Lombok Timur, Jurnalekbis.com — Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) I pada 13–14 Desember di BPKBM NTB Cabang Lombok Timur. Forum ini menjadi ajang konsolidasi strategis KAMMI se-NTB dalam merespons berbagai persoalan krusial yang tengah dihadapi daerah, mulai dari lingkungan hidup hingga isu sosial-ekonomi.
Rapimwil I dihadiri seluruh pimpinan daerah KAMMI dari kabupaten dan kota di NTB, antara lain PD KAMMI Bima, Dompu, Sumbawa, Mataram, serta PK KAMMI Komisariat Persiapan Lombok Tengah. Kehadiran lengkap unsur pimpinan tersebut mencerminkan upaya menyatukan arah gerak organisasi dan memperkuat soliditas internal di tengah dinamika daerah yang semakin kompleks.
Dalam forum tersebut, KAMMI NTB menetapkan sejumlah isu strategis yang akan menjadi fokus pengawalan ke depan. Isu lingkungan hidup dan bencana alam menjadi perhatian utama, seiring meningkatnya kerusakan lingkungan, krisis air, dan dampak perubahan iklim di sejumlah wilayah NTB. Selain itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, ketimpangan pembangunan antardaerah, kemiskinan, serta stunting juga masuk dalam daftar agenda prioritas.
KAMMI NTB juga menyoroti pengelolaan tambang rakyat yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan. Praktik pertambangan skala rakyat di NTB kerap memicu kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta lemahnya tata kelola dan pengawasan. Organisasi mahasiswa ini menegaskan bahwa tambang rakyat seharusnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menimbulkan masalah baru.
Selain isu lingkungan dan ekonomi, Rapimwil I turut memberi perhatian pada persoalan perempuan, khususnya praktik pernikahan dini dan kasus kekerasan seksual yang masih terjadi di NTB. Penguatan peran kader KAMMI di kampus-kampus juga menjadi agenda penting, sebagai bagian dari upaya memperluas kontribusi organisasi di ruang akademik dan sosial.
Ketua Umum PW KAMMI NTB, Irwan, menegaskan bahwa Rapimwil I bukan sekadar agenda internal organisasi, melainkan momentum untuk mempertegas posisi KAMMI sebagai kekuatan moral dan intelektual di daerah.
“KAMMI NTB harus hadir secara konsisten mengawal isu-isu strategis daerah, terutama yang menyangkut lingkungan, ekonomi rakyat, dan keadilan sosial,” ujar Irwan.
Sebagai tindak lanjut, Rapimwil I menetapkan sejumlah langkah konkret. Di antaranya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk setiap isu strategis dengan melibatkan bidang terkait di tingkat wilayah dan daerah, penguatan gerakan KAMMI se-NTB untuk Desa Berdaya, serta pelaksanaan Gerakan NTB Hijau, Asri, dan Aman.
Irwan menambahkan, seluruh keputusan yang dihasilkan dalam Rapimwil I akan segera diterjemahkan menjadi aksi nyata di masing-masing daerah. Menurutnya, keberhasilan Rapimwil tidak diukur dari banyaknya rekomendasi, melainkan dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
“Kami ingin memastikan keputusan Rapimwil tidak berhenti di atas kertas, tetapi diwujudkan dalam gerakan nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat NTB,” tutupnya.
Melalui Rapimwil I ini, KAMMI NTB menegaskan komitmennya untuk terus mengambil peran aktif dalam mengawal pembangunan daerah, sekaligus menjadi mitra kritis bagi pemerintah dalam mewujudkan NTB yang lebih adil, berkelanjutan, dan berdaya.
