Lombok Timur, Jurnalekbis.com— Sebuah insiden yang melibatkan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin alias Haji Iron, tengah menjadi sorotan publik. Insiden pengusiran seorang pemandu wisata (guide) asal Lombok Tengah dari kawasan wisata Teluk Ekas menuai kecaman luas, tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari kalangan legislatif. Salah satunya datang dari Anggota DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah, yang secara terbuka menyebut tindakan bupati sebagai bentuk arogansi yang dapat merusak hubungan sosial antarwilayah dan citra pariwisata daerah.
Insiden terjadi usai Bupati Haerul Warisin menghadiri Rapat Koordinasi Pelaku Wisata Blue Zone Tourism yang digelar di Teluk Ekas, Lombok Timur. Dalam forum itu, Haji Iron mendengar berbagai keluhan pelaku wisata lokal yang merasa wilayah mereka “direbut” oleh operator luar daerah. Setelah rapat, Haji Iron turun langsung ke laut untuk meninjau area surfing yang disebut-sebut bermasalah.
Di lokasi, ia berjumpa dengan seorang pemandu wisata asal Lombok Tengah yang sedang memarkirkan perahunya. Tanpa banyak basa-basi, Haji Iron mengusir sang guide sambil melontarkan kata-kata yang kemudian viral di media sosial dan diberitakan secara luas.
“Kamu dari Lombok Tengah ya? Kenapa kamu parkir di sini? Mana tamumu? Bawa tamumu pulang sana. Ndak boleh ke sini. Ini kamu berhadapan dengan pemerintah, bukan kepala desa,” ujar Haji Iron dalam video yang dikutip dari PolitikaNTB.
Ahmad Amrullah, anggota DPRD Lombok Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, mengkritik keras tindakan tersebut. Ia menyebut sikap bupati tidak mencerminkan etika seorang pemimpin daerah yang seharusnya menjadi teladan dalam menjalin hubungan baik, bukan justru memicu ketegangan.
“Tidak elok, tidak bijak seorang pemimpin menunjukkan sikap demikian. Kita ini NKRI, jangan sampai terpecah belah hanya karena sikap arogan Bupati,” kata Amrullah kepada awak media, Rabu (18/6/2025).
Ia menekankan bahwa tindakan tersebut menyentuh ranah yang sangat sensitif, yakni relasi sosial antara masyarakat Lombok Timur dan Lombok Tengah, yang selama ini berjalan dengan harmonis.
Amrullah juga memperingatkan bahwa tindakan sepihak Bupati bisa berdampak lebih luas, tidak hanya pada sektor pariwisata, tetapi juga dalam kehidupan sosial warga kedua kabupaten. Ia mencontohkan, banyak nelayan dari Lombok Timur yang menggantungkan hidupnya di perairan Awang, Lombok Tengah.
“Bagaimana kalau masyarakat Lombok Tengah mulai bersikap juga? Kita harus berpikir jauh. Jangan membuat langkah yang justru menciptakan konflik baru,” ujarnya.
Daripada mengusir langsung pemandu wisata, Amrullah menyarankan pendekatan yang lebih konstruktif dan beretika. Salah satunya adalah dengan menjalin komunikasi langsung antara pemerintah Lombok Timur dan Lombok Tengah.
“Bupati seharusnya langsung berbicara dengan Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri. Lebih elok begitu, tidak menimbulkan kegaduhan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa komunikasi antarpemimpin daerah akan jauh lebih efektif dalam menyelesaikan persoalan lintas wilayah tanpa harus memicu keributan.
Di sisi lain, Amrullah menyoroti kurangnya kesiapan Lombok Timur dalam menyambut wisatawan. Ia menilai seharusnya Bupati lebih fokus pada pembenahan infrastruktur dan peningkatan layanan wisata, bukan malah menyalahkan pihak luar.
“Kita ini masih banyak pekerjaan rumah. Dari infrastruktur yang belum memadai, aspek keamanan yang belum maksimal, hingga fasilitas penunjang lain yang belum lengkap,” kata Amrullah.
Menurutnya, jika sektor pariwisata Lombok Timur belum optimal, kehadiran pemandu wisata dari daerah lain justru bisa menjadi mitra, bukan pesaing.
Tindakan Bupati Haerul Warisin tidak hanya mengganggu relasi sosial, tapi juga berpotensi mencoreng citra Lombok Timur sebagai destinasi wisata yang ramah dan terbuka. Dalam dunia pariwisata, kesan pertama adalah segalanya. Perilaku pemimpin yang mengusir wisatawan atau pemandu wisata dapat memberikan efek jera bagi para pengunjung.
“Wisatawan datang untuk menikmati keindahan, bukan menyaksikan konflik. Tindakan itu sangat disayangkan dan berpotensi merusak reputasi daerah kita,” tegas Amrullah.
Amrullah kembali mengingatkan bahwa pendekatan represif bukan solusi ideal. Jika memang terdapat pelanggaran atau permasalahan teknis dari pemandu wisata, semestinya bisa diselesaikan lewat forum mediasi atau dialog terbuka yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
“Bisa dipanggil, duduk bersama, cari solusi. Tidak harus langsung diusir di tengah laut. Itu bisa mempermalukan dan memperkeruh suasana,” jelasnya.
