Mataram, Jurnalekbis.com – Sebagai salah satu garda terdepan dalam menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memegang peran vital yang sangat strategis. Tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, BPOM, termasuk Balai Besar POM (BBPOM) di Mataram, juga mengemban tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan publik yang prima, mulai dari perizinan, sertifikasi, pengujian, hingga penyediaan informasi dan kanal pengaduan masyarakat. Mandat mengawal obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat bukanlah tugas yang ringan, mengingat dampaknya yang luas terhadap kesehatan, ekonomi, ketahanan nasional, dan daya saing bangsa.
Dalam upaya nyata untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaring aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, Balai Besar POM di Mataram belum lama ini sukses menyelenggarakan Forum Komunikasi Publik (FKP). Acara yang digelar di aula BBPOM Mataram ini menjadi bukti komitmen BBPOM dalam mewujudkan partisipasi publik yang inklusif. Berbagai unsur penting dilibatkan, mulai dari perwakilan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, media, hingga para pengguna layanan, menciptakan sebuah wadah dialog yang komprehensif.
Forum Komunikasi Publik ini menjadi ajang penting untuk membahas beragam isu krusial. Mulai dari rancangan dan dampak kebijakan layanan publik yang ada, harapan dan pengalaman langsung dari para pengguna layanan, hingga mengidentifikasi ruang-ruang perbaikan yang memerlukan tindak lanjut segera. Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan FKP ini merupakan amanat jelas dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP Nomor 96 Tahun 2012. Kedua regulasi ini secara tegas menempatkan keterlibatan masyarakat sebagai pilar utama dalam menciptakan layanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.
“Melalui forum ini, BBPOM di Mataram ingin membuka ruang dialog dua arah yang konstruktif antara penyelenggara dan pengguna layanan,” ujar Yosef. “Harapannya, tercipta sinergi dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya, menunjukkan visi BBPOM Mataram untuk selalu berinovasi dan mendengarkan masukan dari publik.
Yosef Dwi Irwan juga memaparkan berbagai langkah perbaikan yang terus diupayakan BBPOM Mataram guna meningkatkan standar pelayanan. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan sarana dan prasarana yang inklusif—termasuk fasilitas bagi kelompok rentan—pengembangan inovasi layanan berbasis digital, hingga penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan publik. “Namun kami sadar, keberhasilan pelayanan tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga sangat bergantung pada masukan, kritik, dan aspirasi dari masyarakat,” ucap Yosef merendah, menunjukkan bahwa kolaborasi dengan publik adalah kunci.
Berbagai inovasi telah dilahirkan BBPOM Mataram untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah program Gemilang Pro UMKM, sebuah inisiatif yang terbukti mampu meningkatkan jumlah Nomor Izin Edar (NIE) BPOM yang terbit, mengawal investasi, dan secara signifikan meningkatkan omzet penjualan, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Inovasi ini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM di NTB, membuka jalan bagi produk mereka untuk bersaing di pasar yang lebih luas dengan jaminan legalitas dan kualitas.
Tak hanya itu, BBPOM Mataram juga menghadirkan inovasi dalam layanan pengujian sampel narkotika, yaitu Layanan One Day Service (ODS) dan Layanan ODS Weekend, bahkan layanan super cepat One Hour Service (OHS). Kecepatan layanan ini tentu sangat membantu penegak hukum dan instansi terkait dalam proses investigasi dan penanganan kasus narkotika. Di sisi lain, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pangan/">keamanan pangan, BBPOM Mataram meluncurkan inovasi Gas Paman (Keluarga Sadar Pangan Aman) yang melibatkan pedagang sayur keliling sebagai agen penyebar informasi penting. Ini adalah pendekatan yang cerdas, menjangkau masyarakat langsung di tingkat akar rumput.
Komitmen BBPOM Mataram untuk terus berbenah juga terlihat dari langkah mereka dalam meraih predikat bergengsi. “Alhamdulillah, melalui perjuangan tak kenal lelah, kami telah lolos seleksi administrasi di KemenPAN untuk Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ungkap Yosef dengan penuh harap. “Mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu semua agar kami dapat meraih WBBM tahun ini,” harapnya, menunjukkan tekad kuat untuk terus meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan.
Yosef menekankan bahwa Forum Komunikasi Publik ini diharapkan menjadi media untuk menyelaraskan harapan masyarakat dengan kapasitas penyelenggara, sekaligus meminimalkan potensi kebijakan yang kurang tepat sasaran. “Kami sangat menantikan masukan ataupun kritik yang membangun dari Bapak/Ibu demi mewujudkan pelayanan publik BBPOM di Mataram yang prima, berintegritas, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya kami mendukung NTB Makmur Mendunia dan Mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkas Yosef, mengakhiri sambutannya dengan visi yang luas dan berorientasi masa depan.
Kegiatan FKP BBPOM di Mataram ini secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Hamzi Fikri, yang mewakili Gubernur Nusa Tenggara Barat. Fikri menyampaikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan FKP ini. “Saya mengapresiasi atas penyelenggaraan kegiatan FKP ini dan kepada para peserta FKP agar dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan memberikan masukan, saran ataupun kritik yang membangun guna peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima di Balai Besar POM di Mataram,” tutur Fikri, menegaskan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh pihak.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB juga menyoroti berbagai tantangan kompleks dalam pengawasan Obat dan Makanan di era digital saat ini. Tantangan tersebut meliputi peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan berbahaya seperti Tramadol dan Trihexyphenidil, maraknya peredaran produk ilegal secara online yang sulit dikendalikan, belum optimalnya higienitas sanitasi pangan lokal yang belum sesuai standar, serta masih rendahnya literasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi Obat dan Makanan yang aman.
“Forum ini sangat strategis untuk memperkuat sinergi antar instansi. Banyak persoalan bisa kita selesaikan jika kita mau duduk bersama,” tegas Fikri. “Kehadiran media dan masyarakat sebagai subjek pelayanan sangat menentukan kualitas layanan BBPOM di Mataram ke depan,” tambahnya, menekankan peran kolaboratif dalam menghadapi kompleksitas masalah pengawasan.
“Semoga melalui kegiatan FKP ini BBPOM di Mataram dapat semakin meningkatkan kualitas layanan publiknya, meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing pelaku usaha, serta mendukung tumbuh kembang ekonomi untuk mewujudkan NTB Makmur Mendunia,” pungkas Fikri, menyampaikan harapan besar dari pemerintah daerah.
