Lombok Barat, Jurnalekbis.com – Di tengah masa transisi kepemimpinan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bahkan, dalam situasi tanpa kepala dinas definitif, semangat para staf untuk menjalankan tugas semakin meningkat, menyentuh sisi emosional pimpinan sementara mereka.
Plt. Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, mengaku terharu saat menerima laporan dari stafnya terkait kegiatan perekaman data kependudukan terhadap lansia Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Dusun Lilin, Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung, Jumat (11/7/2025).
“Kegiatan seperti ini yang senantiasa membuat saya terharu atas apa yang dikerjakan para sahabat di Dinas Dukcapil,” ujar Akhkam yang kini juga menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Perekaman e-KTP terhadap ODGJ lansia merupakan bagian dari pendekatan pelayanan inklusif dan humanis yang selama ini diusung oleh Dukcapil Lombok Barat. Dalam kondisi mereka yang rentan dan termarjinalkan, pelayanan langsung ke lapangan menjadi bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
Menurut Akhkam, inisiatif seperti ini justru menjadi bukti bahwa motivasi para ASN di Dukcapil tak menurun, meski dirinya kini hanya menjabat sebagai pelaksana tugas.
“Saya berkeyakinan bahwa motivasi teman-teman Dukcapil untuk memberikan pelayanan optimal tetap tinggi, malah justru semakin bertambah. Secara sistemik, kami terikat dengan kontrak kerja ke Bupati. Siapapun Kepala Dinas,” tegasnya.
Dukcapil Lombok Barat, di bawah kepemimpinan Akhkam, telah menandatangani kontrak kerja pelayanan langsung dengan target melayani sedikitnya 25% dari total desa se-Kabupaten Lombok Barat secara tatap muka di tahun 2025. Program ini bukan hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga pelajar dan komunitas yang membutuhkan perhatian khusus.
“Model ini akan terus secara kontinyu dikerjakan, siapapun Kepala Dinas Dukcapil. Kemarin saja kami seharian melayani masyarakat di Desa Krama Jaya, Kecamatan Narmada,” ungkapnya.
Tak hanya mengandalkan pelayanan di kantor, Dukcapil Lombok Barat terus memperluas cakupan program Adminduk yang menyasar berbagai kelompok masyarakat secara proaktif. Beberapa di antaranya:
- Perekaman e-KTP di sekolah dan madrasah
- Peradilan administrasi kependudukan (adminduk) melalui kerja sama dengan Pengadilan Negeri
- Perluasan cakupan Kios Adminduk Desa dan fasilitas kesehatan
- Program migrasi administrasi kependudukan untuk warga pindahan
Program-program ini dirancang untuk memangkas birokrasi dan mempercepat proses administrasi yang kerap menjadi hambatan masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan.
Terkait jabatan Kepala Dinas definitif yang saat ini masih kosong, Akhkam memastikan bahwa mekanisme pengisiannya akan sama seperti jabatan eselon II lainnya, dengan satu perbedaan: harus mendapatkan izin langsung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Yang membedakan adalah keharusan mendapatkan izin dari Mendagri untuk pengangkatan Kepala Dinas Dukcapil,” jelasnya.
Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa tidak akan ada kekosongan layanan selama masa transisi berlangsung. Program dan kontrak kerja tetap akan berjalan sebagaimana mestinya, dan ia berkomitmen penuh mengawal kontinuitasnya.
Akhkam juga menggarisbawahi pentingnya membangun budaya kerja yang kuat dan tradisi pelayanan proaktif di tubuh birokrasi, terutama di sektor layanan dasar seperti Dukcapil.
“Saya sangat yakin pembiasaan pola kerja saat saya masih menjadi Kepala Dinas yang definitif akan terus dilanjutkan oleh seluruh jajaran Dukcapil, siapa pun pemimpinnya nanti,” ucapnya optimis.
Semangat ini menjadi penegasan bahwa pelayanan publik seharusnya tidak bergantung pada satu figur, namun menjadi kultur organisasi yang melekat dan terus berkembang.
