Lombok Timur, Jurnalekbis.com – Isu disabilitas, khususnya bagi Orang dengan Disabilitas Psikososial (ODDP), kerap kali terpinggirkan dari perhatian publik dan akses layanan yang memadai. Namun, secercah harapan kini hadir dari Lombok Timur. Yayasan Lombok Independent Disabilitas Indonesia (LIDI), sebuah organisasi yang gigih memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, telah menginisiasi sebuah langkah progresif melalui Dialog Konsolidasi yang mempertemukan Kelompok Swadaya Masyarakat (Self Help Group/SHG) dengan berbagai pemangku kepentingan kunci.
Dialog yang dihelat di Hotel Lombok Syariah, Lombok Timur ini, bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah sebuah forum krusial yang bertujuan untuk merajut jejaring pelayanan yang terkoordinasi, responsif, dan berkelanjutan. Fokus utamanya adalah memastikan terpenuhinya hak-hak dasar kelompok disabilitas, khususnya ODDP yang selama ini seringkali luput dari jangkauan layanan sosial dan kesehatan publik.
Direktur LIDI, Lalu Wisnu Pradipta, dalam sambutannya menekankan urgensi dari ruang dialog semacam ini. “ODDP bukan hanya menghadapi tantangan medis atau psikologis, tapi juga sosial dan struktural. Oleh karena itu, pendekatan pelayanan harus multisektor dan berbasis hak, bukan semata-mata karitatif,” tegas Lalu Wisnu.
Kehadiran perwakilan dari berbagai instansi penting, seperti Bappeda Lombok Timur, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, dan Aliansi Demokrasi untuk Buruh Migran Indonesia (ADBMI), menegaskan komitmen kolektif terhadap isu ini. Hal ini menunjukkan kesadaran yang semakin meningkat di kalangan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil akan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
Respons positif datang dari Bappeda Lombok Timur. Dalam paparannya, perwakilan Bappeda menyambut baik inisiatif LIDI dan menyatakan komitmennya untuk segera menyusun peta jalan pelayanan inklusif berbasis data dan aspirasi komunitas. Ini adalah langkah maju yang signifikan, menandakan bahwa isu disabilitas mulai terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Sebuah peta jalan yang didasarkan pada data akurat dan aspirasi langsung dari komunitas akan memastikan bahwa program-program yang disusun benar-benar relevan dan efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi ODDP.
Sementara itu, Dinas Sosial Lombok Timur menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam memperluas cakupan layanan yang ramah disabilitas. Beberapa area prioritas yang digarisbawahi antara lain penyediaan rumah aman, layanan rujukan kesehatan jiwa, dan penguatan keluarga sebagai support system utama bagi ODDP. Peran keluarga sebagai pilar utama dalam mendukung pemulihan dan reintegrasi ODDP ke masyarakat tidak bisa diremehkan. Dengan dukungan yang kuat dari keluarga, ODDP dapat menjalani kehidupan yang lebih berkualitas dan mandiri.
Kehadiran ADBMI dalam forum ini membawa perspektif yang unik dan krusial, yaitu interseksi antara isu disabilitas dan migrasi. Perwakilan ADBMI menyoroti bahwa tidak sedikit buruh migran atau keluarganya yang mengalami trauma psikososial, namun belum memiliki akses memadai terhadap layanan pemulihan. Isu ini seringkali luput dari perhatian, padahal dampaknya sangat besar terhadap kesejahteraan buruh migran dan keluarganya.
Banyak buruh migran yang menghadapi tekanan berat di negara penempatan, mulai dari lingkungan kerja yang tidak kondusif, kekerasan, hingga masalah adaptasi budaya. Tekanan-tekanan ini dapat memicu kondisi psikososial yang membutuhkan penanganan khusus. Ketika mereka kembali ke tanah air, seringkali mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kolaborasi antara organisasi disabilitas dan organisasi buruh migran menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kelompok rentan ini tidak terlewatkan dari perhatian dan layanan yang diperlukan.
Dialog konsolidasi ini bukan hanya ajang diskusi, tetapi juga menghasilkan beberapa rekomendasi strategis yang akan menjadi panduan bagi langkah-langkah selanjutnya. Rekomendasi-rekomendasi ini menunjukkan komitmen kuat dari seluruh pihak yang terlibat untuk mewujudkan sistem pelayanan yang lebih baik bagi ODDP di Lombok Timur.
- Pembentukan Forum Komunikasi Layanan Disabilitas Psikososial tingkat kabupaten.
- Penguatan kapasitas SHG sebagai mitra kritis dalam monitoring layanan publik.
- Mendorong integrasi isu disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran daerah. mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan ODDP.
- Mendorong verifikasi data yang valid di setiap desa.
- Penguatan kapasitas kader posyandu untuk melakukan pelayanan yang lebih luas.
Kegiatan dialog ini menjadi bagian integral dari upaya LIDI untuk mendorong sistem pelayanan yang inklusif, berkeadilan, dan menjamin partisipasi bermakna penyandang disabilitas dalam setiap proses pembangunan. Ini adalah langkah awal yang menjanjikan menuju masa depan di mana ODDP tidak lagi dipandang sebagai objek belas kasihan, tetapi sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak dan potensi untuk berkontribusi.
