Mataram, Jurnalekbis.com— Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan TPAKD Kabupaten Lombok Timur mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Keduanya berhasil meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025 yang digelar di Jakarta, Jumat (10/10).
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, yang hadir bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Rudi Sulistyo. Pencapaian ini menjadi pengakuan atas keseriusan Pemerintah Daerah bersama OJK dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan hingga ke pelosok daerah.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberadaan TPAKD di seluruh daerah telah menjadi katalis pemerataan ekonomi nasional. Menurutnya, peluncuran Roadmap TPAKD 2026–2030 menjadi arah strategis untuk memperkuat ekosistem keuangan daerah secara berkelanjutan.
“Program TPAKD harus ditopang oleh perencanaan yang matang, pendanaan yang cukup, peningkatan kapasitas, serta sistem pemantauan yang transparan agar setiap intervensi bisa dievaluasi dan ditingkatkan,” ujar Mahendra di hadapan peserta Rakornas.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Friderica Widyasari Dewi, menambahkan bahwa langkah-langkah TPAKD merupakan bagian dari strategi nasional mewujudkan Asta Cita Pemerintah Indonesia. Fokusnya, membangun fondasi ekonomi yang tangguh mulai dari desa hingga perkotaan melalui peningkatan akses dan literasi keuangan masyarakat.
TPAKD NTB dan Lombok Timur dinilai berhasil menjalankan berbagai program inovatif yang langsung menyentuh masyarakat. Beberapa di antaranya adalah program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), asuransi untuk peternak sapi, gerakan satu rekening satu pelajar, serta pengembangan ekosistem keuangan syariah di tingkat lokal.
Program-program tersebut dianggap mampu memperkuat daya saing ekonomi daerah sekaligus memberikan solusi bagi masyarakat kecil agar terhindar dari jeratan rentenir.
Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, menyebut penghargaan ini sebagai hasil sinergi luar biasa antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan seluruh elemen masyarakat. “Penghargaan ini adalah bukti nyata kerja bersama yang berkelanjutan. Dukungan penuh dari pimpinan daerah menjadi faktor utama keberhasilan TPAKD di NTB,” ujar Rudi.
TPAKD terbukti menjadi penggerak penting dalam menghubungkan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan ekonomi di tingkat daerah. Keberhasilan NTB dan Lombok Timur menunjukkan bahwa sinergi antarlembaga mampu menciptakan dampak nyata terhadap pemerataan akses keuangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
OJK Provinsi NTB berkomitmen untuk terus memperkuat peran TPAKD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayahnya. “Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga momentum ini, memperluas jangkauan program, dan memastikan bahwa manfaat inklusi keuangan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat NTB,” tutup Rudi.
Dengan penghargaan ini, NTB dan Lombok Timur menegaskan diri sebagai daerah pionir dalam implementasi kebijakan inklusi keuangan nasional, sekaligus menjadi contoh keberhasilan sinergi antara pemerintah, regulator, dan masyarakat dalam membangun ekonomi berkelanjutan.
