari industri pertambangan, khususnya ekspor konsentrat tembaga.
Namun, sejak adanya pembatasan ekspor dan revisi regulasi pada industri ekstraktif, dampaknya langsung terasa pada perekonomian daerah. Hal ini yang mendorong Mendagri Tito mengusulkan agar pemerintah pusat melakukan relaksasi kebijakan ekspor tambang, setidaknya sebagai solusi jangka pendek untuk mengangkat kembali pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya minta ada relaksasi terhadap ekspor tambang, terutama untuk daerah seperti NTB yang sangat tergantung pada sektor ini. Tapi jangka panjang, kita tidak boleh bergantung terus. Harus ada upaya diversifikasi,” jelas Tito.
Mendagri menekankan bahwa angka pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting dalam memetakan kesejahteraan masyarakat secara kuantitatif. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi NTB untuk segera merumuskan strategi diversifikasi ekonomi.
Sektor-sektor yang disebutkan sebagai prioritas adalah:
- Pariwisata, yang memiliki multiplier effect lebih besar terhadap ekonomi lokal,
- Pertanian, sebagai sektor yang menyerap banyak tenaga kerja,
- Perikanan, terutama budidaya laut dan tangkap, yang memiliki potensi ekspor tinggi.
“Jangan hanya mengandalkan tambang. Kita punya laut, pantai, dan gunung. Pariwisata NTB bahkan dikenal dunia. Pertanian dan perikanan juga sangat potensial jika dikembangkan dengan teknologi dan manajemen yang tepat,” tegasnya.
Tak hanya pertumbuhan ekonomi, Mendagri Tito juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas inflasi dan harga barang kebutuhan pokok. Menurutnya, harga bahan pangan dan barang konsumsi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat.
“Kalau harga kebutuhan pokok tinggi, maka beban masyarakat meningkat. Karena itu, pengendalian inflasi dan harga pangan adalah prioritas,” ungkapnya.
Ia meminta agar Pemprov NTB bekerja sama dengan kabupaten/kota dan instansi vertikal untuk memastikan pasokan bahan pokok cukup serta distribusi logistik berjalan lancar.
Dalam forum Musrenbangprov tersebut, Mendagri Tito juga menyampaikan agar Pemerintah Provinsi NTB aktif melaksanakan berbagai program strategis nasional. Beberapa di antaranya:
- Program Makan Bergizi Gratis,
- Program Tiga Juta Rumah,
- Sekolah Rakyat,
- Pembentukan Koperasi Merah Putih,
- Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis desa dan UMKM.
“Semua ini harus terimplementasi secara terukur dan disinergikan dengan program daerah. Ada payung hukumnya, dan koordinasi antarlembaga harus diperkuat,” kata Mendagri.
Menanggapi arahan Mendagri, Gubernur NTB, Dr. H. L. Muhammad Iqbal, mengakui bahwa tantangan utama NTB saat ini adalah ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sektor tambang, khususnya komoditas tembaga.
“Harapan kami bisa segera melakukan diversifikasi agar kontribusi sektor tambang dalam struktur ekonomi bisa kita perkecil. Kami ingin sektor lain tumbuh lebih cepat,” ujar Iqbal.
Ia menyampaikan bahwa sektor pariwisata masih menjadi primadona dan akan terus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, walaupun sektor tambang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, tetapi dampaknya terhadap masyarakat lokal tidak sebesar sektor lain.
“Multiplier effect dari sektor tambang itu kecil. Berbeda dengan pariwisata yang langsung menyentuh masyarakat lokal, dari akomodasi, kuliner, UMKM, sampai transportasi. Ini yang akan kita dorong,” tegas Iqbal.
Dalam Musrenbangprov tersebut, juga disepakati bahwa langkah-langkah optimalisasi sektor unggulan NTB harus segera dikonkretkan. Potensi kawasan Mandalika, Sembalun, Gili Trawangan, dan wilayah-wilayah pertanian unggulan di Pulau Sumbawa menjadi fokus dalam RPJMD revisi.
Pemprov juga akan memperkuat konektivitas infrastruktur antarwilayah, mulai dari perbaikan jalan tani, pelabuhan perikanan, hingga akses ke destinasi wisata prioritas. Gubernur menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemda, pelaku usaha, dan komunitas lokal.
