Mataram, Jurnalekbis.com – Upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Nusa Tenggara Barat (NTB) kini semakin strategis dan terencana. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) NTB resmi menjalin kerja sama dengan GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), lembaga pembangunan asal Jerman. Kolaborasi ini dirancang untuk meminimalisasi penempatan PMI non prosedural melalui program pelatihan berbasis kebutuhan negara tujuan.
Langkah ini merupakan implementasi nyata dari pendekatan baru Pemprov NTB dalam menangani isu pekerja migran. Tidak lagi hanya berfokus pada pelatihan di daerah, namun juga mengutamakan pemetaan peluang kerja terlebih dahulu sebelum pengiriman dilakukan.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa permasalahan PMI tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Kolaborasi menjadi kunci dalam memperbaiki tata kelola migrasi tenaga kerja.
“Kita tidak mungkin urus isu pekerja migran tanpa melibatkan banyak pihak. Pendekatan kita sekarang berbeda. Kalau dulu kita siapkan dulu SDM-nya di sini baru cari peluang kerja, sekarang kita balik. Kita cari peluang kerja dulu, baru siapkan SDM-nya,” ujar Iqbal dalam pertemuan bersama BP2MI dan GIZ. Kamis (19/6).
Strategi ini dianggap sebagai perubahan mendasar yang mampu mengurangi ketidaksesuaian antara pelatihan yang diberikan dan kebutuhan pasar kerja luar negeri. Iqbal menambahkan bahwa sejumlah negara seperti Dubai, Jepang, Jerman, dan Austria telah mendatangi NTB dengan membawa spesifikasi kebutuhan tenaga kerja, baik dari sisi jumlah maupun keahlian.
“Mereka datang membawa permintaan: berapa orang yang dibutuhkan dan skill apa yang diperlukan. Berdasarkan itu, baru kita rancang pelatihannya. Ini benar-benar dari hilir ke hulu, lalu kembali ke hilir dalam penempatan,” ungkap Iqbal.
Kepala BP2MI NTB, Noerman Adhiguna, menyebut kerja sama dengan GIZ sebagai bentuk implementasi konkret dari misi untuk menekan angka PMI non prosedural.
“Di NTB, sekitar 90 persen PMI masih berangkat non prosedural. Ini angka yang sangat memprihatinkan dan harus ditekan melalui program yang lebih sistematis,” katanya.
Melalui kolaborasi dengan GIZ, BP2MI akan mengembangkan program pelatihan dan penempatan tenaga kerja berdasarkan skema Government to Government (G-to-G), terutama ke negara seperti Korea Selatan yang selama ini sudah menerima PMI melalui jalur resmi. Meskipun jumlahnya masih terbatas, sudah ada warga NTB yang diberangkatkan melalui jalur ini.
Dalam kerja sama ini, GIZ dan BP2MI menetapkan dua provinsi sebagai lokasi pilot project, yaitu Jawa Barat dan NTB. Selain karena tingginya angka pengiriman PMI, kedua provinsi ini dianggap siap secara kelembagaan dan memiliki jaringan kerja sama internasional yang cukup kuat.
“Selama ini kita terbatas anggaran. Sosialisasi kami hanya mampu menjangkau satu desa dengan paket pelatihan 50 orang. Dengan adanya dukungan dari GIZ, kita bisa perluas cakupan, bahkan melibatkan aparat seperti Bhabinkamtibmas,” ujar Noerman.
Selain sektor kelapa sawit yang selama ini mendominasi penempatan PMI, fokus ke depan akan diarahkan pada sektor-sektor skilled labor atau tenaga kerja terampil. Hal ini menuntut kesiapan dalam hal keterampilan teknis dan penguasaan bahasa asing, seperti Bahasa Jepang dan Bahasa Jerman.
“Selama ini pelatihan bahasa harus dibayar sendiri oleh calon PMI. Kita akan komunikasikan dengan GIZ apakah pelatihan bahasa ini bisa difasilitasi. Karena sudah ada yang berhasil magang ke Jerman,” terang Noerman.
Namun, ia menekankan bahwa untuk bisa bekerja di Jerman, ada sejumlah syarat kualifikasi yang harus dipenuhi, termasuk tingkat pendidikan, kemampuan bahasa, dan sertifikasi keterampilan tertentu.
BP2MI NTB juga mengungkap rencana kolaborasi dengan Polda NTB untuk memperluas sosialisasi hingga ke tingkat desa melalui Bhabinkamtibmas. Langkah ini diyakini dapat menekan laju penempatan ilegal dengan memberikan informasi yang benar dan menyeluruh kepada masyarakat.
“Kalau masyarakat tahu jalur resmi, tahu hak dan kewajibannya, serta tahu ke mana harus mengadu, angka non prosedural pasti turun. Inilah yang kita kejar bersama GIZ,” jelas Noerman.
GIZ, sebagai lembaga pembangunan yang didanai oleh pemerintah Jerman, telah lama memiliki program-program yang berfokus pada pemberdayaan tenaga kerja migran dan penguatan kelembagaan lokal. Kerja sama dengan Indonesia, khususnya NTB, merupakan bagian dari upaya mereka dalam mendukung migrasi aman, teratur, dan legal, sesuai dengan prinsip Global Compact for Migration yang diadopsi oleh PBB.
Melalui kemitraan ini, GIZ tidak hanya mendukung dari sisi pendanaan, namun juga pengembangan kurikulum pelatihan, monitoring, dan evaluasi program pelatihan tenaga kerja migran.
