Lombok Tengah, Jurnalekbis.com – Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah gizi indonesia/">di Indonesia terus digencarkan. Terkini, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama mitra kerjanya, Badan Gizi Nasional (BGN), aktif menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis ini merupakan bagian integral dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan asupan gizi yang optimal.
Pringgarata, sebuah kecamatan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menjadi lokasi sosialisasi penting pada Rabu, 4 Juni 2025. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan, mengingat tantangan gizi, khususnya stunting dan malnutrisi, masih menjadi pekerjaan rumah besar di berbagai pelosok Tanah Air. Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pemahaman dan implementasi program MBG di tingkat akar rumput, memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya telah resmi diluncurkan oleh pemerintah pada 6 Januari 2025 lalu. Sejak saat itu, program ini secara bertahap dirancang untuk menjangkau berbagai wilayah di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil yang selama ini mungkin sulit terjamah program serupa. Ini adalah investasi jangka panjang yang krusial bagi masa depan bangsa, khususnya dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Visi Indonesia Emas 2045 menempatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pilar utama. Dan, kualitas SDM tak bisa lepas dari fondasi gizi yang kuat sejak dini. Anak-anak yang tercukupi gizinya memiliki potensi tumbuh kembang yang lebih optimal, daya tahan tubuh yang lebih baik, serta kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Semua ini adalah modal berharga untuk bersaing di kancah global dan mendorong roda perekonomian nasional. Program MBG, yang merupakan salah satu program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka, secara spesifik menyasar peningkatan gizi masyarakat, terutama anak dan ibu hamil, demi mereduksi angka stunting dan malnutrisi secara signifikan.
Acara sosialisasi di Pringgarata ini dihadiri oleh sejumlah figur penting yang menunjukkan komitmen kuat terhadap keberhasilan program MBG. Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzin Akbar, hadir langsung untuk memberikan dukungan dan menjelaskan urgensi program ini dari perspektif legislatif. Dukungan dari DPR RI ini sangat vital, tidak hanya dalam penganggaran, tetapi juga dalam pengawasan implementasi program agar tepat sasaran dan efisien.
Muazzin Akbar dalam sambutannya menegaskan betapa seriusnya tantangan gizi di Indonesia. “Berdasarkan data, angka kekurangan gizi seperti stunting dan malnutrisi masih menjadi tantangan besar yang dihadapi bangsa ini. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI mendukung program makan bergizi gratis dalam mencegah permasalahan gizi di Indonesia,” ujar Muazzin.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan cerminan dari data empiris yang menunjukkan bahwa jutaan anak di Indonesia masih terancam oleh kondisi gizi buruk. Stunting, khususnya, bukan hanya masalah tinggi badan, melainkan indikator kegagalan tumbuh kembang akibat kekurangan gizi kronis yang berdampak pada kapasitas kognitif dan produktivitas di masa depan.
Senada dengan Muazzin Akbar, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama Lalu Muhammad Iwan Mahardan dari Badan Gizi Nasional (BGN) turut memberikan penjelasan mendalam. Ia menguraikan dukungan BGN untuk membangun dari desa dan dari bawah, yang merupakan filosofi penting dalam pembangunan nasional. Pendekatan ini memastikan bahwa program-program strategis seperti MBG tidak hanya berfokus pada skala nasional, tetapi juga menyentuh langsung komunitas terkecil, di mana masalah gizi seringkali paling akut.
“Harapan dengan diadakannya program makan bergizi gratis ini, yaitu meningkatkan gizi berkualitas pada masyarakat,” jelas Lalu Muhammad.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa inisiatif ini adalah bagian dari strategi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memberantas kemiskinan ekstrem, dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ketiga pilar ini, menurutnya, adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045.
